Purbaya mengklaim salah satu SMV Kementerian Keuangan punya kemampuan mencetak untung Rp 3 triliun-Rp 4 triliun per tahun, cukup untuk membayar cicilan utang Whoosh.

Oleh Dimas Waraditya Nugraha, Iqbal Basyari

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim telah merestrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan memperpanjang tenor hingga sekitar 80 tahun. Melalui skema tersebut, cicilan utang yang perlu dibayarkan perusahaan khusus di bawah Kementerian Keuangan diperkirakan sekitar Rp 1 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, panjangnya tenor membuat kewajiban pembayaran utang Whoosh lebih dapat dikelola. Menurut dia, kemampuan keuangan perusahaan khusus (special mission vehicle/SMV) yang akan menangani kewajiban tersebut juga mencukupi untuk membayar cicilan tahunan.

”Total utang besar, tapi di-stretch (diperpanjang hingga) 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp 1 triliun atau sedikit di bawah Rp 1 triliun dari tahun ke tahun,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Berdasarkan catatan Kompas, nilai investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak awal mencapai 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp 116,5 triliun. Sekitar 75 persen atau 5,4 miliar dolar AS, setara Rp 81,3 triliun, dibiayai melalui pinjaman China Development Bank. Adapun sisanya sekitar 1,8 miliar dollar AS atau Rp 27,9 triliun merupakan penyertaan modal pemegang saham.

Kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbagi antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen. KCIC merupakan perusahaan yang mengoperasikan Whoosh.

Pengalihan kewajiban utang Whoosh masuk dalam pengalihan saham konsorsium BUMN di KCIC dari Badan Pengelola Investasi Danantara kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah tengah menyiapkan SMV di bawah Kementerian Keuangan untuk menerima pengalihan tersebut.

Kecukupan dana

Menurut dia, SMV yang terpilih nantinya memiliki sumber dana untuk menangani kewajiban Whoosh. Purbaya mengklaim salah satu SMV Kementerian Keuangan saat ini mampu mencetak keuntungan Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun. Selain itu, pendapatan operasional Whoosh diperkirakan dapat menghasilkan tambahan keuntungan sekitar Rp 800 miliar.

Sejumlah opsi SMV yang disebut Purbaya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, keputusan terkait SMV mana yang akan menerima pengalihan saham dan kewajiban Whoosh masih belum dipastikan secara formal.

ANDRI

Infografik Utang Whoosh dan Performa Keuangan KAI

Purbaya menargetkan pengalihan kepemilikan Whoosh dari Danantara kepada Kementerian Keuangan akan rampung dilakukan pada pertengahan September. 

Selain penanganan utang, pemerintah masih membuka rencana pengembangan jaringan kereta cepat hingga Jawa Timur. Purbaya menyampaikan, rencana tersebut telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan China dan sejumlah pihak terkait di China. Menurut dia, Pemerintah China menunjukkan ketertarikan terhadap rencana tersebut.

”Apabila pengelolaan Whoosh nantinya berada di bawah SMV Kementerian Keuangan, pemerintah dapat memiliki ruang untuk mengembangkan aset dan operasional kereta cepat tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, saat ditemui di Istana Negara, Senin malam, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, pengalihan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu pengumuman.

Dony memperkirakan pengalihan secara resmi berlangsung pada pekan kedua atau ketiga September. Sejumlah dokumen masih dibahas. Mengenai SMV yang akan menerima saham dan kewajiban tersebut, ia menyerahkan penjelasannya kepada Kementerian Keuangan.

Kondisi tertekan

Pengalihan kepemilikan saham Whoosh dilakukan ketika kondisi keuangan PSBI masih tertekan. Berdasarkan laporan keuangan interim PT Kereta Api Indonesia (Persero) semester I-2026, PSBI mencatat rugi bersih Rp 5,13 triliun, lebih besar dibandingkan kerugian sebesar Rp 4,99 triliun pada 2025.

Pada periode yang sama, aset PSBI tercatat Rp 21,52 triliun, sedangkan liabilitasnya mencapai Rp 21,54 triliun. KAI merupakan pemegang saham terbesar PSBI dengan kepemilikan 58,53 persen.

PSBI dimiliki oleh empat BUMN. Berdasarkan posisi Desember 2025, KAI memiliki 58,53 persen saham PSBI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Proyek Whoosh bermula pada 26 Maret 2015 ketika Kementerian BUMN dan National Development and Reform Commission China menandatangani nota kesepahaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada 2023. Namun, kinerja proyek tersebut belum mencapai target awal yang diproyeksikan. Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan atas kepatuhan WIKA tahun 2022 hingga semester I-2024, yang diterbitkan pada Desember 2025, mencatat PSBI masih diproyeksikan mengalami kerugian hingga 2029.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai penanganan Whoosh melalui Kementerian Keuangan perlu memperhatikan aspek teknis pengelolaan perkeretaapian. Menurut dia, Whoosh merupakan sektor yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki KAI dan Danantara.

”Terkait Whoosh, ini adalah sektor yang sangat spesifik secara teknis, Kemenkeu tidak mempunyai keahlian itu. KAI dan Danantara merupakan payung yang tepat,” ujar Wijayanto.

Ia juga mengatakan, pemindahan pengelolaan Whoosh ke Kementerian Keuangan dapat menjadi kemunduran dalam tata kelola BUMN di bawah payung Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pasalnya, kebijakan ini ke depan akan menjadi preseden buruk, ketika proyek penugasan ke BUMN bermasalah, maka pemerintah akan menanggung masalah tersebut sebagai jalan keluar.