Setiap musim kemarau, negeri ini seakan mengulang tragedi yang sama. Hutan terbakar, asap menyelimuti, masyarakat menghadapi ancaman kesehatan dan pemerintah mengerahkan sumber daya untuk memadamkan api. Ketika hujan datang, perhatian perlahan menghilang. Namun, persoalan mendasarnya tetap tertinggal: mengapa bangsa yang memiliki begitu banyak regulasi dan institusi justru terus menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.
Data SiPongi Kementerian kehutanan menunjukkan luas karhutla sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 202.004 hektar, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut mengingatkan bahwa penanganan karhutla belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Selama kebijakan lebih menekankan pemadaman daripada pencegahan, kebakaran akan terus menjadi rutinitas tahunan yang menguras sumber daya negara.
Di tengah persoalan tersebut, terdapat pelajaran berharga dari masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selama beberapa generasi mereka mempertahankan hutan melalui aturan adat yang hidup dalam keseharian masyarakat. Pada Mei 2023, The Washington Post bahkan mengangkat kehidupan mereka dalam tulisan bertajuk ”The World’s Best Rainforest Guardians Already Live There”.
Apa yang membuat masyarakat Kajang mampu mempertahankan hutannya, sementara negara dengan perangkat hukum dan anggaran yang jauh lebih besar masih saja menghadapi kerusakan hutan berulang?
Masyarakat Ammatoa Kajang hidup berdasarkan Pasang ri Kajang. Seperangkat pesan leluhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hutan tidak semata-mata dipandang sebagai sumber komoditas ekonomi, tetapi penopang keberlangsungan kehidupan. Teako panrai boronga, punna panrai borongnga, panra toi linoa (jangan merusak hutan, sebab kalau hutan rusak, rusak pulalah kehidupan manusia).
Dalam pengelolaannya, masyarakat Kajang mengenal pembagian kawasan berdasarkan tingkat perlindungan dan pemanfaatannya. Penebangan pohon tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelanggaran terhadap ketentuan adat akan mendapatkan sanksi yang memiliki legitimasi sosial.
Di sinilah letak kekuatan kelembagaan Ammatoa Kajang. Aturan tidak hanya hadir sebagai larangan, tetapi menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Masyarakat menaati ketentuan bukan semata-mata karena takut dihukum, melainkan karena memahami bahwa kerusakan hutan berarti ancaman terhadap kehidupan mereka sendiri.
Praktik tersebut mengingatkan pada pemikiran Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, mengenai pengelolaan sumber daya bersama. Ostrom menunjukkan bahwa masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan apabila memiliki aturan yang jelas, mekanisme pengawasan, sanksi yang disepakati, serta hak pengelolaan yang diakui.
Dengan demikian, keberhasilan Ammatoa Kajang bukan sekadar romantisisme kearifan lokal. Ammatoa Kajang memperlihatkan bagaimana kelembagaan yang kuat mampu membangun kepatuhan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Ironisnya, kemampuan masyarakat adat menjaga hutan belum selalu memperoleh pengakuan negara secara memadai. Masyarakat Kajang pernah mengajukan pengakuan atas kawasan hutan sekitar 3.100 hektar, sementara penetapan hutan adat oleh pemerintah pada 2016 hanya mencakup 314 hektar.
Kesenjangan tersebut memperlihatkan paradoks tata kelola kehutanan Indonesia. Negara membutuhkan partisipasi masyarakat adat untuk melindungi lingkungan, tetapi pengakuan terhadap wilayah kelola masih menghadapi tantangan administratif dan hukum.
Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Pengakuan tersebut semestinya menjadi fondasi memperkuat masyarakat adat sebagai pengelolaan hutan, bukan sekadar pelengkap program konservasi.
Tentu, praktik Ammatoa Kajang tidak dapat dipindahkan begitu saja ke kawasan gambut Sumatera dan Kalimantan. Karakteristik ekologisnya berbeda. Kebakaran gambut memerlukan pengendalian tata air, restorasi ekosistem, dan pengawasan aktivitas usaha yang lebih kompleks.
Namun, terdapat prinsip yang dapat dipelajari, seperti kepastian wilayah kelola, konsistensi aturan, pengawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberadaan hutan.
Pelajaran dari Ammatoa Kajang juga menghadirkan pertanyaan ekonomi yang lebih mendasar. Mengapa aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat menghasilkan penerimaan ekonomi dan fiskal, sementara keberhasilan mempertahankan hutan sering kali tidak memperoleh penghargaan yang sepadan?
Dalam ekonomi lingkungan, perlindungan hutan menghasilkan eksternalitas positif. Masyarakat lokal menanggung biaya pengawasan dan pembatasan pemanfaatan, sedangkan manfaat ekologisnya dinikmati masyarakat lintas wilayah.
Di sinilah desentralisasi fiskal seharusnya memainkan peran strategis. Pemerintah dapat memperkuat skema transfer fiskal berbasis ekologi yang memberikan penghargaan kepada daerah atas keberhasilan menjaga tutupan hutan, melindungi sumber air, dan mengurangi risiko kebakaran.
Namun, insentif tersebut yang dirancang secara adil. Daerah dengan risiko kebakaran tinggi tidak dapat dinilai menggunakan ukuran yang sama dengan daerah yang secara alamiah memiliki risiko rendah. Kinerja pencegahan, karakteristik ekologis, serta keterlibatan masyarakat adat harus menjadi bagian dari penilaian.
Kebijakan ini juga perlu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga APBD. Perlindungan hutan harus diperlakukan sebagai investasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran konservasi.
Pada akhirnya, karhutla bukan sekadar persoalan api yang mesti dipadamkan, melainkan juga persoalan kelembagaan dan pilihan pembangunan. Kita terlalu sering menghitung kerugian setelah hutan terbakar, tetapi belum cukup menghargai mereka yang berhasil mencegahnya.
Masyarakat Ammatoa Kajang mengajarkan kearifan bahwa menjaga hutan tidak selalu dimulai dari besarnya anggaran dan kecanggihan teknologi. Hal itu juga bisa dimulai dari aturan yang dihormati, hak yang diakui, dan tanggung jawab yang dijalankan bersama.
Barangkali sudah saatnya negara berhenti memandang masyarakat adat semata-mata sebagai penjaga tradisi masa lalu. Dari merekalah kita dapat belajar membangun tata kelola lingkungan untuk masa depan. Sebab, keberhasilan terbesar bukanlah seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa lama hutan tetap ada tanpa terbakar.
Ilyas Alimuddin
Dosen FEB Universitas Halu Oleo