Revisi UU Keuangan Negara perlu memastikan bahwa fleksibilitas fiskal berjalan seiring dengan tanggung jawab dan akuntabilitas.

Oleh Yuna Farhan

Diskursus batas defisit 3 persen kembali mencuat di kala DPR menggodok revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Tulisan Chatib Basri di harian ini (Kompas, 30/9/2026), secara lugas menguliti relevansi batas yang dianggap sakral sebagai jangkar disiplin fiskal.

Yang menarik dari diskursus ini, seharusnya tidak berhenti pada angka sakral 3 persen tersebut harus dipertahankan atau diubah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah arsitektur keuangan negara seperti apa yang memastikan tata kelola fiskal yang bertanggung jawab dan mampu menghasilkan dampak nyata kepada rakyat sebagai pemegang kontrak fiskal. Artikel ini menjawab dua pertanyaan mendasar tersebut.

Jika pemerintah menginginkan ruang fiskal yang lebih fleksibel, maka fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan prinsip tanggung jawab fiskal yang lebih jelas dalam undang-undang. Fleksibilitas tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang kuat akan menimbulkan pertanyaan. Sebaliknya, aturan yang terlalu kaku membuat kebijakan fiskal sulit merespons keadaan yang berubah. Publik juga memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai risiko yang menyertainya. Karena itu, yang kita perlukan adalah sistem yang membuat pemerintah harus menjelaskan lebih banyak ketika mengambil risiko fiskal yang lebih besar.

APBN memberi kita angka mengenai defisit dan utang, tetapi risiko fiskal jauh lebih luas; kewajiban kontingensi, BUMN, volatilitas suku bunga dan nilai tukar, bencana, hingga perubahan iklim. Karena itu, revisi UU Keuangan Negara seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbarui revisi rules of the game pengelolaan keuangan negara.

Prinsip tersebut tidak harus berarti pemerintah tidak boleh meningkatkan defisit. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, pemerintah memiliki fleksibilitas seperti yang terjadi saat pandemi. Prinsip itu dapat menetapkan bahwa kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan fiskal, kredibilitas anggaran, efisiensi dan efektivitas belanja, nilai manfaat uang (value for money), keadilan antargenerasi, serta kemampuan negara menghadapi guncangan pada masa depan.

Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Pemerintah sudah memiliki kerangka fiskal jangka menengah dan telah memasukkan analisis risiko fiskal dalam Nota Keuangan. Artinya, tantangannya bukan menciptakan seluruh praktik baru, melainkan mengangkat praktik yang sudah berjalan menjadi bagian yang lebih kuat dan konsisten dari tata kelola yang diwajibkan oleh undang-undang.

Hal ini penting karena transparansi mengenai risiko belum selalu berarti risiko tersebut menjadi bagian dari keputusan anggaran. Open Budget Survey (OBS) 2025, misalnya, memberikan Indonesia skor transparansi 71 dari 100, tetapi sejumlah informasi mengenai risiko fiskal dan keberlanjutan jangka panjang masih perlu diperkuat.

Maka revisi UU perlu bergerak dari sekadar kewajiban reporting menuju fiscal risk management, risiko harus diidentifikasi, dihitung, diuji, dilaporkan, dan yang terpenting, dipertimbangkan ketika keputusan APBN dibuat.

Beralih ke pertanyaan kedua, yang tidak kalah penting dari sekadar memastikan batas defisit 3 persen adalah bagaimana memastikan anggaran berdampak pada rakyat sebagai manifestasi mandat konsitusi, dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Diskursus global juga mulai bergeser. Reformasi tata kelola keuangan publik selama ini dipertanyakan karena terlalu fokus pada sistem dan proses, sementara hubungannya dengan kualitas pembangunan belum selalu kuat. World Bank misalnya, melalu inisiatif reimagining public finance menawarkan pendekatan outcome-led. Fokus pada hasil yang akan dicapai, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim, kemudian melihat bagaimana sistem keuangan publik dapat mendukung atau justru menghambat pencapaiannya. Dengan kata lain, reformasi keuangan publik tidak seharusnya dimulai dari sistem dan prosedur keuangan semata, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan warga yang akan dicapai.

Karena itu, revisi UU Keuangan Negara harus meletakkan kembali wasiat konstitusi, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai misi pengelolaan keuangan negara. Pertanyaannya kemudian, seperti apa arsitektur fiskal yang dapat memastikan tujuan tersebut benar-benar tercapai? Setidaknya ada beberapa pembenahan yang perlu kita pertimbangkan.

Pertama, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari serapan, tetapi dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, revisi UU ini perlu mengintegrasikan laporan keuangan dan kinerja agar pemerintah setiap tahun dapat menunjukkan apa yang dibelanjakan, apa yang dihasilkan, dan apa dampaknya bagi kehidupan warga. Integrasi ini juga memperkuat pemeriksaan BPK karena efektivitas belanja dapat dinilai secara rutin, tanpa selalu menunggu pemeriksaan kinerja tersendiri.

Kedua, melembagakan spending review dalam siklus dan keputusan anggaran. Temuan OBS 2025 menunjukkan lemahnya keterkaitan antara anggaran, tujuan kebijakan, dan hasil pembangunan. Penyerapan anggaran yang tinggi tidak selalu berarti program efektif. Patut dipertanyakan, program mana yang paling produktif, mana yang berkinerja rendah, dan kapan program lama perlu dikurangi untuk memberi ruang bagi kebutuhan yang lebih mendesak.

Karena itu, spending review perlu dilembagakan untuk menilai secara berkala belanja yang besar, berulang, tumpang tindih, atau berkinerja rendah. Hasilnya harus menjadi dasar keputusan anggaran berikutnya. Dengan demikian, disiplin fiskal bukan hanya soal menjaga defisit, tetapi juga berani bertanya apakah setiap rupiah yang dialokasikan layak dipertahankan.

Ilustrasi

Ketiga, partisipasi publik perlu menjadi hak dalam siklus anggaran. Ada persoalan lain yang sering hilang dalam perdebatan tentang defisit dan utang, yakni masyarakat. Hasil OBS 2025 menunjukkan skor partisipasi yang masih rendah 33 dari 100. APBN bukan hanya urusan pemerintah, DPR, ekonom, dan investor. Keputusan mengenai pajak, utang, dan belanja menentukan layanan yang diterima warga dan beban yang akan ditanggung generasi berikutnya. Jika pemerintah diberikan ruang fiskal yang lebih besar, masyarakat juga perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk memahami dan memengaruhi penggunaannya.

Revisi UU perlu mempertimbangkan pengakuan yang lebih jelas atas hak publik untuk berpartisipasi dalam siklus anggaran. Bukan sekadar mengadakan konsultasi, pemerintah dan DPR perlu menjelaskan bagaimana masukan masyarakat ditindaklanjuti, serta menjangkau kelompok yang selama ini memiliki akses terhadap proses anggaran yang terdampak langsung oleh kebijakan fiskal.

Terakhir, memperkuat pengawasan fiskal yang independen. Ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab jika kita ingin membicarakan fleksibilitas fiskal dengan serius, siapa yang menguji asumsi pemerintah? Pemerintah tentu perlu memiliki pandangan sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi, penerimaan, inflasi, utang, dan kebutuhan belanja. Namun, dalam sistem yang sehat, parlemen dan publik juga membutuhkan sumber analisis yang independen.

Indonesia belum memiliki Independent Fiscal Institution (IFI). OBS 2025 juga menyoroti ketiadaan lembaga ini dan merekomendasikan penguatan fungsi analisis fiskal independen, misalnya melalui Parliamentary Budget Office atau mekanisme kelembagaan serupa.

Kita memerlukan adanya lembaga dengan mandat yang jelas, akses terhadap data pemerintah, dan independensi untuk menghasilkan analisis yang dapat diuji publik. Ketika pemerintah mengusulkan program baru dengan konsekuensi fiskal besar, misalnya, publik dan DPR perlu mengetahui bagaimana biayanya dihitung, asumsi yang digunakan, manfaat yang diharapkan, serta risiko jika asumsi tersebut tidak tercapai. Di situlah lembaga fiskal independen dapat memperkuat check and balance dalam pengambilan keputusan fiskal.

Usulan pembenahan ini sejalan dengan diskursus fiskal global. OECD (2026) dalam laporan Restoring Public Finance menempatkan spending review, keterlibatan warga dan lembaga fiskal independent merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

Pada akhirnya, revisi UU Keuangan Negara perlu memastikan bahwa fleksibilitas fiskal berjalan seiring dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Perdebatan tentang 3 persen seharusnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih penting, apakah tata kelola keuangan negara kita mampu memastikan setiap ruang fiskal diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi rakyat? Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBN bukan hanya kesehatan fiskalnya, tetapi kemampuannya bekerja dan mengubah kehidupan warga.

Yuna Farhan, Country Director Indonesia, International Budget Partnership