Saat Vietnam dan Filipina naik kelas, Bank Dunia menaksir, dengan laju sekarang, kita butuh 70 tahun hanya untuk mengejar seperempat pendapatan Amerika Serikat.

Oleh Althof Endawansa

Pada awal Juli 2026, Bank Dunia mengirim kabar gembira ke Asia Tenggara. Vietnam dan Filipina resmi naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, bersama Jordania, Sri Lanka, dan Mikronesia.

Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Vietnam mencapai 4.970 dolar AS dan Filipina 4.850 dolar AS pada 2025, melampaui ambang batas 4.636 dolar AS. Vietnam menunggu momen ini 17 tahun sejak masuk kelompok menengah bawah pada 2009, Filipina bahkan hampir empat dekade. Bagi Jakarta, kabar dari Hanoi dan Manila semestinya tidak berhenti sebagai berita tetangga. Ia cermin, sekaligus alarm.

Mari mulai dari aritmetika yang tidak nyaman. PNB per kapita Indonesia pada 2025 tercatat 5.120 dolar AS. Jarak kita dengan Vietnam tinggal 150 dolar AS, kira-kira harga sepasang sepatu kets. Yang membuatnya genting bukan besar jaraknya, melainkan kecepatan menyusutnya. Sepanjang 2021 sampai 2025, PNB per kapita Vietnam tumbuh rata-rata 10 persen per tahun; tahun lalu saja melompat dari 4.490 ke 4.970 dollar AS.

Ekonomi kita tumbuh 5,11 persen pada 2025, dan pelemahan rupiah ikut menahan laju pendapatan kita dalam hitungan dolar metode Atlas. Ibarat lomba lari, Indonesia masih di depan, tetapi berlari dengan tempo joging, sementara Vietnam menyusul dengan tempo sprint. Bila laju ini bertahan, bukan mustahil klasifikasi tahun depan mencatat Vietnam melewati kita.

Seorang pria berjalan kaki di salah satu sudut kota Hanoi, Vietnam, 11 Mei 2026. Perobohan dan pembangunan gedung gencar dilakukan di seluruh penjuru Vietnam. Ini bagian dari gejolak pertumbuhan ekonomi di sana.

Apa yang dikerjakan Vietnam?

Pertama, setia pada industrialisasi berorientasi ekspor. Ekspornya tumbuh di atas 15 persen pada 2024 dan 2025, ekonominya melaju 7 persen lalu 8 persen, dan pada kuartal kedua 2026 masih tumbuh 8,39 persen dengan target setahun dua digit. Nilai ekspor barang Vietnam menembus 400 miliar dolar AS setahun, jauh di atas Indonesia yang sekitar 265 miliar dolar AS, padahal penduduknya hanya sekitar sepertiga penduduk kita. Separuh ponsel Samsung dunia dirakit di sana.

Kedua, berani membenahi rumah sendiri. Resolusi 68 pada Mei 2025 menobatkan swasta sebagai motor terpenting ekonomi, jumlah provinsi dipangkas dari 63 menjadi 34 demi birokrasi yang ramping, dan rencana investasi publik 2026 sampai 2030 hampir tiga kali lipat periode sebelumnya, termasuk kereta cepat Utara-Selatan senilai 67 miliar dolar AS. Ketiga, menabung pada manusia. Skor matematika PISA 2022 pelajar Vietnam 469, pelajar kita 366. Selisih seratus poin lebih itu kerap disetarakan dengan 3 sampai 4 tahun masa belajar.

Filipina menempuh jalan lain. Bank Dunia menyebut kenaikan kelasnya sebagai buah ekspansi yang merata di hampir semua sektor, bukan ledakan satu komoditas, dengan pertumbuhan rata-rata 5,8 persen dalam lima tahun terakhir. Pelajarannya jelas: tidak ada resep tunggal, tetapi semua resep menuntut konsistensi. Filipina pun langsung dicambuk kerasnya kelas baru; target pertumbuhan 2026 sampai 2030 mereka pangkas akibat ketegangan Timur Tengah dan El Nino.

Lalu di mana Indonesia?

Kita memang lebih dulu duduk di kelas menengah atas, tetapi justru di situ jebakannya. Laporan Pembangunan Dunia 2024 mencatat sejak 1990 hanya 34 negara yang lulus menjadi negara berpendapatan tinggi dan sepertiganya berkat bergabung dengan Uni Eropa atau berkah minyak. Negara-negara umumnya tersandung di sekitar 8.000 dolar AS per kapita, zona yang sebentar lagi akan kita masuki.

Dengan laju saat ini, Bank Dunia memperkirakan Indonesia butuh hampir 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita Amerika Serikat. Lembaga itu punya perumpamaan yang menohok: mengandalkan strategi lama yang bertumpu pada penumpukan investasi ibarat memacu mobil hanya dengan gigi satu.

Gejalanya sudah lama terasa. Pangsa industri pengolahan menyusut dari 32 persen dari produk domestik bruto pada awal 2000-an menjadi kisaran 18 sampai 19 persen, deindustrialisasi yang datang terlalu dini. Jumlah kelas menengah, menurut Badan Pusat Statistik, turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Pertumbuhan kuartal pertama 2026 sebesar 5,61 persen memang melegakan, tetapi sebagian ditopang oleh basis rendah tahun lalu dan lonjakan belanja pemerintah hampir 22 persen.

Angka 5 persen terasa nyaman, dan kenyamanan itulah candunya. Target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah tidak akan pernah tercapai dengan gigi satu.

Resep Bank Dunia untuk negara menengah ke atas adalah tiga i: investasi, infusi teknologi, dan inovasi. Diterjemahkan ke halaman rumah kita, ada tiga pekerjaan besar. Pertama, industrialisasi ulang yang menyerap tenaga kerja. Hilirisasi nikel perlu, tetapi tidak cukup karena padat modal dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kita harus merebut manufaktur elektronik, tekstil bernilai tambah, dan komponen otomotif yang selama ini mengalir ke Vietnam. Apalagi selisih tarif antara Amerika Serikat dan Vietnam untuk produk kedua negara kini tipis.

Kedua, manusia. Jurang seratus poin PISA tidak bisa ditutup dengan gedung, tetapi dengan kualitas guru dan gizi; program Makan Bergizi Gratis kelak diuji bukan pada jumlah porsinya, melainkan pada hasil belajarnya. Ketiga, keberanian kelembagaan. Vietnam tega memangkas separuh provinsinya demi efisiensi, sementara kita masih berkutat dengan tumpang tindih izin pusat dan daerah. Danantara dan paket deregulasi hanya berarti bila sungguh menurunkan biaya berusaha, bukan sekadar memindahkan kewenangan.

Di sekolah, murid yang naik kelas bukanlah yang paling lama duduk, melainkan yang paling cepat belajar. Vietnam perlu 17 tahun untuk naik dari kategori menengah bawah. Indonesia sudah lebih dari tiga dekade menyandang status negara menengah, dengan pahitnya krisis 1998 sebagai jeda. Jangan sampai kita menjadi murid paling senior di kelas menengah, bukan karena tidak mampu, melainkan karena telanjur merasa sudah cukup.

Kabar dari Hanoi dan Manila bukan ancaman, melainkan weker yang berbunyi lebih pagi. Beruntunglah bangsa yang masih sempat terbangun sebelum disalip.

Althof Endawansa Bekerja di Asian Development Bank Institute dan Mahasiswa Doktoral Administrasi Publik Universitas Indonesia