Angka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang dirilis pemerintah menunjukkan percepatan. Namun, di periode sama, dunia usaha justru mengalami tekanan berlapis.

Oleh Dimas Waraditya Nugraha, Nina Susilo

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen atau tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik, capaian ini lebih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, faktor musiman, dan akselerasi belanja pemerintah. Sementara dunia usaha justru mengalami tekanan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers hibrida di Jakarta, Selasa (5/5/2026), menyatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 ditopang oleh konsumsi masyarakat serta mobilitas di periode Ramadhan dan Lebaran.

Konsumsi rumah tangga pada periode ini tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Realisasi belanja pemerintah juga turut menopang dengan pertumbuhan mencapai 21,81 persen secara tahunan. ”Kalau kita lihat di triwulan I-2026, produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran belanja pemerintah itu tertinggi sejak tahun dasar 2010,” ujarnya.

Pekerja Badan Gizi Nasional membawa ompreng berisi makan bergizi gratis untuk dibagikan di SMKN 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers terpisah di Jakarta menyebut, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026 mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas makro. Di tengah gejolak dan tekanan perekonomian global yang sangat tidak menentu, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan sesuai target, bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen.

”Ini menunjukkan bahwa kita mulai keluar dari apa yang selama ini disebut sebagai ’kutukan’ pertumbuhan 5 persen,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah ingin memastikan mesin pertumbuhan tidak hanya ditopang belanja negara, tetapi juga aktivitas sektor swasta. ”Di sisi permintaan sudah kita dorong, sekarang sektor manufaktur kita perkuat. Kita ingin sektor swasta ikut bergerak,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung (kanan) menyampaikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (5/5/2026). Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2026, defisit APBN 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 ditopang belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Kebijakan-kebijakan yang mendorong mobilitas masyarakat sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 juga menopang.

”Sepanjang triwulan satu, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, salah satunya diskon tarif transportasi di Idul Fitri,” katanya.

Ke depan, Airlangga menambahkan, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen.

Triwulan II-2026 dengan periode tanpa hari raya sebagai penopang diperkirakan lebih menantang. Guna menjaga pertumbuhan, Airlangga menyebut, belanja pemerintah dan daya beli masyarakat akan dijaga.

Daya beli masyarakat di triwulan II-2026 akan dijaga dengan mencairkan gaji ke-13 aparatur sipil negara pada Juni senilai Rp 55 triliun. ”Tahun lalu basis daripada belanja pemerintahan rendah dan triwulan I kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di triwulan II,” katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memasuki ruangan untuk menyampaikan keterangan saat konferensi pers pertumbuhan PDB Indonesia kuartal I-2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mampu tumbuh 5,61persen secara tahunan (year on year) dan lebih tinggi dari beberapa negara G20 yang telah merilis datanya, seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Kontraksi sektoral

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi pertumbuhan 5,61 persen yang menjadi tertinggi untuk periode triwulan pertama sejak 2013. Catatan ini sekaligus merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak triwulan III-2022 atau tertinggi dalam 14 triwulan terakhir.

”Namun, bagi dunia usaha, yang juga menjadi perhatian adalah transmission mechanism dari pertumbuhan tersebut ke aktivitas bisnis riil. Secara triwulanan, ekonomi (nilai PDB) justru mengalami kontraksi -0,77 persen. Bahkan, pada saat yang sama, sektor manufaktur juga mengalami kontraksi triwulanan -1,01 persen,” katanya secara tertulis.

Ia juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sudah mulai terlihat sejak awal 2026. Rupiah berada di kisaran Rp 16.800 di awal Januari hingga mendekati level psikologis Rp 17.000 di akhir triwulan I-2026. Selanjutnya, rupiah terus melemah hingga lebih dari Rp 17.400 per dolar AS.

”Dalam konteks ini, dunia usaha menghadapi situasi yang disebut sebagai asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Sementara tekanan biaya meningkat,” kata Shinta.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di luar ekspektasi sebesar 5,2-5,4 persen. Namun, untuk triwulan II-2026, tantangan akan semakin besar akibat dampak geopolitik yang penuh ketidakpastian.

”Pelaku usaha sendiri mengalami tekanan yang berlapis-lapis yang mengakibatkan naiknya biaya produksi, seperti kenaikan biaya logistik, bahan baku impor, plastik, BBM nonsubsidi, dan tiket pesawat, serta pelemahan kurs rupiah yang sangat mengganggu cash flow dunia usaha,” tuturnya secara tertulis.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sektor riil. Pertumbuhan lebih banyak didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui percepatan belanja negara pada awal tahun.

”Secara statistik, angka 5,61 persen itu rasional tetapi belum sinkron dengan realitas di lapangan. Manfaatnya belum terdistribusi merata. Sementara daya beli masyarakat masih tertekan,” ujarnya.

Sebagai contoh, memasuki triwulan I-2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang sebelumnya menguat mulai turun tajam ke level 50,1 pada Maret, mendekati zona kontraksi. Bahkan, pada April, PMI terjerembap ke zona kontraksi pada level 49,1.

Di sisi lain, Rahma menyoroti adanya kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kinerja perbankan yang kuat, tecermin dari margin bunga dan pendapatan bunga bersih, belum sepenuhnya diikuti penyaluran kredit yang merata ke pelaku usaha kecil dan menengah.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi di atas kertas, tetapi ekspansi dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja masih terbatas. ”Sektor riil masih cenderung stagnan sehingga kesempatan kerja belum pulih optimal,” katanya.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan, dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat tertinggal. Peningkatan produksi barang dan jasa tidak serta-merta diikuti perbaikan pendapatan atau penurunan pengangguran dalam waktu singkat.

Stabilitas makro yang tecermin dalam angka pertumbuhan, menurut dia, tidak selalu menggambarkan kondisi riil rumah tangga, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan pokok. ”Statistik bisa menunjukkan ekonomi tumbuh, tetapi dapur rumah tangga bisa berkata sebaliknya,” ujarnya.