Konflik di Timur Tengah memicu lonjakan tajam harga bahan baku plastik. Lonjakan harga ini memberikan efek domino pada ekosistem industri dalam negeri.

Oleh Samantha Junita Dewanti, Karina Isna Irawan

Efek domino kenaikan harga bahan baku plastik

Harga bahan baku plastik merangkak naik imbas dari konflik di Timur Tengah. Bahan baku plastik yang tren harganya mulai naik adalah nafta. Berdasarkan data Trading Economics, harga nafta tercatat telah menyentuh 901,9 dolar AS per ton pada 10 April 2026 atau naik 5,7 persen dari posisi akhir Maret. Bahkan, harga tersebut melonjak lebih dari 50 persen sejak eskalasi konflik dimulai akhir Februari lalu.

Dalam industri petrokimia, nafta merupakan bahan baku utama untuk pembuatan jenis plastik polietilena (PE) dan polipropilena (PP). Plastik jenis PE yang lebih fleksibel dan ringan biasanya digunakan untuk membuat kantong belanja, botol plastik, dan kontainer. Sementara plastik PP yang cenderung lebih kaku, kuat, dan tahan panas banyak digunakan untuk mainan, alat medis, dan kemasan.

Eskalasi konflik di Selat Hormuz telah mengganggu jalur distribusi dan menaikkan harga bahan baku nafta yang berdampak langsung terhadap harga plastik di dalam negeri. Selama ini 60-70 persen bahan baku petrokimia nasional, termasuk nafta, dipasok dari kawasan Timur Tengah, yang memang menjadi pemasok utama kebutuhan PE dan PP global.

Kenaikan harga plastik memberi tekanan langsung kepada pelaku UMKM, terutama mereka yang memproduksi barang berbahan dasar plastik, seperti mainan atau produk berbasis resin. Kenaikan harga dalam jangka panjang dapat meningkatkan biaya produksi yang cukup signifikan.

Kenaikan harga bahan baku plastik harus segera disiasati, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri. Langkah paling mendesak adalah dengan melakukan diversifikasi pemasok guna memastikan ketersediaan bahan baku. Hal ini penting untuk memitigasi kenaikan harga plastik yang tak terkendali.

Harga beras naik gegara lonjakan harga plastik

Harga beras premium mulai meningkat akibat lonjakan harga plastik kemasan dan gabah kering panen di tingkat petani. Di sisi lain, pelaku industri perberasan mengkhawatirkan terjadinya kelangkaan plastik kemasan yang dapat menghambat distribusi dan menaikkan harga beras.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), pada 10 April 2026, harga beras medium mencapai Rp 15.900-Rp 16.050 per kg, sementara harga beras premium berada di kisaran Rp 16.850-Rp 17.300 per kg. Kenaikan ini dipicu oleh dua faktor utama: lonjakan harga plastik kemasan dan kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Kenaikan harga kantong plastik kapasitas 5 kg yang melonjak dari Rp 2.560 menjadi Rp 5.020 per lembar mengakibatkan harga beras per kemasan naik sekitar Rp 1.000. Sementara itu, harga GKP naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300 per kg seiring berakhirnya puncak panen raya musim tanam I. Kondisi ini diperberat dengan kekhawatiran pelaku industri terhadap potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang diprediksi BMKG akan berkembang pada paruh kedua 2026.

Krisis bahan baku plastik ini merupakan imbas dari konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran yang meletus sejak akhir Februari 2026. Ketegangan tersebut memicu gejolak harga minyak mentah dan gangguan logistik akibat penutupan Selat Hormuz. Kawasan Timur Tengah, yang menyumbang 25 persen ekspor polietilena dan polipropilena dunia, mengalami hambatan distribusi, memaksa sejumlah perusahaan petrokimia di Asia, termasuk PT Chandra Asri Pacific Indonesia, mengurangi produksi.

ID Food melaporkan mulai kesulitan mendapatkan plastik kemasan untuk beras, botol minyak goreng, hingga karung pupuk. Direktur Utama ID Food Ghimoyo menyebut masalah ini krusial karena berdampak langsung pada rantai pasok pangan nasional. Pelaku industri khawatir, jika plastik kemasan menjadi langka, distribusi beras akan terhambat dan memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di masa mendatang.

Kenaikan harga bahan baku plastik mulai hantam industri makanan-minuman

Kenaikan harga bahan baku plastik berbasis minyak bumi mulai memberikan tekanan signifikan pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Lonjakan biaya kemasan ini dipicu oleh ketidakpastian pasokan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik strategis di Selat Hormuz, pelintasan utama minyak mentah dan bahan baku petrokimia dunia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, mengungkapkan, harga kemasan plastik di pasar ritel mengalami kenaikan 30-100 persen. Kondisi ini membuat pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah (UKM), tidak memiliki pilihan selain segera menyesuaikan harga jual produk mereka. Di tingkat agen, harga produk minuman kemasan tercatat sudah naik Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per unit.

Ketergantungan industri petrokimia nasional terhadap pasokan dari Timur Tengah mencapai 70 persen, terutama untuk bahan baku nafta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan bahwa struktur biaya produk makanan-minuman sangat sensitif terhadap harga plastik. Pada produk seperti air minum dalam kemasan, biaya kemasan sering kali lebih mahal daripada isinya sehingga kenaikan harga bahan baku di hulu memicu dampak berlipat ganda di sektor hilir.

Meskipun Kemenperin memastikan pasokan pangan hingga Idul Fitri dalam kondisi aman, kerentanan industri terhadap dinamika geopolitik tetap menjadi ancaman serius. Kepala Pusat Industri Indef Andry Satrio Nugroho menekankan pentingnya penguatan sektor hulu melalui pembangunan fasilitas naphtha cracker di dalam negeri. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga stabilitas sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dampak konflik Timur Tengah merembes pada ritel dan UMKM

Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak nyata pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Ketidakpastian stok bahan bakar minyak (BBM) serta lonjakan harga kemasan plastik menjadi beban baru bagi para pedagang di tengah momen Ramadhan dan menjelang Lebaran 2026.

Harga sembako dan bahan kebutuhan memasak lauk-pauk sebenarnya sudah merangkak naik pada awal Ramadhan 2026. Seminggu sebelum Lebaran, harga kantong plastik sampai kemasan makanan berbahan plastik juga mulai naik. Kenaikan harga kemasan plastik dari Rp 8.000 menjadi Rp 10.000 per pak sudah dirasakan oleh penjual lauk-pauk di Tangerang Selatan, Banten. Meski biaya operasional meningkat, harga jual tetap dijaga agar tidak berubah karena khawatir kehilangan pelanggan.

Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, distributor barang plastik melaporkan kenaikan harga kulakan hingga 30-40 persen untuk produk seperti gelas, mika, dan sendok plastik. Akibat situasi yang tidak menentu, distributor besar mulai membatasi kuota pembelian bagi pedagang skala menengah.

Dampak terbesar kemungkinan akan dirasakan UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi sekunder. Adapun sektor kebutuhan primer sejauh ini dinilai belum terlalu terdampak karena permintaannya masih bertahan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero menilai kenaikan harga energi akan memicu efek berantai pada biaya transportasi dan bahan baku secara umum. Tantangan terbesarnya adalah menjaga daya beli masyarakat. Jika daya beli merosot, sektor konsumsi sekunder, seperti pakaian, akan terpukul lebih dulu dibandingkan dengan sektor kebutuhan primer.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah berkomitmen untuk membatasi tarif sewa bagi UMKM di ruang publik, seperti bandara dan pelabuhan, maksimal 30 persen dari tarif komersial. Pemerintah daerah juga didorong untuk aktif memberikan pendampingan, pembiayaan, dan promosi guna membantu UMKM bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

Plastik mahal, saatnya beralih

Kenaikan harga bahan baku plastik berbasis bahan bakar fosil imbas perang Amerika Serikat-Israel versus Iran di Timur Tengah perlahan memengaruhi ekosistem industri dalam negeri. Namun, di sisi lain, krisis ini bisa menjadi momentum untuk meninggalkan plastik demi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan ekosistem industri dalam negeri. Meski memicu krisis biaya produksi, situasi ini dinilai menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan struktural pada material berbasis fosil dan beralih pada praktik lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia Tiza Mafira menekankan bahwa solusi jangka panjang bukanlah menunggu ketegangan geopolitik mereda, melainkan mengubah sistem produksi melalui ekonomi sirkular.

Mengimplementasikan sistem reuse dan refill diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada rantai pasok. Melalui sistem guna ulang (reuse), produsen didorong untuk membangun sistem logistik kemasan yang dapat digunakan berkali-kali. Di sisi konsumen, sistem curah (refill) menggalakkan pola konsumsi isi ulang untuk memperpanjang masa pakai kemasan dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.

Momentum percepatan implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen tidak harus menunggu target tahun 2030. Fokus utamanya adalah menghentikan penggunaan plastik problematik yang sulit didaur ulang dan bernilai rendah.

Inovasi kemasan berbasis bahan alami dinilai mampu mendukung ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, pendekatan pemikiran siklus hidup life cycle thinking (LCT) tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan optimal dari hulu ke hilir sehingga solusi alternatif yang diambil tidak menimbulkan dampak lingkungan baru di masa depan.