JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto belum langsung menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional untuk mengubah definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Presiden meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi negara.

Seperti diberitakan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan redefinisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Definisi korupsi yang selama ini dititikberatkan pada kerugian negara diusulkan untuk diubah sehingga menekankan pada aspek penyuapan semata.

Ihwal permintaan Presiden agar usulan DEN itu dikaji mendalam diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026).

Yusril menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menanyakan apakah konvensi antikorupsi PBB semata-mata mengatur soal suap. Ia lantas menjelaskan kepada Presiden bahwa konvensi tersebut mencakup spektrum yang jauh lebih luas, meliputi pemulihan kerugian negara, pencucian uang (money laundering), penipuan (fraud), hingga korupsi oleh pihak swasta. Konvensi tersebut sifatnya adalah panduan (guidance) bagi hukum nasional tiap-tiap negara peserta.

”Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tetapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, sebetulnya telaah mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan korupsi nasional dan konvensi PBB sudah pernah dilakukan pada 2006 oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, isu tersebut vakum selama dua dekade hingga kembali diangkat oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yusril, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa perlu dilakukan sejalan dengan perubahan KUHP, KUHAP, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sinkronisasi ini diperlukan mengingat banyak perbedaan antara definisi korupsi dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

”Karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menurut UN Convention Against Corruption dapat dikategorikan sebagai korupsi, oleh kita tidak. Sebaliknya juga, apa yang dikatakan kita sebagai korupsi, tidak juga oleh UN Convention. Jadi, memang perlu satu penyelarasan dan perlu satu penyerasian,” imbuhnya.

Selain isu penyuapan dan gratifikasi, Yusril juga mengusulkan pentingnya memperluas cakupan tindak pidana korupsi yang menyasar kerugian perekonomian negara, seperti praktik under-invoicing di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut (illegal fishing). Sebab, kejahatan semacam itu menguras kekayaan bangsa dalam skala besar yang selama ini kerap luput dari perhatian penegak hukum.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memandang penting untuk memperjelas batasan ”keuangan negara”, khususnya terkait kekayaan BUMN yang telah dipisahkan serta penanganan kasus gagal bayar (default) akibat situasi kahar (force majeure), seperti pada masa pandemi Covid-19 lalu. Hal ini penting agar persoalan risiko bisnis atau kesalahan teknis perbankan tidak serta-merta dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana membentuk tim kajian guna menyusun draf dan naskah akademik secara komprehensif. Pembentukan tim ini akan melibatkan para akademisi, aktivis, serta pakar hukum senior, termasuk para tokoh yang dulu ikut menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

”Kalau saya mengusulkan, misalnya para senior, seperti Prof Romli Atmasasmita, perlu diajak ya, karena beliau dulu aktif dalam menyusun perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, bahkan ikut dalam perumusan konvensi itu,” pungkas Yusril.

Usulan DEN terkait redefinisi korupsi didasarkan pada kajian yang merujuk pada pemaknaan korupsi dalam Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Convention against Corruption/UNCAC). Pada konvensi PBB itu, definisi korupsi dititikberatkan pada aspek penyuapan alih-alih perhitungan kerugian negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi itu sejak 20 tahun lalu.

Akan tetapi, korupsi di Indonesia selama ini masih dimaknai dengan menerapkan unsur kerugian negara. Indonesia pun menjadi satu-satunya negara yang masih menggunakan definisi itu.

Menurut Luhut, korupsi yang didefinisikan dengan mempertimbangkan unsur kerugian negara memunculkan tantangan berat bagi badan usaha. Sebab, setiap keputusan bisnis dinilai pasti memiliki risiko. Risiko tersebut semestinya tidak langsung diklasifikasikan sebagai korupsi jika tidak mengandung unsur penyuapan.

Namun, sehari berselang, Luhut mengklarifikasi pernyataannya. Jika semula meminta agar unsur kerugian negara dihapus, ia kemudian menegaskan agar unsur itu dipertahankan. Yang perlu ditegaskan adalah pembuktiannya harus jelas dan obyektif sehingga pelaku korupsi tidak lolos dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Selain itu, DEN mengusulkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas lewat adopsi delik-delik dalam UNCAC.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbiallah Ilyas, menolak usulan agar unsur kerugian negara dihilangkan dari unsur tindak pidana korupsi. Penghapusan unsur tersebut tidak relevan dan justru berpotensi membuka celah bagi pejabat untuk semakin berani melakukan penyalahgunaan wewenang.

”Kalau unsur kerugian negara dihilangkan, saya khawatir korupsi justru akan semakin merajalela. Pejabat bisa semakin berani melakukan korupsi karena salah satu unsur penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi diubah,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar arah pemberantasan korupsi tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan sektor bisnis dan dunia usaha. Perspektif hukum harus mencakup sektor penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh karena dana yang dikelola adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.

Kendati memahami pentingnya rujukan terhadap konvensi internasional seperti UNCAC, ia menegaskan bahwa setiap gagasan yang diadopsi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan hukum nasional dan efektivitas pemberantasan korupsi. Sebab, dibutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, bukan justru membuka ruang yang berpotensi melemahkan penindakan terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara.

”Semangat kita seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi, bukan memperlemah. Jangan sampai perubahan aturan justru memberikan ruang lebih besar bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Djamil, menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi tidak diperlukan dan layak ditolak. Sebab, penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Fokus utama penanganan korupsi, menurut dia, seharusnya diarahkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Mengubah definisi korupsi justru berpotensi mempersempit ruang penindakan.

”Usulan Pak Luhut patut ditolak karena berpotensi semakin terstruktur, sistematis, dan masifnya korupsi yang menyebabkan uang negara dibawa lari oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap. Apa pun alasannya, usulan Pak Luhut ahistoris dan layak ditolak,” ujarnya.

Di sisi lain, Nasir menegaskan bahwa praktik penyuapan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kerugian negara. Suap, lanjutnya, merupakan pintu masuk terjadinya kerugian keuangan negara karena dapat mendistorsi kebijakan publik sehingga hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

”Suap-menyuap adalah pintu terjadinya kerugian keuangan negara. Itu sebabnya, subyek penindakan tipikor (tindak pidana korupsi) itu adalah penyelenggara negara. Jika ada pihak swasta yang terlibat, itu karena dia melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara,” kata Nasir.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi komprehensif yang melibatkan sejumlah institusi penegak hukum dan lembaga pengawasan secara lintas sektoral. Lembaga yang dilibatkan mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Evaluasi ini diperlukan untuk membenahi penanganan perkara korupsi di pengadilan yang selama ini dinilai kerap mengenakan pasal-pasal serupa.