Revisi UU Hak Cipta diharapkan memperkuat perlindungan dan hak ekonomi karya jurnalistik tanpa mengancam keberlanjutan industri pers.

Oleh Tri Agung Kristanto

Buru uceng kelangan delek. Peribahasa dalam bahasa Jawa, yang berarti mengejar ikan kecil (uceng), tetapi bisa kehilangan delek (ikan besar) itu bisa saja terjadi dalam upaya perlindungan karya jurnalistik di negeri ini. Pemerintah, yang dimotori Kementerian Hukum maupun Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama Dewan Pers dan masyarakat media di negeri ini tengah mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU Hak Cipta yang kini berlaku tidak cukup melindungi karya jurnalistik. Bahkan, tak ada ketentuan yang jelas memberikan perlindungan kepada produk pers, seperti berita. Infografis, foto, atau karya lain yang saat ini tampil di media massa, baik cetak maupun yang berbasiskan elektronik/digital, diperlakukan sama seperti karya cipta serupa di bidang lain.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berbincang dengan sejumlah pemimpin media dan anggota Dewan Pers di Bali, awal Oktober 2026, untuk menemukan jalan terbaik bagi perlindungan karya jurnalistik melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Bahkan, untuk karya jurnalistik, seperti berita aktual, diatur pada Pasal 43 undang-undang itu, yang berbunyi, ”Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, meliputi: c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap….”

Penjelasan Pasal 43 Huruf (c) UU Hak Cipta itu menegaskan, yang dimaksud dengan ”berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik. Artinya, produk jurnalistik yang dipersepsikan sebagai berita aktual bisa diambil siapa pun, sepanjang menyatakan sumbernya dan tak lebih dari 72 jam setelah diwartakan. Inilah yang menjadi awal pembajakan konten, tanpa memberikan manfaat ekonomi pada media massa yang memproduksi karya jurnalistik.

Pengambilan karya jurnalistik itu tak hanya dilakukan oleh platform global, tetapi juga oleh penerbit media lain, aktivis media sosial, homeless media, dan publik. Padahal, UU No 40/1999 tentang Pers menegaskan pula fungsi pers sebagai lembaga ekonomi.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memberikan sambutan dalam Forum Bali untuk membahas perlindungan hak cipta untuk karya jurnalistik, Oktober lalu, yang diikuti perwakilan sejumlah negara di ASEAN. Forum itu digelar Dewan Pers bersama Kementerian Hukum serta didukung Kementerian Komunikasi dan Digital.

Merespons keresahan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), Dewan Pers, dan masyarakat pers mendorong revisi UU Hak Cipta. Pada draf revisi UU Hak Cipta ditegaskan, karya jurnalistik adalah karya kreatif jurnalis yang bekerja pada perusahaan pers yang berupa literasi, seni, fotografi, audio visual, musik dan/atau suara yang diterbitkan melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Disebutkan platform digital dalam rancangan undang-undang itu, penyelenggara sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang menyediakan sarana untuk menyimpan, mendistribusikan, memfasilitasi interaksi dan komunikasi, dan/atau memperdagangkan konten atau ciptaan melalui jaringan internet atau teknologi sejenis. Namun, belum dijelaskan lebih rinci apakah yang disebut platform itu sebatas mesin pencari, pengembang akal imitasi (AI), atau juga penerbit media yang berbasiskan digital, media tanpa rumah, atau media sosial.

Hak ekonomi

Perusahaan pers mempunyai hak ekonomi terhadap karya jurnalistik, baik dilaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain terkait karya jurnalistik. Sejumlah kalangan, seperti terungkap dalam dialog Dewan Pers dan kalangan pers, pekan lalu, di Jakarta, mengharapkan wartawan diberikan hak ekonomi atas karya jurnalistiknya. Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti dan Dahlan Dahi, menegaskan, hak ekonomi itu diberikan kepada perusahaan pers. Besaran hak ekonomi itu, yang disebut sebagai royalti, masih akan dipertajam dalam dialog dengan masyarakat pers di negeri ini.

Rancangan revisi UU Hak Cipta juga mengatur, penggunaan karya jurnalistik oleh pihak lain dilakukan dengan membayar kompensasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, Dewan Pers dan sejumlah kalangan pers tetap mendorong diakuinya kerja sama antarplatform atau antarmedia dengan penerbit, yang dikenal sebagai business to business (B to B) atau model lainnya. LMK tetap menjadi prioritas.

Perusahaan media sebaiknya tetap memiliki keleluasaan untuk memilih ”jalan hidupnya”. Selain itu, pengertian terkait platform harus diperjelas pula. Jika yang dimaksud, adalah platform digital global, sebagian di anta- ranya tetap memberikan ruang hidup bagi media. Data dari SimilarWeb, untuk 100 penerbit di negeri ini, masih mencatat penghasilan minimal Rp 670 miliar tahun lalu. Proporsi trafik dari Google juga masih 51,67 persen, walaupun dari Januari 2025 hingga September 2026 menurun sekitar 65,74 persen.

Komika Arif Brata, Bintang Emon, dan Gilang Bhaskara menjadi pembawa acara sekaligus membacakan temuan setahun penelusuran Google di Indonesia, 4 Desember 2025, di Jakarta.

Proporsi iklan programatik dari seratus publisher itu juga masih 60 persen, dengan inventori iklan terjual mencapai 98 persen. Masih menjanjikan. Dialog dengan platform global dan media lainnya harus terus diusahakan sehingga media di negeri ini masih bisa tumbuh dengan berkeadilan. Jangan sampai ikan besar, setidak-tidaknya sedang, terlepas saat memburu ikan kecil.

Perlu dipikirkan juga, apakah konsep LMK, seperti di bidang musik yang tak mengenal ”tingkat kesulitan” dan risiko untuk mendapatkannya, bisa diterapkan pada karya jurnalistik. Berita aktual pasti berbeda dengan investigasi atau jurnalisme data. Selain risiko, ada investasi pula yang ditanamkan media untuk mendapatkannya.

Dalam berbagai kesempatan, Supratman menyatakan, menunggu masyarakat pers bersepakat untuk melangkah lebih lanjut dalam pembahasan perlindungan karya jurnalistik itu. Setidaknya kalangan pers sepakat, karya jurnalistik perlu dilindungi dengan hak cipta.

Kesepakatan itu, antara lain, terungkap dalam berbagai pertemuan masyarakat pers, termasuk dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era, Oktober lalu, di Bali.

Melindungi karya jurnalistik

Dalam penutupan forum itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan komitmen peserta forum dari negara-negara anggota ASEAN untuk melindungi karya jurnalistik, mengakui nilai ekonominya, serta membangun ekosistem informasi digital yang adil dan berkelanjutan.

”Kami menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem informasi digital yang adil dan berkelanjutan. Para pencipta, distributor, dan pengembang teknologi saling menghormati kontribusi dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Komaruddin ketika membacakan Bali Joint Statement.