Menurut tokoh militer dan sejarawan Inggris Sir John Bagot Glubb, Amerika Serikat tengah memasuki fase akhir pembangunan sebuah bangsa yang mengarah pada kemunduran.
Oleh Budiawan Sidik A, Yohanes Advent Krisdamarjati
Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini:
1. Imperialisme Trump dan Gejala Kemerosotan Negara Adikuasa
Suatu negara dan sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dunia rata-rata bertahan selama 250 tahun. Teori tersebut diungkapkan Sir John Bagot Glubb, tokoh militer dan sejarawan Inggris, dalam bukunya yang berjudul The Fate of Empires and Search for Survival.
Pada tahun ini, Amerika Serikat akan genap berusia 250 tahun. Jika mengacu pada teori yang disampaikan Sir Bagot, pada usia seperempat milenium ini suatu negara akan memasuki usia kemerosotan (decadence). Lantas, apakah teori ini akan berlaku bagi AS?
Buku karya Sir Bagot menjadi sangat relevan sebagai bingkai perspektif untuk menilik kondisi dan manuver AS dalam masa pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini. AS sebagai negara superpower telah secara lengkap melalui enam fase peradaban bangsa, meminjam kacamata Sir Bagot.
Fase pertama adalah era perintis (age of pioneers), yang dijalani sekelompok imigran dari Eropa yang mencari peruntungan di tanah yang begitu menjanjikan, yakni Amerika.
Fase kedua adalah era penaklukan (age of conquests), yang pada konteks sejarah AS para imigran merebut tanah dari penduduk asli, yakni suku Indian.
Berikutnya, fase ketiga adalah era perdagangan (age of commerce). Setelah bebas dari kungkungan Inggris, perekonomian AS berkembang pesat. Bergulir bersamaan dengan revolusi industri yang ditenagai oleh berkembangnya mesin uap.
Era keempat, era kemakmuran (age of affluence) dan, era kelima, era intelektual (age of intellect) berlangsung beriringan, yakni seusai Perang Dunia II. Sejak tahun 1950-an hingga awal 1970-an, AS mengalami booming ekonomi.
Fase terakhir, fase kemunduran AS mulai muncul gejalanya di awal milenium kedua. Pada 11 September 2001 pagi, dua pesawat penumpang menabrakkan diri ke dua menara World Trade Center di New York. Peristiwa yang kebenarannya hingga sekarang masih menjadi kontroversi tersebut mengubah kehidupan masyarakat AS dan tatanan geopolitik dunia.
2. AS Berpotensi Segera Serang Iran
Situasi di Iran semakin tegang. Di dalam negeri, Pemerintah Iran masih berupaya meredakan aksi unjuk rasa masif di sejumlah kota. Dari luar negeri, ancaman serangan AS ke wilayah Iran terasa semakin nyata.
Situasi di lapangan digambarkan sudah seperti persiapan perang. Dua pejabat Eropa mengatakan, intervensi militer AS dapat terjadi dalam 24 jam ke depan.
”Semua sinyal sudah menunjukkan serangan AS akan segera terjadi. Semua orang waspada. Situasi yang tidak pasti ini bagian dari strategi,” kata seorang pejabat militer Barat, dikutip kantor berita Reuters, Kamis (15/1/2026).
Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, AS menarik personel dari pangkalan-pangkalan militer utama di Timur Tengah sebagai pencegahan mengingat meningkatnya ketegangan regional. Sejumlah personel AS di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar, dievakuasi. Kedutaan Besar AS di Qatar dan Kuwait juga menyarankan warga AS untuk membatasi perjalanan tidak penting ke pangkalan-pangkalan militer.
AS punya pasukan di seluruh Timur Tengah, termasuk markas besar Komando Pusat di Al-Udeid dan markas besar Armada Kelima AL AS di Bahrain. Di perairan lepas pantai Iran, Angkatan Laut AS punya dua kapal perusak dan tiga kapal tempur pesisir.
Iran balik mengancam akan membalas serangan apa pun dari AS. Begitu AS menyerang, Iran akan membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS.
Namun, di Gedung Putih, Trump mengisyaratkan dirinya masih menunggu dan melihat krisis di Iran. Trump sudah menyatakan akan menyerang jika Pemerintah Iran terus saja menangkapi dan mengeksekusi para pengunjuk rasa.
Ia diberi tahu bahwa Iran telah berhenti menarget pengunjuk rasa. Rencana eksekusi pengunjuk rasa yang ditahan juga telah dihentikan.
Otoritas Iran menuding ancaman serangan AS hanya dalih untuk mengintervensi Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, tidak akan ada hukuman gantung hari ini ataupun besok. ”Tidak ada rencana menggantung sama sekali,” ujarnya.
3. Imperialisme Trump dan Risiko Destabilisasi Kawasan Skandinavia
Selama ini, Skandinavia terkenal sebagai kawasan yang stabil. Namun, stabilitas ini terancam dengan gelagat Presiden Donald Trump yang secara eksplisit menyatakan niatnya melakukan mobilisasi di Greenland, wilayah yang menjadi bagian dari Denmark.
Langkah ekstrem Trump, apabila benar dilakukan, akan menambah kekacauan di tengah suasana gamang pascaserangan AS di Venezuela.
Berisikan negara-negara maju dengan kualitas demokrasi, ekonomi, hingga kehidupan warga yang tinggi, kawasan Skandinavia menjadi tolok ukur dari mimpi negara-negara di kawasan lainnya. Namun, kedamaian ini terancam sirna akibat agresivitas AS dan Trump.
Kekhawatiran ini tentu bukan tanpa alasan. Pada Jumat (9/1/2026), Presiden Trump secara terbuka menyatakan kehendaknya untuk melakukan langkah guna ”mengamankan” Greenland.
Perlu diketahui, meski memiliki otonomi yang relatif besar, saat ini secara teknis Greenland merupakan bagian dari Denmark. Maka, meski Trump belum membuka secara jelas apa yang hendak dia lakukan, langkah ekstrem terhadap Greenland akan melangkahi kedaulatan Denmark.
Di satu sisi, pengumuman Trump tersebut sebetulnya berkaitan dengan narasi yang ia bangun semenjak awal periode kepemimpinannya kali ini. Sedari awal, Trump telah menunjukkan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland. Bahkan, Trump pun tidak segan untuk merogoh kocek dan membeli pulau tersebut dari Denmark.
Namun, di sisi lain, gelagat Trump ini tetaplah mengejutkan. Apabila sebelumnya agresivitas Trump dipandang hanya berhenti di tingkat retorika, pengumuman Trump kali ini dipandang lebih serius mengingat preseden Venezuela yang baru terjadi beberapa saat lalu.
Artinya, langkah ekstrem Trump menyerang Caracas menjadi sinyal bahwa ia tidak segan untuk memobilisasi pasukan untuk mencapai tujuannya di Greenland.
4. Penangkapan Nicolas Maduro dan ”Kegilaan” Donald Trump
Serangan pasukan AS ke sejumlah negara menggambarkan terjadinya perubahan politik luar negeri AS, khususnya dalam hubungan dengan negara-negara yang dianggap menimbulkan ancaman ataupun kerugian. Kini militer AS tak segan-segan melakukan intervensi langsung terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan AS meski harus melanggar hukum dan norma internasional.
Serangan yang pertama adalah pengeboman besar-besaran terhadap fasilitas nuklir terbesar Iran di Fordow pada 21 Juni 2025 yang melibatkan tujuh pesawat pengebom siluman B-2 yang menjatuhkan 14 bom GBU-57, bom terbesar penembus bunker AS. Serangan itu didukung dua kapal induk, 125 jet tempur AS termasuk F-35 dan F-22, dan melibatkan pengecohan informasi oleh Presiden Trump.
Hasilnya, fasilitas nuklir Iran yang dipercaya sudah siap untuk memproduksi bahan bakar nuklir (uranium U-235) dengan tingkat pengayaan berkualitas senjata nuklir mengalami kehancuran total. Laman White House, 25 Juni 2025, memberitakan, citra satelit menunjukkan adanya kawah besar dan lubang masuk bom berwarna abu-abu biru yang menyelimuti area sekitar fasilitas. AS meyakini bahwa fasilitas tersebut mengalami kerusakan parah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa kembali beroperasi.
Serangan kedua AS yang ”gila-gilaan” adalah penyerbuan terbaru ke kediaman pribadi Presiden Venezuela Nicolas Maduro di ibu kota Caracas pada Sabtu lepas tengah malam, 3 Januari 2026. Serangan bertajuk Operation Absolute Resolve atau Operasi Keteguhan Tekad itu berhasil menangkap Presiden Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, tanpa mampu dicegah oleh para pengawalnya ataupun angkatan bersenjata Venezuela.
Dari segi operasi militer, operasi penangkapan Maduro itu merupakan keberhasilan gilang-gemilang dari sebuah intervensi militer AS paling besar di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu. Operasi itu berjalan mulus sepanjang sekitar 2,5 jam, tanpa kerugian korban jiwa di pihak AS dan hanya satu kerusakan pesawat helikopter.