PLTS atap menjadi solusi strategis dalam mendorong implementasi ESG dan transisi energi bersih di Indonesia. Pengembangannya mendorong percepatan kemandirian energi.

Oleh Aditya Putra Perdana

Tuntutan bagi perusahaan untuk mengadopsi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kian menguat seiring meningkatnya standar global. Dalam konteks ini, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) yang dicanangkan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan itu, Dayabumi Energi, perusahaan pengembangan solusi energi bersih, bekerja sama dengan PT Anvita Pharma Indonesia (Anvita) dan PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) mengembangkan PLTS atap dengan total kapasitas mencapai 1 megawatt-peak (MWp). Pembangunan PLTS atap dilakukan secara bertahap di lokasi fasilitas produksi kedua perusahaan tersebut.

Hal tersebut menjadi salah satu langkah konkret pada sektor industri, khususnya farmasi dan bioteknologi, dalam mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam operasionalisasi mereka. Pasalnya, ada kebutuhan tinggi terhadap keandalan energi, konsistensi operasi, serta kepatuhan terhadap standar cara pembuatan obat yang baik serta keselamatan yang ketat.

Pada tahap pertama, Dayabumi Energi telah menyelesaikan pembangunan PLTS atap di fasilitas produksi Anvita. Di dalam lingkungan industri dengan tingkat sensitivitas tinggi, Dayabumi Energi menerapkan metode instalasi tanpa menghentikan aktivitas produksi (live-installation with zero shutdown). Pendekatan tersebut memerlukan perencanaan matang hingga penerapan standar kualitas dan keselamatan yang ketat.

”Membangun standar operasional yang baik menjadi kunci dalam proyek pembangunan ini. Proyek berjalan tanpa adanya penghentian aktivitas produksi farmasi, sekaligus tetap menjaga keselamatan para pekerja. ESG tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang pemenuhan standar kualitas dan keselamatan,” kata Chairman Dayabumi Group Gamma A Thohir melalui siaran pers, Senin (27/4/2026).

Selanjutnya, Dayabumi Energi akan memasuki tahap pembangunan PLTS atap di fasilitas operasional Etana, yang juga menuntut tingkat keandalan dan presisi tinggi. Pada akhirnya, proyek tersebut juga diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan di perusahaan.

Secara keseluruhan, dari dua proyek tersebut, sistem yang dibangun diproyeksikan mampu menghemat biaya listrik hingga Rp 70 juta per tahun. Selain itu, implementasinya bakal menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 573,17 ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) per tahun.

Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan elektrifikasi 100 gigawatt (GW) dari energi surya dalam 2-3 tahun ke depan. Presiden menegaskan target itu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, terutama di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Target ambisius tersebut, antara lain, akan didukung kombinasi teknologi antara PLTS dan battery energy storage system (BESS). Target 100 GW energi surya itu juga diarahkan hingga ke tingkat desa. Melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pengelola, program ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, dengan sasaran sekitar 80.000 desa dapat berpartisipasi.

Kebutuhan strategis

Pada Selasa (21/4/2026), diluncurkan 1,3 GW PLTS atap, yang merupakan hasil strategis antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI). Peluncuran itu menjadi tonggak percepatan implementasi energi surya, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem energi bersih yang kompetitif dan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to IndoSolar 2026 yang merupakan platform kolaborasi nasional yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, dan mitra internasional untuk mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Menurut rencana, IndoSolar akan digelar di Jakarta pada September 2026.

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan, capaian tersebut menunjukkan energi surya bukan lagi sekadar potensi. ”Namun, sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia,” ucapnya.

Saat ini AESI memiliki sekitar 135 anggota yang mewakili berbagai elemen ekosistem energi surya, mulai dari manufaktur, pengembang proyek, penyedia teknologi, lembaga keuangan, hingga lembaga sertifikasi. Kehadiran ekosistem yang semakin lengkap akan menjadi modal penting dalam mempercepat skala pengembangan industri surya nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, target pengembangan PLTS di Indonesia akan mencapai 80 GW hingga 100 GW. Target tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri.

”Realisasi program PLTS tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Target ini bukan sekadar angka, melainkan juga peluang ekonomi. Kami menghitung setidaknya ada 760.000 pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini. Ke depan, pemerintah ingin memperluasnya pada area ground mounted terutama di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas,” kata Eniya.

Rincian Realisasi Kapasitas Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan 2025

Ketua Pusat Usaha dan Pelaksana Kegiatan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Bakti S Luddin menyebutkan, target 100 GW energi surya yang diusung Presiden Prabowo memang terkesan bombastis. Ada yang pesimistis, tetapi ada juga yang menilai positif target ambisius tersebut. Menurut dia, target tersebut sejatinya memacu berbagai pihak agar bagaimana bisa mewujudkannya.

Salah satu kunci utama untuk mewujudkannya, lanjut Bakti, adalah melalui integrasi PLTS dengan BESS, yang kini mulai diimplementasikan. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam menentukan kapasitas PLTS yang ideal agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat optimal. Tantangan ini perlu dijawab secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional.

Relevan

Pentingnya ketahanan energi, termasuk yang bersumber dari energi terbarukan, semakin relevan seiring dinamika geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi fosil. Oleh karena itu, pengembangan energi bersih—termasuk melalui PLTS—perlu terus dipercepat guna memperkuat kemandirian energi di tengah ketidakpastian global.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi di Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo, dalam webinar terkait akselerasi energi terbarukan, Senin (27/4/2026), mengatakan, ketidakpastian akibat situasi geopolitik tersebut berulang kali terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu beralih dari pendekatan taktis ke strategi yang lebih sistematis.

Catatan IESR, Indonesia sebenarnya telah menargetkan adopsi besar energi terbarukan. Dalam Rencana Ketenagalistrikan Nasional, kapasitas energi terbarukan ditargetkan mencapai 326 GW pada 2060, didominasi oleh surya (109 GW) dan angin (74 GW). Sementara dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN, ditargetkan tambahan 42 GW energi terbarukan pada 2034 dengan porsi surya sebesar 17,1 GW dan angin sekitar 7,2 GW.

Untuk mencapainya, dibutuhkan pembangunan energi terbarukan sekitar 4 GW per tahun. Namun, realisasinya masih jauh tertinggal mengingat pertumbuhannya hanya sekitar 1,5 GW pada periode 2024-2025.

Manajer Riset Pemodelan Energi IESR Abraham Octama Halim menjelaskan bahwa fleksibilitas sistem tenaga listrik ialah kemampuan sistem menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Namun, di Indonesia, pertumbuhan konsumsi listrik lebih cepat dibandingkan pengembangan infrastruktur, terutama jaringan distribusi yang hanya tumbuh sekitar 1,5 persen tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate).

”Salah satu dampaknya adalah pembatasan kuota PLTS atap, yang lebih didorong oleh kekhawatiran terhadap stabilitas jaringan dibandingkan pemanfaatan potensi energi surya,” ucap Abraham.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia ialah masih dominannya pembangkit yang kurang fleksibel, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menaikkan atau menurunkan daya dibandingkan pembangkit gas. Untuk meningkatkan fleksibilitas, solusi yang dapat dilakukan antara lain pemanfaatan penyimpanan energi (baterai) dan pengelolaan pola konsumsi listrik (demand response).

Percepatan pengembangan PLTS atap yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi menjadi kunci untuk menjawab tantangan fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, potensi energi surya dapat dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pencapaian target transisi energi Indonesia.