Seiring tuntutan publik pada kinerja pemerintah semakin tinggi, langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara merancang arsitektur kebijakan terintegrasi merupakan sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih sistemik dan berorientasi hasil (Kompas, 1/4/2026).

Upaya ini diarahkan untuk memastikan keberhasilan program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut sinergi lintas sektor, efisiensi birokrasi, serta konsistensi implementasi kebijakan tingkat pusat hingga daerah. Program prioritas nasional seperti penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, dan pengentasan kemiskinan perlu dukungan kebijakan kuat di atas kertas dan terintegrasi dalam praktik.

Salah satu persoalan klasik birokrasi Indonesia adalah fragmentasi kebijakan. Program pemerintah kerap berjalan sektoral, dengan koordinasi lemah antarkementerian/lembaga. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan. Contohnya pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi konsepnya bagus, tetapi pada tataran tata kelola, rantai pasok, dan pertanggungjawaban anggaran masih menyisakan persoalan.

Karena itu, keberhasilan program strategis nasional ditentukan konsistensi implementasi, komitmen politik, dan kemampuan membangun budaya birokrasi yang kolaboratif dan inovatif. Birokrasi hendaknya bertransformasi menuju pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

M Harry Mulya Zein

Banjar Wijaya, Tangerang