Penerimaan pajak hingga September 2026 tumbuh 24,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Oleh Dimas Waraditya Nugraha

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Meski tumbuh 24,1 persen hingga September 2026, penerimaan pajak masih kurang sekitar Rp 750 triliun dari target Rp 2.357,7 triliun. Dengan waktu tersisa tiga bulan hingga akhir tahun, pemerintah perlu menggenjot setoran pajak secara signifikan untuk memenuhi target tersebut.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai, penguatan penerimaan perpajakan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kesehatan fiskal. Namun, momentum tersebut perlu dijaga melalui penguatan pengawasan, perluasan basis pajak, serta perbaikan tata kelola penerimaan dan belanja negara.

”Dengan sisa waktu tiga bulan, pemerintah perlu memastikan penguatan penerimaan berlanjut agar kebutuhan belanja negara dapat terpenuhi tanpa memperbesar tekanan terhadap defisit,”  ujarnya, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan kajian NEXT Indonesia Center, pendapatan negara hingga Agustus 2026 tumbuh 25,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 2.055,7 triliun. Pertumbuhan tersebut melampaui kenaikan belanja negara yang tercatat 17,11 persen menjadi Rp 2.295,7 triliun.

Seiring dengan perkembangan itu, kemampuan pendapatan negara membiayai belanja meningkat dari 83,61 persen pada Agustus 2025 menjadi 89,54 persen pada Agustus 2026. Defisit APBN juga menyempit dari Rp 321,3 triliun menjadi Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hingga Agustus 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.619,3 triliun atau tumbuh 21,72 persen secara tahunan. Tambahan penerimaan sebesar Rp 288,9 triliun menyumbang 69,33 persen dari total kenaikan pendapatan negara pada periode tersebut.

Menurut Ade, penguatan penerimaan perpajakan menandai pembalikan arah setelah penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada 2024 dan 2025. Meski demikian, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut melalui pengawasan berbasis data terintegrasi, perluasan basis pajak, serta kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak.

”Selain itu, adanya peningkatan penerimaan jangan langsung ditafsirkan sebagai cerminan menguatnya konsumsi masyarakat,” katanya.

Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020-2026

Pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, turut dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa, nilai tukar rupiah, harga komoditas impor, serta pola pengelolaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Tenggat pajak

Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp 1.607,6 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut setara dengan 68,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan demikian, masih ada kekurangan sekitar Rp 750,1 triliun yang harus dikejar hingga akhir Desember.

Pemerintah perlu mengumpulkan rata-rata sekitar Rp 250 triliun per bulan selama triwulan IV-2026. Angka tersebut sekitar 40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penerimaan bulanan selama Januari-September 2026 yang sekitar Rp 178,6 triliun.

Dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan pajak hingga September 2026 tumbuh 24,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu berbalik dari kontraksi 4,4 persen pada periode yang sama tahun lalu. Suahasil berharap tren pertumbuhan tersebut berlanjut hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, otoritas pajak akan mengerahkan seluruh sumber daya dan mengonsolidasikan kantor wilayah untuk memaksimalkan penerimaan dalam tiga bulan tersisa.

”Sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target sekitar Rp 750 triliun. Langkah-langkah yang akan kami lakukan tentu akan menghabiskan semua data yang sedang kami olah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penggalian potensi,” ujar Bimo.

Bimo menjelaskan, penguatan penerimaan akan ditempuh melalui optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan, penegakan hukum, serta penggalian potensi pajak dari berbagai sektor. Pemerintah juga mengandalkan sejumlah instrumen pemungutan pajak yang mulai diterapkan pada tahun ini.

Instrumen tersebut meliputi sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP TDLN), pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace, serta kebijakan pengurangan sanksi melalui mekanisme reinventing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026.

Wajib pajak antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Radjiman Wedyodiningrat, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

SPP TDLN mulai beroperasi pada 25 September 2026 dengan menjaring ribuan platform digital asing melalui kerja sama dengan lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial. Sementara pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui sejumlah marketplace mulai berjalan pada 1 Oktober 2026.

Bimo belum mengungkapkan, besaran tambahan penerimaan yang berpotensi diperoleh dari kedua instrumen tersebut karena proses rekapitulasi masih berlangsung. Direktorat Jenderal Pajak juga berencana memperluas kerja sama pemungutan SPP TDLN dengan bank dan penyelenggara sistem pembayaran digital lainnya.

Selain mengandalkan instrumen baru, pemerintah juga membidik sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan kuat hingga triwulan III-2026. Bimo menyebut perdagangan, terutama perdagangan daring dan bahan bakar minyak, sebagai salah satu kontributor penerimaan.

Sektor manufaktur turut ditopang industri logam dasar dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), sedangkan sektor pertambangan ditopang kegiatan minyak dan gas bumi.

Pemerintah juga memantau perkembangan sektor transportasi dan pergudangan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta sektor konstruksi dan real estat.

Risiko defisit

Upaya mengejar penerimaan pajak berlangsung di tengah kebutuhan pemerintah menjaga defisit APBN. Hingga akhir September 2026, defisit anggaran tercatat Rp 319 triliun atau sekitar 1,24 persen terhadap PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kemampuan pemerintah menjaga defisit hingga akhir tahun akan sangat bergantung pada perkembangan penerimaan dan belanja. Risiko kekurangan penerimaan pajak perlu diwaspadai, terutama jika tidak diimbangi pengendalian belanja dan beban subsidi.

Yusuf sebelumnya mengingatkan, penerimaan perpajakan yang belum mencapai target menjadi salah satu risiko fiskal pada akhir tahun. Tekanan juga berasal dari kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang bertambah sekitar Rp 132 triliun. Apabila harga minyak kembali meningkat, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.

Yusuf menilai, defisit APBN 2026 masih dapat dijaga jika penerimaan tidak meleset lebih jauh, harga minyak terkendali, dan penyerapan belanja program prioritas tidak meningkat secara signifikan pada akhir tahun.

Sebaliknya, penerimaan yang melemah bersamaan dengan kenaikan beban subsidi dapat mendorong defisit mendekati batas 3 persen terhadap PDB.

Di luar penerimaan pajak, pendapatan negara ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 492,3 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut setara dengan 107,2 persen dari target APBN sebesar Rp 459,2 triliun dan tumbuh 41,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu Rp 3.842,7 triliun. Belanja negara tumbuh 19 persen secara tahunan.