Butuh kesadaran kolektif untuk memahami ”hikmah tersembunyi” di balik krisis energi global. Sebab, mobilitas masyarakat jadi taruhannya.

Oleh Yosepha Debrina Ratih Pusparisa

Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI merespons kebijakan Pemerintah Indonesia menyikapi dampak perang Timur Tengah yang mengancam persediaan energi. Krisis energi ini dinilai perlu menjadi pemantik untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum.

Ragam kendaraan, mulai dari angkutan umum hingga angkutan institusi, perlu dimanfaatkan untuk mengakomodasi pergerakan para pekerja. Stimulus bagi angkutan umum juga diperlukan.

”Kalau kita mau, bisa melibatkan angkutan umum yang bermacam-macam. Ada angkutan umum reguler, angkutan pariwisata, angkutan sewa, dan angkutan karyawan. Kalau perlu demi efisiensi energi, semua bisa beraktivitas, mobil angkutan personel TNI-Polri dan institusi lain bisa mengakomodasi,” tutur Ketua Umum (Ketum) MTI Haris Muhammadun dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.

Dalam konferensi pers itu hadir pula sejumlah pengurus MTI lainnya. Beberapa di antaranya adalah Dewan Penasihat MTI Djoko Setjowarno dan Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Wilayah 1 (Barat) Parlindungan Purba. Ada pula Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana.

Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Dengan keputusan itu, pemerintah dapat mengombinasikan kebijakan WFH dengan memberikan insentif bagi angkutan umum.

”Katakanlah Transjakarta, digratiskan (tiket) sebulan. Begitu pula dengan Jawa Tengah dan daerah-daerah lain. Ini bergantung pada keberanian kita. Kita jangan hanya batasi pergerakan, tetapi juga perlu memfasilitasi pembangunan yang semestinya ada,” ujar Haris.

Jika perlu, kantor dapat memberikan biaya pengganti (reimbursement) bagi pekerja yang menggunakan angkutan umum. Hal ini tidak berlaku bagi para pekerja yang masih memanfaatkan kendaraan pribadi.

Ketika ditanya solusi bagi daerah-daerah yang belum tersentuh angkutan umum, Haris mengatakan, program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di desa dapat mengakomodasi transportasi umum. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat disandingkan dengan penyediaan angkutan umum.

”Kami tidak membantah program presiden di desa, tetapi perlu ditambahkan untuk angkutan umum. Ada Koperasi Desa Merah Putih, dana desa jadi perlu ditambahkan untuk angkutan umum di desa. Kami minta tambah di desa-desa yang enggak ada angkutan umum melalui dana-dana yang ada,” tutur Haris.

MTI telah melakukan rapat terbatas dengan Kementerian Desa membahas pengadaan angkutan umum di daerah. Forum-forum bersama diusulkan guna mewujudkan rencana tersebut.

Usulan-usulan ini dilandasi dinamika gepolitik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Imbasnya, harga minyak dunia naik hingga sempat tembus 100 dolar AS per barel. Alhasil, Indonesia yang serupa dengan sejumlah negara lain menyikapi dengan beberapa kebijakan penghematan energi.

Haris menyebut, sejumlah negara menerapkan kebijakan yang dikombinasi, seperti pelaksanaan WFH dan pemberian insentif penggunaan angkutan umum. Namun, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga WFH bagi aparatur sipil negara.

”Dari sisi MTI, kami mengapresiasi langkah cepat yang membuktikan negara merespons dan hadir untuk menyikapi krisis energi tersebut. Namun, dari MTI berpendapat, pertama, pendekatan tersebut masih berjangka pendek. Kedua, (keputusan) itu belum menyentuh sistem transportasi secara struktural,” ujar Aditya menambahkan.

Pagu Anggaran Kegiatan Buy the Service

Ketika harga minyak dunia naik, Aditya melanjutkan, otomatis akan mengerek naik pula harga BBM. Alhasil, biaya transportasi naik yang berimbas pula terjadinya inflasi. Daya beli masyarakat bakal menyusut.

Indonesia sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor BBM menghadapi risiko berlapis, khususnya sektor transportasi yang menjadi tumpuan pergerakan manusia sekaligus distribusi barang.

ebijakan negara lain

Sejumlah negara menerapkan aturan yang berbeda-beda menyikapi kelangkaan energi. Cara yang digunakan menunjukkan pola bahwa negara berpendapatan tinggi cenderung mendorong masyarakatnya menggunakan transportasi umum. Negara berpenghasilan rendah memilih untuk menerapkan WFH.

”Yang buruk seperti Pakistan, India, Vietnam, Thailand, dan Filipina, termasuk Indonesia, itu kebijakannya ya kerja dari rumah atau rata-rata naik sepeda. Nah, sementara negara-negara berpendapatan bagus kayak Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea tidak melakukan itu. Bekerja seperti biasa,” ujar Djoko.

Pakistan, misalnya, pemerintah setempat mendorong masyarakat memanfaatkan angkutan umum dengan membebaskan biaya transportasinya. Namun, kebijakan itu hanya berlaku di ibu kota Pakistan, Islamabad, dengan sistem transportasi umum yang memadai. Hal serupa dapat dilakukan di Jakarta dengan kualitas transportasi umum berstandar internasional.

”Jadi, kalau di Jakarta, keluar ke jalan, enggak sampai 500 meter pasti dapat angkutan umum, minimal mikrotrans,” kata Djoko.

Di negara lain, seperti Australia, juga menggratiskan biaya angkutan umum. Kebijakan ini diterapkan Pemerintah Negara Bagian Victoria dan Tasmania guna mengurangi lonjakan permintaan BBM. Sebab, naiknya permintaan memicu terjadinya panic buying sehingga stok salah satu jenis BBM di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Australia pun kosong.

Selain mendorong masyarakat naik angkutan umum, kebijakan itu juga menjadi bentuk bantuan langsung pemerintah melindungi warga dari tekanan biaya hidup. Untuk Victoria, pembebasan biaya ini bisa dimanfaatkan untuk menggunakan trem, kereta api, bus V/Line yang berlaku di wilayah metropolitan dan regional. Kebijakan ini berlaku akhir Maret 2026 hingga akhir April 2026.

Untuk Tasmania, kebijakan berlangsung selama tiga hari yang meliputi penggunaan gratis pada bus, kereta api, dan feri. Bus sekolah juga digratiskan (Kompas.id, 31/3/2026).

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Dalam perhitungannya, Djoko mengatakan bahwa menggratiskan biaya angkutan umum di Indonesia untuk 1-2 bulan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar jika dibandingkan dengan program prioritas nasional.

Ada sekitar 42 pemerintah daerah (pemda) sudah mengalokasikan anggaran untuk angkutan umum. Djoko memperkirakan, untuk subsidi bagi Jakarta, misalnya, angkanya semestinya tidak mencapai Rp 500 miliar.

Contoh lainnya, Kota Palu di Sulawesi Tengah dengan bus TransPalu hanya memiliki empat koridor dengan jarak paling jauh berkisar 10-15 kilometer. Subsidinya setahun hanya Rp 17 miliar sehingga jika subsidi sebulan bisa diberikan sekitar Rp 1,4 miliar.

”Mungin kalau sekarang transfer ke daerah (TKD) diambil, ya, usahakan kembalikan TKD pada daerah-daerah. Jadi, bagi daerah yang mau memiliki transportasi publik yang bagus, TKD-nya dikembalikan,” ujar Djoko.

Strategi berbasis tipologi wilayah juga perlu digunakan agar strategi tepat guna sesuai dengan karakter setiap daerah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kota besar dapat dioptimalisasi dengan sistem transportasi publik dan insentif penggunaan.

Jalur Trans-Semarang

Kota menengah bertumpu pada pembangunan sistem angkutan umum berbasis bus rapid transit (BRT). Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pulau-pulau kecil perlu dibantu dengan mengembangkan kendaraan listrik ringan, seperti sepeda atau sepeda motor listrik.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu melihat isu krisis energi dari berbagai sisi. Daripada terus merutuki kondisi geopolitik yang tidak dapat disikapi secara sederhana, ada hikmah tersembunyi alias blessing in disguise dari serentetan isu ini.

Kini, transportasi umum menjadi pijakan untuk melakukan penghematan secara kolektif. Ada sistem transportasi yang perlu dibenahi agar makin efisien dan efektif. Sebab, selama ini transportasi masih jadi aspek yang dianaktirikan.

Namun, sebaik apa pun rencana dan sistemnya, motor utama tetap pada kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan. Sejatinya, belum terlambat untuk memiliki kesadaran kolektif dengan membuat kebijakan yang mengakomodasi mobilitas masyarakat bagi seluruh kalangan.