Pengajar Fakultas Hukum dan peneliti PSHK FH UII Despan Heryansyah menilai, alasan politis tampak lebih dominan dalam proses pengusulan DOB. Bahkan, beberapa pihak diuntungkan saat DOB terbentuk.

Artinya, DOB diusulkan tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat daerah, tetapi secara politis digunakan untuk membagi-bagi kue politik praktis ke daerah. Kucuran bagi-bagi kekuasaan itu diduga juga sampai ke tingkat pusat. 

”Bahkan ada suatu daerah, yang daerah induknya saja masih sangat kesulitan secara fiskal dan pendapatan asli daerah (PAD), sudah minta untuk dimekarkan,” ujar Despan saat dihubungi pada Senin (8/6/2026)

Kenyataan itu seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah agar moratorium pemekaran daerah tetap perlu dipertahankan hingga evaluasi DOB dirampungkan lebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya keran pemekaran dibuka secara sangat-sangat selektif.

Pengajar Fakultas Hukum dan peneliti PSHK FH UII Despan Heryansyah menilai, alasan politis tampak lebih dominan dalam proses pengusulan DOB. Bahkan, beberapa pihak diuntungkan saat DOB terbentuk.

Artinya, DOB diusulkan tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat daerah, tetapi secara politis digunakan untuk membagi-bagi kue politik praktis ke daerah. Kucuran bagi-bagi kekuasaan itu diduga juga sampai ke tingkat pusat. 

”Bahkan ada suatu daerah, yang daerah induknya saja masih sangat kesulitan secara fiskal dan pendapatan asli daerah (PAD), sudah minta untuk dimekarkan,” ujar Despan saat dihubungi pada Senin (8/6/2026)

Kenyataan itu seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah agar moratorium pemekaran daerah tetap perlu dipertahankan hingga evaluasi DOB dirampungkan lebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya keran pemekaran dibuka secara sangat-sangat selektif.

Tanpa hal tersebut, menurut Despan, bisa dipastikan DOB yang baru tidak akan mengubah banyak wajah ketimpangan seperti yang selama ini terjadi. Di luar itu, tentu saja yang paling penting adalah menghadirkan dan mendekatkan layanan publik/pemerintahan kepada masyarakat.

”Apa pun statusnya, jika logika pemerintah bukan pelayan masyarakat, DOB seperti apa pun tidak akan berdampak. Apalagi jika dilihat, saat ini logika pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah model komando militer, yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar otonomi daerah. Artinya, harus ada perubahan paradigma, bukan hanya aturan teknis semata,” katanya. 

Despan menyoroti ada dua problem besar otonomi daerah saat ini. Pertama, meski disebut daerah otonom, sebetulnya tidak ada daerah yang betul-betul otonom sepenuhnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Terlebih dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nuansa resentralisasinya justru lebih kental daripada desentralisasi/otonomi. 

”Artinya, daerah memang kesulitan untuk bergerak, kewenangannya terbatas, akses terhadap sumber daya alam dan manusia dibatasi dengan sangat ketat, semua bergantung pada pemerintah pusat. Bayangkan, hari ini, ada 90 persen daerah yang menggantungkan hidupnya pada dana transfer pemerintah pusat. Jika demikian, apa yang bisa kita harapkan dari otonomi,” ucap Despan. 

Masalah kedua ialah sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah yang masih rendah, dengan kapasitas dan integritas yang buruk. Salah satu contohnya. masih banyak kepala daerah yang terbukti melanggar hukum, korupsi, hingga niretika.

”Jumlahnya, kan, tidak sedikit. Artinya, di level kemampuan daerah juga belum cukup baik untuk mengemban otonomi daerah yang sebenarnya,” papar Despan. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan, pemerintah saat ini memprioritaskan evaluasi perkembangan dan kinerja dari 227 DOB yang dibentuk sejak 1999 hingga 2022 ketimbang membuka keran pemekaran.

Hasil dari evaluasi itu akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Sesuai dengan kesimpulan rapat dengan DPR ini, kata Bima, kedua produk hukum ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.

Bahkan ada suatu daerah, yang daerah induknya saja masih sangat kesulitan secara fiskal dan pendapatan asli daerah (PAD), sudah minta untuk dimekarkan.

 

Sejauh ini, evaluasi menunjukkan tidak semua daerah baru ini membuahkan hasil yang memuaskan. Bima menjelaskan, dari sisi indeks pembangunan manusia tahun 2025, misalnya, hanya dua provinsi hasil pemekaran yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau dan Banten.

”Data ini menunjukkan bahwa di antara hasil DOB pemekaran masih ada kesenjangan kualitas pembangunan manusia yang tentu penting bagi kita untuk diberikan atensi,” kata Bima.

Selain itu, pemerataan pembangunan masih menjadi sorotan bagi sebagian besar daerah pemekaran. Kapasitas fiskal di daerah pemekaran juga bervariasi.

Sebagian daerah menunjukkan kemampuan fiskal yang kuat, antara lain Banten dan Kepulauan Riau. Hal itu ditandai dengan kontribusi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan dana transfer dari pusat.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong mengakui, desakan pemekaran disampaikan sejumlah daerah. Namun, pembentukan daerah baru tetap harus mempertimbangkan keuangan negara karena sangat membebani anggaran. Apalagi, pemekaran daerah selama ini justru banyak melahirkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan ketergantungan terhadap pusat.

Oleh karena itu, Bahtra menekankan, yang menjadi sorotan bukan jumlah daerah yang dimekarkan, melainkan bagaimana negara memastikan setiap kebijakan penataan daerah ini menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan bisa lebih merata serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.