Di tengah semangat membangun Koperasi Desa Merah Putih, publik justru lebih banyak mempertanyakan daripada merayakan.

Peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli tahun ini hadir dalam suasana yang berbeda. Di tengah semangat membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), publik justru lebih banyak mempertanyakan daripada merayakan. Bukan semata karena nilai investasinya yang fantastis, yaitu diproyeksikan sekitar Rp 240 triliun untuk membangun 80.000 koperasi dalam enam tahun. Ini juga karena pembentukannya yang memunculkan berbagai tanda tanya.

Mulai dari pelatihan dasar militer bagi pengelolanya, penempatan sejumlah gerai yang dinilai tidak masuk akal, hingga kekhawatiran mengenai keberlanjutan model bisnisnya. Semua itu memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah kita di jalur yang benar membangun koperasi berdaya untuk Indonesia berjaya sebagaimana tema koperasi tahun ini?

Momentum hari koperasi bisa menjadi kesempatan untuk kembali belajar dari pengalaman dan bukti empiris. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab kegagalan koperasi sesungguhnya telah lama kita ketahui. Berdasarkan diskusi kelompok terfokus yang kami selenggarakan pada 2023, persoalan utamanya bukan semata keterbatasan modal, melainkan kualitas pengelola yang belum memadai.

Banyak koperasi dikelola secara paruh waktu, tanpa fokus yang jelas, dengan tata kelola yang lemah, disiplin organisasi yang rendah, serta minimnya kemampuan bisnis, mulai dari pengelolaan keuangan, pemahaman pasar, hingga kemampuan berinovasi. Modal memang penting, tetapi tanpa kapasitas manusia yang memadai, modal justru mudah berubah menjadi beban.

Pelajaran yang sama dapat ditemukan pada kisah sukses Koperasi Solok Radjo di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Penelitian Silfia dkk (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi ini tidak bermula dari suntikan modal besar, tetapi dari kemampuan membaca persoalan nyata yang dihadapi petani kopi. Harga kopi yang rendah, ketergantungan pada pedagang pengumpul, dan rendahnya kualitas hasil panen akibat terbatasnya pengetahuan budidaya menjadi titik awal perubahan.

Di balik persoalan tersebut, sekelompok anak muda melihat peluang. Seperti disampaikan salah satu pendirinya, Alfadriansyah, kepada penulis, mereka tidak datang membawa bantuan, tetapi membawa cara baru dalam berwirausaha melalui wadah koperasi. Perjalanan itu tentu tidak mudah. Mereka harus meyakinkan petani, pemerintah, dan masyarakat bahwa ada model bisnis yang lebih menguntungkan sekaligus lebih adil.

Pelajaran berikutnya datang dari penelitian Hariance dkk (2026). Studi tersebut mengingatkan bahwa petani dan pelaku usaha kecil tetaplah aktor ekonomi yang rasional. Mereka akan bersedia bergabung dan aktif dalam koperasi hanya jika manfaat yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada biaya dan pengorbanan yang mereka keluarkan. Solidaritas sosial dan ekonomi memang penting, tetapi tidak cukup. Tanpa insentif ekonomi yang jelas, koperasi sulit menjadi pilihan rasional bagi anggotanya.

Dalam perspektif yang lebih luas, Forsman (2021) menunjukkan bahwa kegagalan organisasi baru sering kali berakar pada tiga hal: rasa percaya diri yang berlebihan terhadap ide bisnis, keyakinan bahwa pasar sudah dipahami dengan baik, dan keengganan untuk berubah ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Ironisnya, ketiga persoalan tersebut juga sering muncul dalam berbagai program pembangunan yang dirancang secara tergesa-gesa.

KOMPAS/Infografik Kompas.id Demokrasi, Koperasi, dan Politik Kemakmuran Bung Hatta Rabu, 14 Juli 2021 Grafik 2 Demokrasi dalam Koperasi Pandangan Mohammad Hatta dalam pidato radio Hari Koperasi 1953.

Peringatan di Hari Koperasi

Jika berbagai temuan tersebut dirangkai, benang merahnya menjadi cukup jelas. Koperasi memang berbeda dari perusahaan yang berorientasi pada kepemilikan individu, tetapi ia tetaplah sebuah organisasi bisnis. Karena itu, koperasi tetap membutuhkan semua prasyarat keberhasilan organisasi bisnis: perencanaan strategis, tata kelola yang baik, kemampuan manajerial, dan terutama orientasi kewirausahaan.

Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Selama ini banyak petani dan pelaku usaha ultramikro kita mengalami apa yang oleh Games dkk (2024) disebut sebagai inertia—keengganan, ketidakmampuan, atau ketidakfleksibelan dalam mengadopsi inovasi. Pembaca yang ingin mendalami ini bisa membaca artikel tersebut lebih lanjut yang berjudul ”Inertia, Innovation Failures, and Learning from Innovation Failures: Some Insights from MSEs in an Emerging Market Economy”. Intisarinya adalah inertia, bahkan bisa menjadi aset, jika dimanfaatkan oleh aktor-aktor berjiwa wirausaha.

Artinya, yang seharusnya menjadi fokus pembangunan koperasi bukanlah gedungnya, bukan pula jenis usahanya. Fokus utamanya adalah aktor wirausahanya. Merekalah yang turun ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, memetakan peluang pasar, menguji model bisnis, membangun jejaring, dan memastikan bahwa setiap anggota benar-benar memperoleh manfaat ekonomi yang nyata. Ketika manfaat tersebut dirasakan, partisipasi akan tumbuh secara sukarela, bukan karena mobilisasi.

Kita sering mengira koperasi adalah antitesis organisasi bisnis berbasis individualistis-kapitalisme, padahal keduanya memiliki satu kepentingan yang sama: manusia yang mampu menciptakan nilai. Dalam hal ini, koperasi tetap merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang relevan denga dimensi sosialismenya. Hal yang menjadi persoalan adalah kualitas manusianya. Tanpa wirausahawan yang mampu menggerakkan organisasi, tanpa tata kelola yang sehat, tanpa inovasi, dan tanpa insentif ekonomi yang jelas, berapa pun anggaran yang dikucurkan akan sulit menghasilkan koperasi yang berkelanjutan.

Infografik Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Indonesia

Pertanyaan yang patut kita renungkan pada hari koperasi tahun ini adalah jangan-jangan siklus kebijakan (koperasi) kita memang tidak pernah benar-benar dimulai dari evaluasi berbasis bukti empiris. Penelitian lebih sering diposisikan sebagai pelengkap atau legitimasi kebijakan, bukan sebagai fondasi dalam merumuskannya. Dengan kalimat lain, perumusan kebijakan dan hasil penelitian bersimpang jalan.

Persoalannya bukan lagi seberapa panjang jalan menuju Indonesia yang berjaya, salah satunya, melalui koperasi yang berdaya. Persoalannya adalah apakah kita sedang menempuh jalan yang benar. Jika kebijakan terus disusun tanpa belajar dari bukti empiris, bukan tidak mungkin kita akan terus mengulang kesalahan yang sama, hanya dalam skala yang berbeda. Kalau itu yang terjadi, kita mungkin memang masih akan terus bersenandung bersama Dewa 19: ”Jalan kita masih panjang/masih banyak waktu tersisa/coba kuatkan dirimu….”