Bisa saja ekspor beras ke Malaysia, misalnya, dibayar secara barter dengan Indonesia mengimpor produk tertentu dari Malaysia.

Oleh Erizal Jamal Dt Tumangguang

Pemerintah menugaskan Badan Urusan Logistik untuk mengekspor 1 juta ton beras tahun ini. Menurut Direktur Utama Bulog, ekspor ini sebagai bagian dari strategi perluasan pasar pangan Indonesia di kawasan regional (Kompas, 8/2/2026). Ada tiga negara yang menjadi target ekspor, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Niugini. Namun, belum ada gambaran jenis beras apa yang akan diekspor.

Rencana ekspor ini tidak lepas dari keberhasilan pencapaian swasembada beras tahun 2025. Berdasarkan data rilis BPS 5 Januari 2026, produksi beras 2025 diperkirakan 34,71 juta ton, naik sekitar 13,36 persen dari produksi tahun 2024. Dengan produksi sebesar itu, maka pada awal tahun 2026 ada surplus beras 3,2 juta ton. Sementara produksi beras Januari dan Februari 2026 diperkirakan 1,8 juta ton dan 2,98 juta ton.

Berdasarkan berbagai perkiraan di atas, maka pemerintah menugaskan Bulog pada 2026 untuk mengelola stok yang ada melalui sejumlah program. Ada penyaluran beras premium/medium bersubsidi dalam skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP). Selain itu, Bulog juga diminta menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk 18,3 juta keluarga selama empat bulan serta penjualan beras medium dan premium di luar SPHP sebesar 2,5 juta ton dan ekspor 1 juta ton.

Untuk penugasan ekspor beras 1 juta ton akan menjadi pekerjaan besar bagi Bulog. Ada sejumlah pertanyaan untuk tugas ini, utamanya beras apa yang akan diekspor dan dengan pola bagaimana serta harga berapa beras akan dijual. Kalau yang akan diekspor adalah beras dari program penyerapan gabah petani tahun 2025, yang dihargai Rp 6.500 per kilogram, berdasarkan hasil estimasi menggunakan laporan USDA Grain: World Market and Trade (2025), maka perkiraan harga FOB ekspor Jakarta berkisar 600-650 dolar AS per ton.

Sementara kalau kita lihat harga beras beberapa negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, yang dirilis World Bank Commodities Price Data per 3 Februari 2026, harga beras Thailand butir patah (broken) 5 persen dan 20 persen berkisar 408 dan 402 dolar AS per ton, beras Vietnam butir patah 5 persen harganya 351,2 dolar AS per ton. Dengan perbandingan sederhana ini saja, kita sudah dapat memperkirakan kesulitan yang akan dihadapi Bulog dalam mencari pasar yang dapat menerima beras dengan harga yang lebih mahal. Belum lagi harus bersaing dengan negara eksportir yang sudah malang melintang dalam pasar perberasan dunia.

Perdagangan beras dunia

Saat ini pasar beras dunia dikuasai oleh tiga negara eksportir utama, yaitu India, Thailand, dan Vietnam. Dari 50-52 juta ton beras yang diperdagangkan di pasar dunia setiap tahun, selama lima tahun terakhir, 61-65 persen berasal dari ketiga negara ini. Jumlah beras yang diperdagangkan di pasaran dunia hanya sekitar 10 persen dari total beras yang dihasilkan setiap tahun. Produsen utama saat ini adalah India, China, Bangladesh, Indonesia, dan Vietnam. Produksi dari lima negara ini mencakup sekitar 73 persen produksi beras dunia.

Indonesia walaupun masuk dalam lima produsen beras utama dunia, tetapi karena besarnya konsumsi beras dalam negeri, seperti halnya China, lebih dikenal sebagai negara produsen dan konsumen beras dan bukan negara yang aktif dalam perdagangan dunia. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan beras lebih dominan sebagai importir. Beberapa waktu lalu, Indonesia termasuk importir besar beras dunia.

Pada tataran perusahaan perdagangan beras dunia, terbagi pada banyak perusahaan serta tersebar di sejumlah negara produsen dan negara perdagangan, seperti Singapura. Berdasarkan data SSSRicenews (2024), dari seluruh pedagang beras yang ada di dunia, yang termasuk kategori perusahaan besar antara lain Louis Dreyfus Company (LDC), Olam International, dan Archer-Daniels-Midland (ADM). Ketiga perusahaan ini menguasai 14 persen perdagangan dunia, dan lainnya dilakukan oleh banyak perusahaan.

Menelisik data perdagangan dunia di negara eksportir utama, seperti India dan Vietnam, perdagangan beras umumnya dilakukan oleh banyak perusahaan dan mereka tergabung dalam asosiasi yang didukung penuh pemerintah. Untuk India, misalnya, perdagangan beras non-basmati diatur bersama oleh The Rice Exporters Association (TREA) India. TREA India ikut mengurus kegiatan produksi beras di India. Menurut Kumar (2024), Pemerintah India mengurus pengadaan padi di sekitar 10 negara bagian dan mencakup sekitar 50 persen dari hasil produksi petani. Sisanya diurus oleh pelaku pasar swasta yang dikoordinasikan TREA India.

Di Vietnam, para eksportir tergabung dalam Vietnam Food Association. Asosiasi memainkan peran sebagai penghubung antara eksportir dan instansi terkait, serta melakukan sejumlah kegiatan promosi mendukung ekspor. Selain itu, asosiasi berperan dalam stabilisasi harga di dalam negeri, melalui pembelian langsung kepada petani saat panen raya. Asosiasi juga berperan dalam berbagai keputusan penting kebijakan perberasan, termasuk kebijakan strategis pengembangan pasar beras Vietnam sampai tahun 2030, yang lebih memfokuskan pada beras kualitas tinggi.

Dalam tata perdagangan beras lintas negara, eksportir di suatu negara juga dibantu oleh para perantara atau broker. Peran mereka sangat dominan dalam mengurus kontrak pembelian dan penetapan harga. Proses negosiasi melalui perantara ini berperan penting untuk terealisasinya perdagangan. Di beberapa negara lainnya, ekspor beras juga dioperasikan oleh badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah lainnya. Sering kali transaksi antarpemerintah difasilitasi badan usaha milik negara, dalam banyak kasus perdagangan dilakukan dalam bentuk barter.

Belajar dari dinamika pasar beras dunia, terlihat bahwa ekspor beras adalah suatu kegiatan yang terencana dan sudah diperhitungkan sejak jauh hari, terutama terkait produksi dan daya saing beras di pasaran dunia serta besaran ekspor dan target pembeli. Kegiatan ekspor melibatkan secara aktif pemerintah dan swasta dengan dukungan penuh pemerintah. Secara tradisional setiap negara eksportir telah mempunyai pembeli tetap, yang mengaitkan kegiatan ekspor beras dengan kebijakan perdagangan lainnya.

Kebijakan ekspor yang realistis

Apabila pemerintah tetap akan menugaskan Bulog untuk ekspor beras 1 juta ton tahun ini, maka ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh. Pertama, tentunya dengan melakukan dumping, dengan menjual beras di bawah harga 600-650 dolar AS per ton. Katakanlah pilihan beras yang akan dijual adalah beras putih dengan patahan atau broken 5 persen, maka untuk dapat bersaing dengan beras sejenis dari Vietnam, harus dijual dengan harga di bawah 350 dolar AS per ton.

Jika pilihan ini yang diambil, tentu perlu ada kejelasan bagaimana menutup kerugian yang dialami Bulog karena menjual jauh di bawah biaya pengadaannya. Selain itu, Bulog masih harus mengeluarkan biaya untuk menjadikan beras yang ada di Gudang Bulog sesuai standar ekspor.

Pilihan lainnya adalah perdagangan antara negara dan negara. Dari uraian Kepala Bulog, yang menyatakan telah menugaskan atase perdagangan dan atase militer untuk melakukan penjajakan (Kompas, 8/2/2026), maka pilihan ini bisa saja yang ditempuh. Untuk pilihan ini, perhitungan harga dapat dibuat lebih lentur, terutama melalui mekanisme barter. Bisa saja ekspor beras ke Malaysia misalnya dibayar secara barter, dengan Indonesia mengimpor produk tertentu dari Malaysia. Indonesia pernah berpengalaman menjual pesawat CN 235 secara barter dengan beras ketan dari Thailand.

Melihat opsi yang ada, kebijakan ekspor beras tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi perluasan pasar pangan Indonesia di kawasan regional (Kompas, 8/2/2026). Karena basis dari kebijakan ekspor bukan dari daya saing produk beras Indonesia untuk dapat diterima di pasar regional secara berkelanjutan, tetapi lebih kepada keputusan politis bahwa Indonesia sudah tidak impor, dan sekarang sudah bisa ekspor beras.

Erizal Jamal Dt Tumangguang, Profesor Riset pada Pusat Riset KKEK BRIN/Penasihat PERHEPI/AAI dan Pokja Perbenihan Nasional (PPN)