Isu pemekaran daerah di Indonesia masih dibayang-bayangi kebijakan moratorium meski pada 2024 terjadi juga pemekaran daerah di Provinsi Papua yang membuahkan empat provinsi baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak tampak tanda-tanda ditindaklanjuti sejumlah keinginan pemekaran daerah otonom baru yang telah lama masuk di meja Presiden sejak era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam wilayah NKRI.

Kini, muncul desakan dari DPR terkait Pasal 31 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perihal Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Penataan Daerah itu sendiri. Parlemen RI menanyakan ihwal perkiraan jumlah daerah otonom pada periode ke depan (tertentu). Bangsa Indonesia harus memikirkannya secara serius.

Kebijakan penetapan perkiraan daerah otonom yang termuat dalam UU Pemerintahan Daerah dapat dinilai anomali karena di seantero dunia tak satu negara pun yang melakukan hal tersebut. Ini seharusnya menjadi acuan dalam memutuskan mengapa bangsa Indonesia merasa perlu memutuskan perkiraan jumlah daerah otonom ke depan.

Kalau dikaitkan dengan moratorium yang telah lama menjadi keputusan pemerintah, agaknya ini menjadi masuk akal diputus dalam materi peraturan perundangan karena animo pemekaran yang begitu masif. Titik temu untuk menyelamatkan adalah dengan memutuskan perkiraan jumlah tersebut. Sebetulnya dapat berakibat ”serba salah” dalam tata kelola, terlebih ketika sekarang sedang kuatnya gelombang resentralisasi oleh pemerintah sendiri dan tak satu negara pun di dunia ini melakukan hal tersebut.

Penetapan perkiraan jumlah daerah otonom terkandung angka yang dapat memicu hitungan politik mengenai sumber daya kekuasaan yang dapat diraih oleh berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat sekaligus tekanan anggaran yang amat besar yang dihadapi pemerintahan RI. Angka jumlah daerah otonom juga memicu gelombang usulan pemekaran dalam periode tertentu harus menjadi target proses pemekaran.

Dimasukkannya dalam Pasal 56 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait angka jumlah daerah otonom menjadikan kewajiban bagi pemerintah untuk merumuskannya. Dilakukan penetapan tersebut, di satu sisi dapat berakibat munculnya tantangan gelombang pemekaran, di sisi lain jika tidak dilakukan penetapan desakan politik parlemen terus-menerus dalam senyap menekan pemerintah.

Situasi serba salah akibat munculnya kebutuhan penetapan perkiraan jumlah daerah otonom yang menjadi konteks (asbabul nuzul) munculnya Pasal 56 Ayat 4 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang UU No 23/2014 tak direvisi, perlu disikapi dengan cermat dan cerdas dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan penetapan perkiraan jumlah daerah otonom ada dalam kerangka penataan daerah.

Penataan daerah itu didasari oleh sebuah rumusan desain besar penataan daerah. Di kedua amanat dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut adalah letak cara merumuskan tata kelola penetapan perkiraan jumlah daerah otonom. Diperlukan keseriusan dan komitmen membangun arah strategi penataan daerah di kedua kebijakan turunan yang disebut dalam UU tersebut. Langkah selanjutnya jika dirumuskan Desartada dan Penataan Daerah, harus tetap dirumuskan regulasi tata cara pembentukan dan penyesuaian daerah, yang didukung oleh regulasi Pengukuran Kinerja Daerah Otonom.

Dalam Desartada dan Penataan Daerah, termuat arah dan strategi pemekaran daerah. Penataan Daerah tentu harus diturunkan berbasis Desartada dan berisi upaya memastikan jumlah, besaran dan kinerja daerah-daerah otonom di Indonesia berdampak pada Pembangunan dan Kemajuan Negara Bangsa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam sistem NKRI.

Di dalam penataan daerah tersebut, dipastikan kelak menjadi sandaran bagi kebijakan Pembentukan dan Penyesuaian Daerah yang dapat berpola mixed bottom-up dan top-down. Dengan paradigma harus selektif, rasional objective, teknokratis. Pembentukan daerah berpola bottom-up ke depan haruslah berupa pemekaran wilayah berkarakter perkotaan karena lebih terukur, mudah dibaca, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berefek pemerataan pembangunan.

Hal ini juga mencerminkan kekuatan catchment area yang lebih berdampak. Dari sisi teknis administratif kewilayahan lebih matang dan nyata menjadi dasar bagi dilakukannya pengembangan pemerintahan. Bagi karakter wilayah yang dominan dinilai non-urban, tidak diizinkan diusulkan terjadinya pemekaran. Perkiraan jumlah daerah ke depan adalah perkiraan bagi wilayah-wilayah bercirikan perkotaan semata yang dapat dijamin kekuatan fiskal daerah untuk kemandirian pemerintahan dan berbasis pada jangkauan wilayah yang optimal berupa suatu catchment area. Bukan sekadar hitungan serta detail proses dan kriteria, melainkan pemekaran harus ideologis, yakni ideologi berbasis wilayah perkotaan.

Pola top-down dalam penataan daerah dilakukan hanya bagi proses penggabungan daerah. Dapat berpijak pada pertimbangan geo-politik internasional yang mengacu nilai efisiensi dan efektifitas sebagai cara meningkatkan competitiveness internasional. Sudah harus dihindari top-down untuk pembentukan daerah baru, yang dapat berakibat inefektif dan inefisiensi pemerintahan.

Dengan demikian, ada empat kebijakan yang dirumuskan merespons amanat UU Pemerintahan Daerah, yakni Desartada, Penataan Daerah, Tata Cara Pembentukan dan Penyesuaian Daerah, serta Pengukuran Kinerja Daerah Otonom. Kelak dari sini perkiraan jumlah dapat ditentukan lebih kepada wilayah perkotaan dan menjadi dasar untuk melangkah pada era baru setelah lamanya kebijakan moratorium untuk Indonesia yang berkemajuan. Semoga.

Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Tetap dan Ketua Klaster Riset DELOGO Fakultas Ilmu Administrasi, UI