Papua Selatan diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan kedaulatan pangan nasional. Saat yang sama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif. Ketika wilayah yang selama ini dipandang sebagai benteng ekologis ikut terbakar, muncul pertanyaan, apakah ambisi kedaulatan pangan telah mengabaikan risiko perubahan bentang alam dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat?

Jika pembangunan pangan justru membuat hutan lebih rentan terbakar dan sumber makanan lokal terancam, keberhasilan produksi nasional patut dipertanyakan. Kedaulatan pangan tidak seharusnya dibangun dengan merusak fondasi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat Papua.

Migrasi titik api dan anomali benteng terakhir

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, Rabu (28/10/2026), Katadata Databoks melaporkan 3.747 titik panas terdeteksi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Papua Selatan mencatat 845 titik, disusul Kalimantan Timur dengan 755 titik dan Nusa Tenggara Timur dengan 423 titik. Angka tersebut merupakan indikasi temperatur permukaan yang lebih tinggi, bukan jumlah kejadian kebakaran terkonfirmasi. Meski demikian, konsentrasi titik panas itu menjadi alarm serius bagi pengelolaan lingkungan Papua Selatan.

Anomali cuaca dan kondisi kering dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Namun, penjelasan yang hanya bertumpu pada faktor iklim tidak cukup untuk memahami keseluruhan persoalan. Kondisi hidrologis, perubahan tutupan vegetasi, pembukaan lahan, perambahan hutan, dan aktivitas manusia juga perlu diperiksa. Perubahan bentang alam berpotensi mengganggu keseimbangan air dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran meskipun besarnya pengaruh setiap faktor harus dibuktikan melalui data lapangan.

Oleh karena itu, istilah migrasi titik api perlu dibaca secara hati-hati. Data hari ini belum membuktikan perpindahan permanen episentrum karhutla nasional. Akan tetapi, tingginya konsentrasi titik panas di Papua Selatan cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi perubahan risiko ekologis, terutama di kawasan yang mengalami tekanan pembangunan. Benteng hijau tidak kehilangan daya dukung dalam semalam. Namun, perlu disadari, kerentanannya dapat terbentuk melalui akumulasi perubahan lingkungan yang tidak dikelola secara memadai dan bertanggung jawab.

Ambisi kedaulatan pangan dan paradoks ekosida

Pemerintah memiliki alasan strategis untuk memperkuat produksi pangan domestik. Ketergantungan impor dan ketidakpastian rantai pasok global merupakan tantangan nyata. Investasi pertanian berskala besar berpotensi membuka akses transportasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, lagi-lagi, berbagai potensi tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk perubahan penggunaan lahan (dan perambahan hutan) secara ilegal.

Di sinilah prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan relevan sebagai kerangka evaluasi. Pembangunan semestinya mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, pencegahan kerusakan, dan keberlanjutan ekosistem. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar peningkatan produksi.

Ketahanan pangan tidak cukup diukur hanya dari ketersediaan komoditas nasional. Akses masyarakat terhadap pangan, keberlanjutan sumber penghidupan, dan kemampuan ekosistem menopang kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagi masyarakat adat Papua, dusun sagu bukan sekadar vegetasi yang dapat diganti dengan tanaman budidaya berbeda. Ia merupakan ruang sosial, pengetahuan antargenerasi, sumber pangan, dan bagian dari hubungan masyarakat dengan tanah leluhur.

Jika pembangunan pangan mempersempit akses terhadap hasil bumi lokal, paradoks pun muncul. Produksi nasional dapat meningkat, sementara ketahanan pangan sebagian masyarakat melemah. Risiko kerusakan ekologis yang sangat serius dimengerti sebagai ancaman ekosida.

Dekonsentrasi mitigasi dan keadilan iklim transformatif

Ancaman karhutla menuntut kapasitas mitigasi yang sesuai dengan karakter geografis Papua Selatan. Pengalaman penanganan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan tetap penting, tetapi tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan jarak antarlokasi, akses transportasi, ketersediaan air, dan persebaran permukiman.

Laporan perkembangan penanganan bencana yang diterbitkan PPID BNPB, Minggu (11/10/2026), mencatat bahwa sejumlah lokasi kebakaran di Merauke sulit dijangkau dan belum dapat ditangani secara memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat pemantauan dini, distribusi personel dan peralatan, koordinasi lintas instansi, serta dukungan pemadaman udara sesuai kebutuhan lapangan. Kesiapan pemerintah juga harus dinilai berdasarkan waktu respons dan hasil penanganan, bukan semata-mata jumlah armada yang tersedia.

Keadilan iklim transformatif menuntut lebih dari bantuan pascabencana. Masyarakat adat mesti dilibatkan secara bermakna dalam keputusan mengenai tanah dan sumber daya. Sedapat mungkin mereka memperoleh akses informasi yang valid serta memiliki mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Pemerintah perlu membuka data konsesi dan titik panas untuk mengevaluasi risiko ekologis sebelum pembukaan lahan. Tidak kalah penting, menegakkan hukum berdasarkan prinsip berkeadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Papua Selatan tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan atau target produksi yang diumumkan. Hutan yang tetap berfungsi, sumber pangan lokal yang terjaga, dan kebakaran yang dapat dicegah. Bukan cuma itu, hak masyarakat adat yang dihormati harus menjadi bagian dari standar keberhasilan tersebut. Kedaulatan pangan akan kehilangan makna apabila dicapai dengan mengorbankan fondasi ekologis dan masyarakat yang seharusnya dilindunginya.

Rikardus Kristian Sarang Mahasiswa Program Doktoral Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta