Perbedaan instrumen untuk mendeteksi dan pengolahan data membuat jumlah titik panas dan anomali termal terkait kebakaran hutan dan lahan yang dipublikasikan antarlembaga menjadi berbeda. Namun, perbedaan jumlah titik panas itu tidak seharusnya menjadi perdebatan karena semuanya menunjukkan potensi kebakaran yang sama. Data itu seharusnya justru menjadi langkah awal untuk mengecek hingga menangani kebakaran yang terjadi.

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pada Kamis (3/9/2026) baru merilis sebaran titik panas dan anomali termal yang tersebar di wilayah Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Data itu tidak menyatakan banyaknya jumlah titik panas. Namun terlihat jelas selama Agustus 2026, Pulau Kalimantan menjadi pusat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Titik panas tersebut terkonsentrasi di barat, tengah, selatan, dan pesisir timur Kalimantan.

Sementara itu, Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan SiPongi+ milik Kementerian Kehutanan juga menunjukkan lonjakan titik panas di Indonesia selama Agustus 2026. SiPongi+ mencatat ada 9.409 titik panas dengan keyakinan tinggi atau 19 kali lebih banyak dibandingkan jumlah titik panas sejenis pada Agustus 2025 sebanyak 502 titik panas dan Agustus 2024 sebanyak 483 titik panas.

Jika dibandingkan dengan data titik panas sebulan sebelumnya atau Juli 2026 yang terdapat 758 titik panas, jumlah titik panas pada Agustus naik 12 kali lipat. Sementara dalam lima hari pertama bulan September hingga Sabtu (5/9/2026), sudah terdeteksi 2.894 titik panas dengan keyakinan tinggi alias 31 persen jumlah titik panas pada Agustus. Artinya, potensi kemunculan titik panas masih tetap tinggi dalam beberapa pekan ke depan.

Sistem yang berbeda, Hotspot Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan ada 9.587 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi sepanjang Agustus 2026. Titik panas itu juga terkumpul di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan pesisir timur Kalimantan Timur.

Sementara untuk 1-5 September 2026, terdeteksi 2.109 titik panas dengan tingkat keyakinan tinggi. Jika tingkat keyakinan penentuan titik panas diturunkan, selama lima hari September ini terdapat 67.557 titik panas dengan keyakinan menengah dan 72.408 titik panas dengan keyakinan rendah.

Peneliti Pusat Riset Geoinformatika, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Yenni Vetrita, mengatakan, titik panas dengan keyakinan tinggi tidak senantiasa menunjukkan bahwa di tempat tersebut sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, titik panas itu juga bisa menunjukkan keberadaan lahar gunung api dan keberadaan timbunan hasil tambang, seperti batubara dan nikel yang dikelilingi vegetasi hijau yang suhunya pasti lebih rendah.

”Titik panas itu hanya menunjukkan bahwa di lokasi tersebut memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan sekitarnya sebagai indikasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sementara itu, jumlah titik panas dari Hotspot BRIN terlihat lebih kecil karena data tersebut sudah diproses dengan membuang titik-titik panas di lokasi pertambangan yang selama ini sudah dipastikan bukan hutan atau lahan. Meski demikian, keberadaan titik panas di lokasi pertambangan tetap ada, terutama di lokasi-lokasi pertambangan baru.

Sensor

Sebaran titik panas di Indonesia yang diumumkan NASA, seperti dikutip dari situs NASA, bersumber dari sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang ada di satelit Aqua milik NASA dan sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) yang ditempatkan di satelit NOAA Joint Polar Satellite System (NOAA-20) milik NASA dan Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA). Satelit Aqua diluncurkan pada 2002 dan memiliki resolusi spasial 1.000 meter x 1.000 meter, sedangkan satelit NOAA-20 diluncurkan pada 2017 dan memiliki resolusi spasial 375 meter x 375 meter.

Data dari sensor MODIS dan VIIRS itulah yang diadopsi SiPongi+ untuk memantau kebakaran lahan dan hutan di Indonesia dalam waktu yang mendekati waktu nyata. Sementara Hotspot BRIN hanya menggunakan sensor VIIRS. Namun, VIIRS Hotspot BRIN tidak hanya mengandalkan instrumen yang ada di satelit NOAA-20, tetapi juga satelit Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) yang juga milik NASA dan NOAA serta diluncurkan pada 2011.

Saat ini, BRIN juga tengah mengembangkan sistem pemantauan titik panas kebakaran hutan dan lahan menggunakan sensor dan satelit generasi baru yang lebih baik. Selain itu, pengolahan data BRIN juga bisa lebih cepat dilakukan, sekitar satu jam setelah satelit melintasi wilayah Indonesia, berkat adanya Stasiun Bumi Parepare, Sulawesi Selatan, yang membuat data bisa diunduh lebih cepat. Jika menunggu pengolahan data dari NASA, setidaknya baru dilakukan sekitar tiga jam setelah satelit melintasi Indonesia.

Meski demikian, Yenni mengingatkan bahwa titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah tidak serta-merta bisa diabaikan meski sudah ada titik panas dengan tingkat keyakinan tinggi. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia banyak yang terjadi di lahan gambut, seperti di Kalimantan dan Sumatera bagian selatan.

Kebakaran lahan gambut memiliki karakter yang unik, yaitu tidak menghasilkan panas yang terlalu tinggi karena kebakaran terjadi di bawah tanah (smoldering). Kebakaran ini umumnya tidak memunculkan nyala atau kobaran api (flaming) di permukaan tanah, tetapi hanya terlihat sebagai asap pekat dalam waktu lama.

Selain itu, posisi titik panas dalam citra satelit itu tidak selalu menunjukkan posisi koordinat pasti lokasi kebakaran hutan dan lahan. Titik panas itu hanya mengindikasikan potensi kebakaran dalam satu piksel sensor yang digunakan. Bisa jadi, anomali suhu yang terjadi berada di pinggiran lokasi piksel sensor atau justru menunjukkan kebakaran luas dalam satu piksel sensor. Namun, hal yang pasti, potensi kebakaran itu ada di dekat titik panas tersebut.

Karena itu, ”Memperdebatkan jumlah hotspot yang berbeda antarsistem tidak akan ada habisnya. Hal yang utama adalah mengetahui posisi titik panasnya, terutama jika titik panas itu menggerombol dan berlangsung selama beberapa hari,” katanya.

Tak hanya itu, untuk memastikan terjadinya kebakaran hutan di lahan di satu titik panas juga bisa dilakukan dengan mengecek citra visual langsung yang diperoleh satelit, seperti keberadaan asap maupun nyala api. Dengan demikian, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa langsung dilakukan lebih terarah dan pemadaman api bisa dilakukan lebih efisien serta lebih menghemat sumber daya.

Kontribusi dari gambut

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia banyak disumbang oleh kebakaran lahan gambut, sedangkan kebakaran lahan gambut sering dianggap sebagai puncak dari kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan gambut bersifat unik karena membakar tanah lahan basah yang kering, berlangsung lambat akibat terbatasnya oksigen dalam tanah.

Di permukaan tanah, kebakaran lahan gambut umumnya terlihat sebagai asap tipis atau terasa panas, tetapi sejatinya api menjalar hebat di bawahnya (smoldering) melalui endapan gambut yang luas. Namun, kebakaran lahan gambut juga terkenal sulit dipadamkan karena lahan membara pada suhu yang rendah.

Di sisi lain, kebakaran lahan gambut melepaskan emisi yang paling banyak dibandingkan kebakaran lainnya. Studi Guido R van der Werf dan rekan di Nature, 28 November 2025, menunjukkan kebakaran lahan gambut melepaskan partikulat halus PM 2,5 sebanyak tiga kali lebih banyak dibandingkan kebakaran hutan tropis. Akibatnya, kebakaran gambut menghasilkan kabut asap (haze) yang sangat pekat, persisten, dan berdampak luar biasa bagi kesehatan pernapasan makhluk hidup.

Kebakaran gambut juga melepaskan sulfur dioksida lima kali lebih banyak dibandingkan yang dihasilkan dari kebakaran hutan tropis. Terbakarnya gambut memicu oksidasi dan lepasnya belerang di tanah ke atmosfer. Kebakaran gambut juga melepaskan dua kali karbon monoksida lebih banyak dibandingkan kebakaran hutan tropis yang menandakan kebakaran gambut didominasi oleh pembakaran membara di bawah permukaan (smoldering)  daripada pembakaran dengan api menyala (flaming).

Tak hanya itu, kebakaran gambut juga melepaskan gas metana yang masif, tiga kali lebih banyak dibandingkan yang dilepaskan kebakaran hutan tropis. Pembakaran tidak sempurna akibat terbatasnya oksigen di lahan gambut memproduksi gas metana dengan sangat efisien. Lepasnya gas metana ini berkontribusi besar terhadap terjadinya pemanasan global.

Banyaknya emisi yang dilepaskan dari kebakaran lahan gambut juga ditentukan oleh tingkat kedalaman pembakaran di bawah tanah yang dipengaruhi oleh kelembapan tanah dan aktivitas manusia. Di Indonesia, pembuatan saluran drainase untuk mendukung pertanian, perkebunan, maupun mencegah banjir membuat permukaan air tanah gambut menurun. Akibatnya, lahan gambut mengering dan terbakar lebih dalam dibandingkan lahan gambut yang belum banyak tersentuh aktivitas manusia, seperti gambut di Afrika.

Kebakaran lahan gambut juga menjadi persoalan berulang di Indonesia. Padahal, 36 persen lahan gambut tropis dunia ada di Indonesia. Selama musim kemarau sepanjang tiga dekade terakhir, lahan gambut tersebut telah beberapa kali berubah menjadi kobaran api yang tidak terkendali. Kebakaran itu menghasilkan kepulan asap yang bisa berlangsung hingga beberapa bulan, mengganggu kehidupan sehari-hari jutaan orang, hingga memengaruhi penduduk sejumlah negara anggota ASEAN.

Meski kebakaran hutan terjadi setiap tahun di Indonesia, tahun-tahun terjadinya El Nino seperti tahun 1997 dan 2015 menghasilkan kebakaran paling ekstrem. Dalam analisis NOAA, El Nino itu menguat selama Agustus 2026 sehingga menyebabkan penurunan curah hujan yang tinggi alias kemarau yang kuat. Kondisi itu ditambah dengan terjadinya fase positif Indian Ocean Dipole yang membuat wilayah Indonesia makin kering karena uap air terkumpul di barat Samudra Hindia dekat Afrika.

Kemarau yang terjadi di Indonesia pada 2026 ini memang cukup parah, mirip dengan kondisi tahun 2015. Selama bulan Agustus 2026, sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan 84,29 persen wilayah Indonesia menerima curah hujan rendah, 0-100 mimimeter. Daerah dengan curah hujan rendah itu menyebar rata hampir di seluruh Indonesia, terutama Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Sulawesi, sebagian besar Kalimantan, serta wilayah kepala burung dan selatan Papua. Wilayah yang masih mendapat curah hujan menengah adalah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara bagian atas, dan Papua Tengah.

Kondisi itu, dinilai peneliti dari Universitas Columbia, AS, yang mengembangkan peranti Global Fire Weather Database untuk memprediksi cuaca kebakaran secara langsung, Robert Field, memicu meningkanya kebakaran hutan dan lahan secara tajam di Indonesia selama Agustus ini. Kemarau kering yang berlangsung diyakini mendekati kondisi yang terjadi di tahun 2015.

”El Nino yang kuat membuat musim kemarau semakin kering di wilayah yang rawan kebakaran sehingga memperburuk kebakaran,” katanya.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2015 berlangsung selama lebih dari tiga bulan dan melepaskan 1,75 miliar ton gas rumah kaca atau lebih banyak dari emisi Jepang dalam setahun. Sementara kebakaran pada 2026 ini selama Agustus hingga 2 September 2026 telah melepaskan 10 persen dari jumlah emisi hasil kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Selama ini, selesainya kebakaran hutan dan lahan, terutama tanah gambut baru, akan terjadi seiring datangnya musim hujan. Jika hujan turun, tanah gambut akan menjadi terlalu basah untuk penyebaran api. ”Kebakaran dengan api terletak di dalam tanah biasanya tidak akan berhenti sampai hujan turun pada bulan Oktober atau November,” tambah Field.

Sulitnya memadamkan lahan gambut itu membuat pemantauan kebakaran hutan dan lahan menggunakan citra satelit menjadi penting. Jika titik panas terdeteksi lebih awal, proses penanganan kebakaran bisa berlangsung lebih awal, sebelum kebakaran merembet luas, dan memengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Namun, upaya pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan itu tidak akan berdampak optimal jika sarana dan prasarana untuk memantau titik panas saja tidak memadai. Data sebaran titik panas yang dihasilkan sejumlah lembaga pun tidak akan memberi manfaat besar jika tidak ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berarti. Karena itu, koordinasi dengan tim pemadam kebakaran hutan dan lahan menjadi penting sehingga kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan diatasi dengan lebih efisien.

Penulis:

Muchamad Zaid Wahyudi

Editor:

Madina Nusrat

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan