Percepatan proyek ekspor listrik ke Singapura menanti kesepakatan harga yang sama-sama menguntungkan.

Oleh Nina Susilo

JAKARTA, KOMPAS — Wacana ekspor listrik digodok sejak 2022. Namun, aturan dan izin ekspor listrik tetap menanti harga yang saling menguntungkan disepakati terlebih dulu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Selasa (7/7/2026), menjelaskan, ekspor listrik ke Singapura saat ini masih dalam proses negosiasi kendati nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani pada 2025. Terkait regulasi, harga, dan berbagai perizinan adalah kewenangan pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya.

Adapun implementasinya dilakukan antarpelaku usaha (B to B). Ini bisa saja antara BPI Danantara dan BUMN Singapura atau antara perusahaan swasta. Hal terpenting, menurut Bahlil, memenuhi syarat dan saling menguntungkan.

Masalahnya, karena harga belum disepakati, aturan teknis dan izin ekspor belum diterbitkan. ”Harga belum ada titik temu sehingga belum ada kesepakatan di harga. Kalau sudah ada harganya, baru (saya buat),” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Bahlil dan Tan See Leng selaku Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Singapura menandatangani nota kesepahaman di Jakarta, 13 Juni 2025. Nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama ekspor listrik sampai dengan 2035.

Kerja sama ini mencakup pembangunan industri solar panel, carbon capture and storage (CCS), serta kawasan industri. Total nilai investasi mencapai 10 miliar dolar AS.

Namun, saat Menteri ESDM dijabat Arifin Tasrif, juga pernah ditandatangani nota kesepahaman serupa dengan Tan See Leng pada pada 8 September 2023. MoU itu meliputi kerja sama listrik rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas Indonesia-Singapura.

Ini merupakan langkah lanjutan dari nota kesepahaman kedua negara pada 2022 dan awal 2023. Saat itu, PT PLN ditunjuk menjadi koordinator dari pihak Indonesia.

Proyek solar PV PT Cahaya Power Indonesia (CPI) anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk. CPI telah membukukan kapasitas PLTS atap terkontrak sebesar 90 MWp. Dengan kapasitas PLTS atap yang terus menunjukkan pertumbuhan yang baik, serta pengalaman untuk menciptakan operasional yang lebih efisien, kontribusi bisnis energi terbarukan terhadap pertumbuhan ITM diyakini akan semakin besar.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Juli 2026, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan P Roeslani menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan energi asal Singapura untuk mempercepat proyek perdagangan listrik lintas batas ini.

Sejauh ini, belum ada aturan terkait ekspor listrik kendati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional sudah dibuka opsi itu.

Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan ekspor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat.

Diatur pula di Ayat 3 pasal yang sama bahwa ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melakukan pernyataan pers bersama seusai pertemuan bilateral dalam pertemuan tahunan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026).

PT Vanda Energy Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang ikut serta dalam ekspor listrik ini pun masih menunggu dan menyambut baik komitmen kedua negara yang ditegaskan Presiden Prabowo dan PM Wong dalam Leaders’ Retreat untuk memperkuat dan mempercepat kerja sama dalam perdagangan listrik lintas negara (cross-border electricity trade/CBET).

”Kami memandang perkembangan ini sebagai langkah yang sangat positif,” tutur Country Manager Indonesia of Gurīn Energy dan Direktur PT Vanda Energy Indonesia Enda Ginting dalam keterangan tertulis kepada Kompas, Selasa (7/7/2026).

Proyek Vanda Solar & Battery, menurut Enda, saat ini telah mencapai tahap ready to build. Dia menilai sudah ada kemajuan signifikan yang telah dicapai di berbagai aspek, termasuk komersial, teknis, perizinan, dan lingkungan. Namun, pembangunan fisik masih menunggu diterbitkannya izin ekspor dari Pemerintah Indonesia.

Kegiatan pembangkitan, transmisi, dan penjualan energi terbarukan merupakan sektor yang telah mapan. Namun, kerja sama energi terbarukan lintas negara masih merupakan sektor yang relatif baru di Asia Tenggara.

”Oleh karena itu, regulasi terus berkembang seiring pemerintah menyempurnakan kebijakan serta proses perizinannya, dan kami memahami bahwa hal ini merupakan proses yang terus berjalan,” katanya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Indra Al Irsyad, menilai, ekspor listrik menarik dari sisi penambahan devisa dan mendorong industri energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, salah satu yang penting dilakukan adalah memastikan teknologi untuk pembangkit listrik ”bersih” ini tak lagi impor. ”Memastikan produk ramah lingkungan akan memudahkan masuk pasar negara maju,” ujarnya.