AS-Israel menyerang Iran. Respons tepat Indonesia ditunggu. Ada jutaan TKI di negara Arab Teluk hingga posisi RI di Dunia Selatan menjadi taruhannya.

Oleh Smith Alhadar

Kendati Timur Tengah memanas sejak Januari, dunia masih punya harapan bahwa jendela perdamaian pasca-perundingan Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Oman di Geneva, Swiss, 26 Februari 2026, dikatakan produktif.

Namun, optimisme itu lenyap seketika menyusul serangan Israel dan AS ke beberapa kota Iran pada 28 Februari. Trump menyatakan tujuan perang adalah meruntuhkan pemerintahan mullah, dengan preteks, tanpa bukti, bahwa Iran akan segera menyerang Israel dan AS. Ketika negara-negara kawasan berjibaku mencegah perang yang diperkirakan akan menghancurkan Timteng, Jakarta membisu.

Padahal, taruhan RI sangat besar, yaitu jutaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Arab Teluk, perjanjian kerja sama komprehensif dengan Iran, kepentingan strategis Iran dalam jalur RI ke Asia Tengah, serta keanggotaan bersama di OKI, D-8, Gerakan Non-Blok, dan BRICS.

Baru setelah perang pecah, Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator perdamaian. Seharusnya sejak awal krisis, Jakarta telah aktif menjaga postur kebijakan luar negeri RI yang bebas aktif dan citranya sebagai salah satu anggota terkemuka Dunia Selatan. Sayangnya, Jakarta memilih bersikap pasif.

Sikap pasif ini, ditambah bergabungnya RI ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) inisiasi Trump dan penerimaan ”mentah-mentah” terhadap Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) RI-AS, tak bisa dilepaskan dari visi Prabowo yang tampaknya ingin menjadikan RI sekutu AS sebagai proksi menghadapi China dan berperan besar dalam percaturan politik di Indo-Pasifik.

Konsekuensinya, RI harus mendukung kolaborasi Trump-Netanyahu membentuk tatanan dunia dan Timteng baru di mana AS adalah penentu segalanya melalui politik koersif-transaksional, dan Israel menjadi hegemon utama kawasan. Visi ini melawan amanah konstitusi dan bersandar pada spekulasi rapuh, yaitu bahwa realisme politik Trump akan sukses mengendalikan dunia dan Netanyahu akan keluar sebagai tokoh sentral di kawasan. Spekulasi ini rentan untuk meleset.

Mengubah Timteng

Upaya AS meruntuhkan pemerintahan mullah sudah dimulai sejak kemenangan revolusi Iran 1979. Pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump mundur secara sepihak dari perjanjian multilateral JCPOA antara Iran dan lima kekuatan dunia plus Jerman terkait program nuklirnya, yang diikuti sanksi maksimum untuk mencekik ekonomi Iran.

Pada periode keduanya, Trump kembali menjatuhkan sanksi berat atas Iran. Akibatnya, ekonomi Iran terpukul hingga memicu demonstrasi besar di kota-kota Iran pada akhir Desember lalu. Trump dan Netanyahu mengorkestrasi demonstran untuk mengambil alih lembaga-lembaga negara, tapi upaya pergantian rezim kembali gagal.

Pada Juni, AS membantu Israel melancarkan serangan skala besar selama 12 hari yang menyasar situs-situs nuklir, pabrik rudal, dan petinggi militer serta pakar nuklir Iran, tepat ketika perundingan putaran kelima antara Iran dan AS di Oman sedang berlangsung. Dalam perundingan di Geneva, Iran bahkan bersedia tidak menyimpan fisi nuklir yang telah diperkaya, membuka pintu bagi masuknya perusahaan minyak AS ke sektor energinya, dan membeli pesawat komersial AS, dengan imbalan sanksi dicabut.

Namun, pengerahan gugus tempur dua kapal induk AS di Laut Arab, pernyataan utusan khusus AS Steve Witkoff bahwa Iran hanya butuh seminggu membuat bom nuklir, dan pidato kenegaraan Trump soal Iran sebagai sponsor terorisme terbesar, hanyalah kedok. Badan intelijen AS dan IAEA menyatakan tak ada bukti Iran sedang membangun senjata nuklir. Pernyataan Trump dan pembantunya merupakan preteks fabrikasi, mirip tuduhan bohong pemerintahan Bush soal senjata pemusnah massal Saddam, untuk memberi justifikasi melancarkan perang terhadap Iran.

Kemenangan cepat di Venezuela yang disertai penculikan Presiden Maduro hendak direplikasi di Iran. Perang cepat dengan hasil perubahan rezim dibutuhkan Trump untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin kuat yang dapat dijadikan leverage bagi agenda pergantian rezim di negara lain. Namun, karena AS menghindari perang darat, keberhasilan misi itu sangat diragukan. Sebaliknya, perang ini berpotensi menjadi konflik regional yang panjang dan destruktif karena Iran menyasar semua pangkalan militer AS di kawasan dan siap untuk perang panjang.

Trump merendahkan kemampuan Iran menutup Selat Hormuz, jalur lalu lalang tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi dunia. Iran memiliki senjata mematikan dan dukungan moral yang kuat. Pada 19 Februari, Iran, Rusia, dan China menggelar latihan perang bersama di Teluk Oman, sebuah pesan tegas kepada Trump bahwa kedua kekuatan besar itu tak bisa menerima pergantian pemerintahan di Teheran.

Lima hari kemudian, Reuters melaporkan Iran dan China hampir mencapai kesepakatan soal penjualan rudal supersonik antikapal CM-302, senjata ofensif yang mampu menghindari sistem pertahanan kapal perang AS.

China juga dilaporkan membantu sistem pertahanan udara Iran. Beijing dan Moskwa memang berkepentingan memastikan kelangsungan rezim mullah, yaitu China mengimpor hampir 90 persen minyak Iran, sementara Rusia memandang Iran sebagai buffer zone bagi sphere of influence-nya di Asia Tengah. Tak heran, Rusia menjual rudal Verba kepada Iran, termasuk 2.500 unit rudal 9M336.

Dampak terhadap Arab dan Palestina

Perang ini akan sangat mahal tanpa memastikan kemenangan AS-Israel, dan bebannya akan dipikul dunia, terutama negara-negara Islam. Selain destruktif, ekspor energi mereka juga akan terganggu.

Mungkin pemerintahan Prabowo merasa tidak terganggu karena impor minyak dari Timteng akan digantikan oleh impor dari AS sesuai dengan ART. Namun, sikap ini tidak memperhitungkan dampak politik dan ekonomi domestik, serta kenyataan bahwa Dewan Perdamaian hanya melayani kepentingan Trump dan Netanyahu. Semuanya hanya menegaskan determinasi Prabowo untuk menjadi sekutu AS dan Israel.

Dewan Perdamaian diresmikan di Gedung Putih pada 19 Februari, dihadiri Prabowo. Lembaga ini, tanpa wakil Palestina, akan mendemiliterisasi Gaza sebelum rekonstruksi dimulai.

Kendati mengklaim Dewan Perdamaian sebagai implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, empat pemegang hak veto, yakni Inggris, Perancis, Rusia, dan China, menolak bergabung karena Dewan Perdamaian dinilai imperial dan eksklusif serta tidak berbicara tentang penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Dalam pidatonya, Prabowo satu-satunya pemimpin yang tidak menyebut two-state solution sebagai tujuan Dewan Perdamaian.

Ambisi di balik Dewan Perdamaian terlihat jelas dari pernyataan Dubes AS untuk Israel Mike Huckabee yang mendukung ekspansi Israel berbasis biblikal, wilayahnya membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Eufrat di Suriah, yang diamini Trump dan identik dengan pernyataan Netanyahu.

Di tengah genosida di Gaza, Kabinet Keamanan Israel meloloskan regulasi yang menetapkan wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai properti negara Israel dan mewajibkan registrasi tanah warga Palestina; bila berkas kepemilikan cacat, Israel akan menyitanya. Regulasi ini bermaksud menganeksasi Tepi Barat secara de facto. Trump diam.

Tugas Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) Dewan Perdamaian, dengan Indonesia sebagai salah satu penyumbang pasukannya, adalah demiliterisasi Gaza. Hamas menolak dilucuti selama Israel masih menduduki Gaza sehingga ISF berpotensi bentrok dengan Hamas.

Tidak ada negara Arab yang bergabung dengan ISF; Mesir dan Jordania hanya melatih polisi Palestina. Ini mengindikasikan mereka tidak percaya ISF akan netral. Penolakan Hamas didasarkan pada kekhawatiran bahwa Palestina tak punya lagi kekuatan tawar setelah pejuang bersenjata lenyap. Dewan Perdamaian pun tidak mengakui Otoritas Palestina yang memiliki legitimasi internasional. Dus, Dewan Perdamaian dan ISF hanyalah instrumen untuk melayani kolonialisme-imperialisme Netanyahu dan Trump.

Sikap Jakarta terhadap krisis Iran, Dewan Perdamaian, dan ART hanya dapat dimengerti dalam konteks upaya menjadi proksi AS. Peran besar Israel dalam politik domestik AS dilihat Prabowo sebagai niscaya politik untuk membuka akses RI ke Kongres dan Gedung Putih. Namun, harga yang dibayar terlalu mahal.

Melalui ART, kedaulatan politik dan ekonomi RI dikendalikan AS, dan Jakarta tak bisa menjalin kerja sama dengan negara lain sepanjang itu mengganggu kepentingan AS. Terkait Palestina, Arab Saudi, UEA, dan Qatar tak bersedia membiayai rekonstruksi Gaza. Sementara dari kubu Arab-Islam anggota Dewan Perdamaian, hanya RI yang berkomitmen menyumbang pasukan untuk ISF, sebuah kesendirian yang seharusnya menjadi sinyal peringatan.

Perang Timteng juga menempatkan negara-negara Arab pada situasi dilematis. Mereka telah mengecam serangan Iran ke teritori mereka, tapi balasan terhadap Iran akan dilihat publik sebagai kolaborasi dengan Trump-Netanyahu. Jika berpihak kepada Iran, mereka berpotensi menjadi target AS-Israel.

Apa pun pilihan mereka, perang ini akan menciptakan bencana kemanusiaan dan mengubah Timteng secara mendasar. Jika Iran kalah, Arab akan terpuruk, chaos, dan aspirasi Palestina memiliki negara akan lenyap selamanya. Jika Iran berhasil menjaga perang berlangsung lama, AS dan Israel akan kalah, pamor AS runtuh, dan Palestina memiliki peluang untuk merdeka. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo akan kehilangan legitimasi dan memunculkan gejolak politik dalam negeri di tengah kinerja ekonomi nasional yang terus merosot.

Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)