JAKARTA, KOMPAS — Museum Kepresidenan Balai Kirti dinilai perlu direposisi agar tidak sekadar menjadi tempat yang mengumpulkan benda atau memorabilia pribadi para presiden RI. Koleksi dan narasi yang ditampilkan dalam museum ini semestinya berfokus pada sejarah kelembagaan kepresidenan Indonesia.

Kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, yang menegaskan bahwa sesuai namanya Museum Kepresidenan seharusnya menampilkan perkembangan struktur, perangkat, dan unit-unit kerja yang berada di sekitar lembaga kepresidenan dari masa ke masa. Kajian museum sebaiknya tidak hanya mencari benda milik presiden, tetapi juga merekonstruksi perjalanan institusi kepresidenan secara utuh.

”Kalau Museum Kepresidenan ini informasinya tentang pribadi-pribadi presiden, namanya museum presiden, bukan museum kepresidenan,” kata Bonnie dalam rapat dengan pendapat umum panitia kerja perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2026).

Dia melanjutkan, Museum Kepresidenan yang berada di dalam Kompleks Istana Kepresidenan Bogor ini idealnya menjadi pusat informasi dan pengetahuan tentang sejarah kepresidenan Indonesia. Museum tersebut dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang mempelajari sejarah politik, demokrasi, maupun perkembangan institusi kepresidenan.

Karena itu, ukuran keberhasilan museum, menurut Bonnie, tidak semata-mata jumlah pengunjung, melainkan seberapa jauh museum mampu menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan.

”Targetnya memang bukan hanya jumlah pengunjung, tetapi seberapa banyak pengetahuan yang bisa diproduksi dari tempat ini. Bagaimana mengubah museum dari cost center jadi benefit center. Enggak semua museum harus money oriented,” ujarnya.

Sejarawan yang terjun ke dunia politik ini menegaskan, museum semestinya tidak hanya mengandalkan benda fisik, tetapi juga menyimpan dokumentasi yang dapat membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan perjalanan pemerintahan pada masa lalu.

Dia mencontohkan dokumen rapat kabinet dapat menjadi sumber penting bagi penelitian sejarah ketika telah memasuki masa keterbukaan arsip. Sebab, museum harus ditempatkan sebagai produsen pengetahuan, bukan sekadar institusi yang menyimpan dan merawat benda bersejarah.

Penanggung Jawab Unit Museum Kepresidenan Balai Kirti, Linda Nurwanti menjelaskan, yang ditampilkan Museum Kepresidenan hari ini sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 PP 66/2015 disebutkan bahwa Museum Kepresidenan adalah jenis museum khusus yang menginformasikan sejarah dan keberhasilan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden selama menjalankan masa bakti jabatannya.

”Saya bergabung di museum ini pada 2016 dan ini sudah seperti itu tata pamer dan narasi ceritanya. Ini mungkin nanti perlu dikembangkan karena memang ada imbuhan ke dan an dalam kepresidenan sehingga tidak harus tokoh yang dipamerkan di situ,” kata Linda.

Museum Kepresidenan, lanjut Linda, mengelola sebanyak 1.122 koleksi yang diperoleh dari hibah keluarga para Presiden, pembelian, dan alih kelola dari museum lain. Sementara itu, perpustakaannya juga mengoleksi 2.416 eksemplar koleksi buku.

Dalam kesempatan ini, Linda menyampaikan bahwa Museum Kepresidenan memerlukan penambahan sumber daya manusia karena saat ini hanya ada 32 orang yang mengurus, bahkan tenaga edukatornya hanya 1 orang. Jumlah ini dinilai masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah pengunjung yang mengalami peningkatan setiap tahun.

Selain itu, mereka juga meminta peningkatan anggaran untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pemeliharaan dan promosi museum. ”Karena tiga hal ini yang menjadi sarana utama kita dalam pengelolaan museum dan tata pamer,” kata Linda.

Penataan Museum Kepresidenan Balai Kirti perlu diikuti dengan penguatan kurasi dan riset agar narasi yang disajikan tidak berhenti pada sosok dan memorabilia presiden, tetapi mampu menggambarkan dinamika lembaga kepresidenan dari waktu ke waktu. Pengembangan museum juga perlu ditopang dengan penguatan sumber daya manusia, terutama tenaga edukator dan peneliti, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang dapat memperkaya kajian mengenai perjalanan pemerintahan Indonesia.

Penulis: Stephanus Aranditio Editor: Ichwan Susanto Penyelaras Bahasa: Apolonius Lase