Ketegangan di Timur Tengah menciptakan kebiasaan baru. Sejumlah peluang perlu dimanfaatkan untuk memaksimalkan ceruk pariwisata Indonesia di tengah ketidakpastian.

Oleh Yosepha Debrina Ratih Pusparisa

Perang di Timur Tengah akan membentuk normal baru di dunia pariwisata. Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik melibatkan Amerika Serikat-Israel melawan Iran tersebut telah menerbangkan harga avtur. Sebagai salah satu komponen terbesar dalam operasional industri penerbangan, variabel energi ini akan menentukan industri pariwisata ke depan.

”Akan ada normalisasi. Kita rasakan pandemi Covid-19 kemarin, bagaimana orang menjalani protokol karantina (lockdown). Namun, karena normalisasi (baru), orang butuh pergi, ya, melakukan perjalanan akhirnya,” ujar Corporate Secretary & Investor Relation Panorama Group, AB Sadewa, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Sampai saat ini, Timur Tengah sebagai salah satu tujuan utama pergerakan penerbangan komersial dunia masih menerapkan buka tutup ruang udaranya, bergantung dinamika peperangan. Tiap pelaku perjalanan lantas menyikapi kondisi ini berbeda-beda.

Orang-orang akan tetap melakukan perjalanan. Opsinya, antara menggeser jadwal perjalanan (reschedule) dan memilih tempat berlibur yang lebih dekat dari tempat tinggal.

”Orang akhirnya, kalau enggak reschedule, dia menggeser tujuan liburannya menghindari area Timur Tengah, tetapi ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand. Bisa juga ke Asia Timur, antara lain Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan,” tutur Sadewa.

Dari sisi turis yang datang ke Indonesia atau inbound, libur musim panas (summer) yang pada Juni-September (CEK) akan segera datang. Biasanya, Indonesia dibanjiri wisatawan mancanegara (wisman) dari wilayah Barat. Mereka telah menyiapkan libur dengan terencana.

Kondisi peperangan dan ketidakpastian banyak mengubah rencana tersebut. Akibatnya, beberapa pesanan dibatalkan.

”Kala mau libur tahun ini, tetap libur dijalankan, tetapi tinggal ganti penerbangan saja. Kalau inbound cancellation lebih sedikit ketimbang outbound (wisatawan ke luar negeri),” kata Sadewa.

Menurut Sadewa, pengaruh terbesar justru berasal dari pasar domestik yang berencana ke luar negeri. Apalagi, peperangan pecah pada akhir Februari 2026, tak lama sebelum masa Lebaran atau masa puncak berlibur. Perang menimbulkan kontraksi perjalanan.

Pembatalan pesanan akan berdampak domino hingga ke penginapan-penginapan yang telah dipesan. Maskapai penerbangan, misalnya, memang memberikan pengembalian dana (refund) bagi penumpang yang gagal terbang akibat dampak perang.

Sementara itu, hotel-hotel di Eropa tidak bisa melakukan hal serupa karena mereka tidak terimbas perang secara langsung. Artinya, wisatawan yang telah membayar pesanan penginapan atau hotel hanya bisa melihat uangnya menguap.

”Itu juga cukup beri tekanan buat kami secara keuangan, tetapi kami hitung, ya, risiko mitigasinya seperti apa. Hal ini juga terjadi pada perjalanan umrah. Maskapai tidak terbang, tetapi pengusaha di Arab Saudi tidak merasa terdampak langsung. Mau enggak mau akhirnya perusahaan yang tanggung (kerugian),” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyatakan, kondisi industri akomodasi sepanjang 2025 serupa dengan 2022, bahkan bisa dibilang lebih rendah. Padahal, saat itu, industri sedang bersiap bangkit setelah pandemi Covid-19.

”Nah, pada satu sisi, recovery sektor akomodasi untuk recovery setelah Covid-19 enggak terjadi karena 2025 justru turun, belum sehat. Pada 2026, dengan kondisi begini, tentu itu akan jadi tantangan paling berat juga pada 2026, sementara 2025 sudah berat karena kondisi mirip 2022,” tutur Maulana.

Jelang libur musim panas, Maulana mengatakan, ia belum menerima laporan terkait pembatalan pemesanan akomodasi. Namun, risiko tersebut tetap ada. Sebab, komponen terbesar dalam pengeluaran untuk berlibur berasal dari transportasi dan sektor akomodasi.

Angkutan udara di tengah ketidakpastian pasti mendapat proporsi utama untuk disesuaikan. Jawaban atas pertanyaan soal penerbangan langsung yang masih berjalan di tengah konflik Timur Tengah perlu dicari tahu. Jika pun berangkat, rute penerbangan juga kemungkinan berbeda. Kondisi seperti ini tentu mengerek biaya perjalanan wisatawan.

Untuk wisman asal Eropa, kota yang paling terdampak adalah Bali dan Jakarta. Sebab, pergerakannya tergolong besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang Januari-Desember 2025. Angka ini naik 10,8 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2024. Kedua bandara ini merupakan jujugan utama para pelaku perjalanan asing.

Pada 2025, Bandara Ngurah Rai, Bali, menerima 6,91 juta kunjungan atau 44,9 persen dari total pengunjung. Berikutnya, Bandara Soekarno-Hatta di Banten yang menyambut 2,76 juta kunjungan atau 17,9 persen dari keseluruhan pengunjung.

ARIE/KOMPAS/Infografik Target Pariwisata dalam RPJMN 2024-2029

Pukulan bagi Indonesia

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaporkan, sektor pariwisata global tengah terimbas konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada 28 Februari-28 Maret 2026 mengakibatkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional, yakni Abu Dhabi di Dubai (Uni Emirat Arab), Doha di Qatar, Jeddah di Madinah (Arab Saudi), serta Muscat (Oman).

Imbasnya, sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan dibatalkan. Kondisi ini diperkirakan menguapkan potensi devisa hingga Rp 2,04 triliun. Sebab, sekitar 60.000 kunjungan wisman lenyap.

Tak berhenti di situ. Sektor pariwisata makin tertekan karena terdongkraknya harga energi global. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam waktu sebulan.

Dampaknya, biaya angkutan udara naik karena penyesuaian biaya bahan bakar (fuel surcharge) berbagai maskapai internasional, serta naiknya tarif moda transportasi lintas negara.

Pemerintah menargetkan 16-17,6 juta kunjungan wisman sepanjang 2026. Guna mencapai target ini, sejumlah langkah telah disiapkan.

”Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata Nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pemerintah, Widiyanti melanjutkan, telah menyiapkan beberapa strategi konkret. Pertama, diversifikasi pasar ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kedua, memperkuat pasar perjalanan jarak menengah (medium-haul) dan mendorong kampanye digital internasional. Kerja sama dengan maskapai dengan rute langsung ke Eropa dan Amerika juga digalakkan. Penyelenggaraan acara lintas batas di kawasan perbatasan dan mendorong promosi wisata Nusantara juga dilakukan.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari menilai, target kunjungan wisman oleh pemerintah termasuk berat. Apalagi, strategi yang dilakukan semestinya sudah dilakukan, tanpa perang terjadi.

ANDRI/Infografik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kawasan Kebangsaan, 2024-2025

Ia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara teraman di dunia ketika perang antara AS-Israel dan Iran terjadi. Keuntungan ini yang seharusnya dipromosikan pemerintah.

”Ini yang (idealnya) dikembangkan bahwa ancaman ini peluang. Peluang ini akan jadi mengarah ke paradigma customized tourism, wisata minat khusus. Salah satunya wisata kesehatan (wellness tourism), ada pula geronto tourism yang menyasar wisatawan lanjut usia yang memiliki banyak uang,” papar Azril.

Tidak hanya itu, Indonesia dapat mengolaborasikan wisata tersebut dengan gastronomi dan jalur rempahnya. Alhasil, Indonesia dapat menawarkan keamanan dan kesehatan dengan menikmati ragam kuliner Indonesia.

”Ancaman itu angkat jadi peluang. Itu strateginya seharusnya. Masih ada peluang orang lari dari Timur Tengah kemari. Overtourism yang terjadi di Thailand juga dapat dimanfaatkan dengan mengambil wisatawan yang berminat ke sana untuk ke Indonesia,” katanya.

Pariwisata global sedang terpukul karena eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, ancaman-ancaman perang ini bukan berarti menutup celah keuntungan pariwisata Indonesia. Ada ceruk-ceruk lain yang bisa dioptimalkan di balik tekanan-tekanan global. Semoga pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dapat mengeruk pundi-pundi laba di tengah ketidakpastian.