Belanja jumbo dan target pajak agresif mengiringi jalan terjal pertumbuhan ekonomi 2026. Kedua elemen ini menguji efektivitas APBN perdana Presiden Prabowo Subianto.

Tahun 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan fiskal Indonesia. Untuk pertama kali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dirancang dan dieksekusi sepenuhnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berbeda dengan 2025, tahun transisi ketika APBN masih disusun rezim sebelumnya, tahun ini pemerintahan Kabinet Merah Putih punya kuasa penuh untuk menentukan arah belanja dan prioritas ekonomi. Secara teoretis, ini momentum emas untuk menata ulang struktur belanja agar lebih selaras dengan target pertumbuhan.

Di atas kertas, ruang manuver terbuka lebar. Namun, di balik angka-angka anggaran yang ambisius, tersimpan pertanyaan mendasar, yaitu seberapa efektif belanja negara mampu mendorong pertumbuhan ketika penerimaan dibayangi tantangan berat.

Pemerintah menempatkan harapan besar pada anggaran belanja. Presiden Prabowo menempatkan delapan program strategis sebagai fokus utama belanja 2026, dengan total anggaran mencapai Rp 2.567,9 triliun. Nilai ini mencapai 66,8 persen dari total anggaran belanja negara yang termaktub dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026.

Porsi tersebut mencerminkan tekad negara untuk menggerakkan ekonomi sejak awal tahun, sekaligus menjadi fondasi awal menuju target pertumbuhan jangka menengah yang kerap disebut-sebut pemerintah, yakni 8 persen.

Namun, besarnya alokasi belum tentu berbanding lurus dengan kekuatan dorongnya terhadap sektor produksi. Orientasi belanja yang sejauh ini terlalu berat ke sisi permintaan dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk menopang dunia usaha di tengah tekanan global dan perlambatan ekspor.

Dalam pidato kuncinya di forum IBC Business Outlook 2026 di Jakarta pada pekan kedua Januari 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, APBN akan tetap menjadi instrumen kebijakan yang kredibel dan disiplin untuk menopang pertumbuhan tahun ini.

Pada 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 5,4 persen melalui penguatan sektor riil, paket kebijakan ekonomi, dan delapan program prioritas nasional. Fokus utama mencakup ketahanan pangan dan energi serta pemberdayaan UMKM guna menciptakan jutaan lapangan kerja.

APBN turut diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, dan keterampilan tenaga kerja. Program magang, pelatihan, serta penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pun disiapkan untuk meningkatkan produktivitas.

”Dengan fundamental yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, serta reformasi struktural yang berkelanjutan, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Airlangga.

Sebagian pelaku ekonomi menaruh harapan pada efektivitas eksekusi belanja tahun ini. Namun, tidak sedikit pula yang mulai bersikap waspada. Dari delapan pos belanja prioritas, hanya satu yang berkaitan langsung dengan dunia usaha, yakni akselerasi investasi dan perdagangan global dengan pagu Rp 57,7 triliun. Angka ini terendah di antara pos prioritas lainnya.

Kondisi ini memunculkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha. Pasalnya, tahun 2026 dipandang sebagai fase awal pembentukan pijakan ekonomi jangka menengah. Jika dukungan belanja terhadap sektor produksi tidak cukup kuat sejak awal, peluang mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi akan semakin berat.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengapresiasi berbagai sinyal pemerintah yang menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar strategis. Namun, ia mengingatkan pentingnya sense of crisis, terutama dalam mengantisipasi pelemahan ekspor yang mulai terasa di tengah ketidakpastian global.

NOVAN

Tingkat Optimisme Menghadapi 2026

Menurut Toto, membanjirnya barang impor murah, termasuk yang ilegal, telah merusak pasar domestik dan menggerus daya saing produsen dalam negeri. Jika isu ini tidak ditangani sebagai prioritas, ancaman pemutusan hubungan kerja bisa membesar dan berdampak pada stabilitas sosial ekonomi.

Nada serupa datang dari pengelola kawasan industri. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana menilai, harmonisasi kebijakan memang terus diupayakan pemerintah. Namun, di lapangan, kendala klasik berusaha mulai dari ketidaksinkronan Rencana Tata Ruang Wilayah, kebijakan sektoral yang tumpang tindih, hingga perizinan dasar yang tersendat tetap berulang.

Padahal, minat investor mulai tumbuh, terutama di koridor-koridor baru seperti Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau, Subang dan Purwakarta di Jawa Barat, serta sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

”Di luar itu, keterbatasan utilitas dasar seperti listrik, gas, dan akses logistik masih menjadi ganjalan serius yang berdampak langsung pada biaya produksi,” ujarnya.

Kekhawatiran lain muncul dari dominasi program populis dalam belanja prioritas. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, belanja yang terlalu konsumtif berisiko lambat terserap dan minim menciptakan efek berganda.

Menurut Esther, konsistensi menjalankan janji kampanye memang penting, tetapi efektivitas belanja terhadap pertumbuhan produk domestik bruto harus menjadi ukuran utama. Industri, lanjut dia, justru belum mendapat insentif yang memadai, padahal sektor ini merupakan mesin penciptaan lapangan kerja.

”Lesunya konsumsi rumah tangga merupakan cerminan pasar tenaga kerja yang rapuh, ditandai tingginya pengangguran dan dominasi sektor informal. Dalam konteks ini, memperkuat industri dan ekspor dinilai lebih efektif memutus lingkaran lemahnya daya beli,” kata Esther.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan ketidakpastian global dan kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menekan kinerja ekspor pada 2026. Di tengah situasi itu, belanja pemerintah seharusnya berperan sebagai bantalan untuk menahan dampak eksternal sekaligus menciptakan peluang baru.

Di sisi lain, tantangan APBN tidak berhenti pada belanja negara saja. Target penerimaan pajak 2026 dipatok Rp 2.357,7 triliun, melonjak 22,9 persen dari realisasi 2025 yang hanya mencapai 87,6 persen dari target. Secara historis, lonjakan setinggi ini jarang terjadi di luar kondisi luar biasa.

Ekonom Indef Abra Talattov menilai target tersebut terlalu berat, terlebih di tengah banjir insentif fiskal awal tahun yang berpotensi menggerus penerimaan pajak. Tekanan harga komoditas akibat dinamika geopolitik global turut menambah risiko.

Meski fiskus atau otoritas pajak telah menyiapkan berbagai instrumen pengawasan dan penagihan, selisih antara target dan realisasi tetap menganga. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai, tambahan regulasi belum tentu memberi dampak signifikan dalam jangka pendek.

Kinerja APBN 2019-2026 dari sisi realisasi belanja negara, pendapatan, dan defisit anggaran.

Infografik Kinerja APBN 2019-2026

Risiko ketidakseimbangan struktural pun mengintai. Jika belanja tidak dikendalikan dengan cermat sementara penerimaan meleset, ruang fiskal menyempit dan tekanan utang bisa meningkat.

Pada akhirnya, APBN 2026 adalah pertaruhan awal pemerintahan Presiden Prabowo. Besarnya belanja prioritas mencerminkan keberanian politik, tetapi efektivitasnya tetap akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran. Apalagi, di tengah kemampuan kas negara yang semakin terbatas.

Dengan target penerimaan pajak yang menantang dan kapasitas fiskal yang sempit, ruang untuk salah langkah semakin kecil. Keseimbangan antara populisme dan produktivitas, antara belanja dan penerimaan, serta antara janji politik dan realitas ekonomi, akan memastikan jika APBN benar-benar menjadi alat transformasi ekonomi, bukan sekadar eksperimen mahal tanpa arah.