Belakangan nalar keadilan publik disegarkan oleh dua putusan monumental Mahkamah Agung (MA) yang membongkar kekakuan teks hukum formal. Putusan pertama adalah dikabulkannya gugatan HM Subhan secara keseluruhan oleh MA (Perkara Nomor 742 K/TUN/2026) yang membatalkan ”Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah”, yang di ruang publik ramai disorot sebagai pembatalan Suket Penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan kedua adalah penolakan MA atas kasasi penuntut umum (Perkara Nomor 12126 K/Pid.Sus/2026), yang mengukuhkan putusan bebas (vrijspraak) bagi empat aktivis—Delpedro Marhaen Rismansyah, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein—dari jerat pidana UU ITE dan KUHP.

Di tengah apatisme terhadap institusi peradilan yang kerap dituding sebagai pabrik vonis mekanis, dua putusan MA ini menjadi oase. Keduanya membuktikan bahwa hukum positif, jika dipahami secara jernih, bukanlah belenggu yang mematikan ruang kemanusiaan, melainkan instrumen yang menuntut keberanian moral dari hakim dan daya kritis dari warga negara.

Dua putusan di atas bisa menjadi titik tolak untuk meluruskan salah kaprah selama ini yang menuduh positivisme hukum sebagai kambing hitam kepatuhan buta pada hukum positif tanpa empati pada moralitas dan kemanusiaan. Mengidentikkan positivisme hukum dengan formalisme legal yang kaku adalah sebuah kekeliruan sosiologis sekaligus teoretis yang akut.

Melalui jembatan pemikiran HLA Hart, tokoh positivisme hukum kontemporer, kita justru diajak untuk melihat bahwa aturan tertulis bukanlah harga mati yang mengunci ruang kemanusiaan, melainkan sebuah instrumen yang menuntut keberanian moral, baik dari hakim di meja peradilan maupun warga negara di ruang politik.

Kekeliruan pertama yang jamak terjadi di Indonesia adalah menyamakan positivisme hukum dengan formalisme legal—sebuah gaya mengadili yang mengasumsikan bahwa undang-undang menyediakan jawaban tunggal dan mekanis bagi setiap persoalan. Pemikir positivisme hukum kontemporer seperti Hart dalam karya utamanya, The Concept of Law (1961), justru mengingatkan bahwa undang-undang dan aturan-aturan hukum lainnya memiliki keterbatasan alamiah yang disebutnya sebagai tekstur terbuka hukum (open texture of law) (Hart, 1997, 124-127).

Hart mengakui bahwa undang-undang memiliki keterbatasan bahasa sehingga dalam perkara-perkara sulit (hard cases), hakim memiliki diskresi yudisial untuk membuat pilihan moral. Ini membuktikan bahwa positivisme hukum tidak sama dan sebangun dengan formalisme.

Pembuat undang-undang (legislator) bukanlah perancang kebijakan yang bisa meramal masa depan dengan kosakata sempurna. Ketika teks hukum berhadapan dengan tapal batas atau wilayah abu-abu realitas kemanusiaan yang tidak sepenuhnya bisa ditampung dalam teks hukum itu, Hart secara gamblang mengakui perlunya diskresi yudisial. Hakim tidak pernah dikutuk menjadi corong undang-undang yang tugasnya seperti mesin kecerdasan buatan (AI) pengetik vonis hukum.

Oleh karena itu, ketika sebuah putusan hukum mencederai keadilan substantif seperti dalam kasus-kasus hukum yang ”tajam ke bawah”, kegagalan itu terletak pada kemalasan intelektual para hakim yang berlindung di balik formalisme teks, bukan pada mazhab positivisme hukum itu sendiri. Hart menengarai bahwa banyak putusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat pada abad ke-19 yang dicap oleh para lawannya sebagai putusan formalistik itu sebenarnya merupakan pilihan sadar para hakim agung untuk memutuskan perkara-perkara sulit berdasarkan tujuan sosial yang konservatif.

Putusan bebas Delpedro dkk adalah manifestasi empiris dari kelenturan diskresi ini. Alih-alih menghukum kritik sosial mahasiswa sebagai ”pemberitahuan bohong” atau ”penghasutan” secara tekstual, hakim berani menguji teks tersebut dengan konteks perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan secara progresif menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dipakai untuk membatasi ruang berpikir atau kebebasan berekspresi di negara demokratis.

Kegagalan membedakan kritik dengan niat jahat bukanlah kelemahan undang-undang semata, melainkan buah dari kemalasan intelektual aparat hukum yang membaca teks secara kaku. Putusan ini membuktikan bahwa penegak hukum positivis tidak otomatis menjadi mesin AI pencetak vonis kaku. Mereka memiliki kelenturan nalar untuk menafsir teks demi keadilan substantif.

Lebih jauh lagi, salah paham sosiologis ini sering kali membuat publik menaruh harapan berlebih pada teori hukum kodrat (the natural law) yang mengagungkan relasi mutlak antara hukum dan moralitas. Doktrin klasik teori hukum kodrat menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (lex iniusta non est lex) seperti yang dikatakan Agustinus.

Doktrin ini sekilas terdengar heroik, tetapi ia menyimpan kerapuhan konseptual yang fatal saat berhadapan dengan realitas politik, terutama di bawah cengkeraman rezim yang korup atau otoriter. Di sinilah letak perbedaan metodologis yang mendasar: teori hukum kodrat terjebak dalam apa yang disebut Hart sebagai konsep hukum yang sempit (a narrower concept of law).

Dengan membatasi definisi hukum hanya pada aturan yang lulus uji moralitas, penganut teori hukum kodrat secara naif menutup mata dari realitas empiris. Menolak melabeli aturan rezim yang jahat atau pasal undang-undang yang korup sebagai ”hukum” sama sekali tidak menghapuskan fakta bahwa aturan tersebut memiliki aparat, penjara, dan daya paksa yang nyata di lapangan.

Hart mengatakan, ”Orang yang jahat akan menciptakan hukum jahat yang dilaksanakan oleh aparat resminya” (Hart, 1997, 210). Singkatnya, penyalahgunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan rezim yang jahat adalah perilaku yang jamak dalam sejarah manusia.

Sebaliknya, Hart menawarkan posisi yang jauh lebih realistis, canggih, dan bernuansa melalui konsep hukum yang luas (a wider concept of law). Positivisme hukum Hart menolak melarikan diri dari kenyataan pahit. Pendekatan ini menuntut kita untuk mengakui secara jujur bahwa sebuah aturan, seburuk apa pun kualitas moralnya, tetaplah valid secara hukum (legally valid) jika dilahirkan oleh otoritas yang sah melalui prosedur yang berlaku di sistem tersebut. Namun, kecanggihan konsep luas ini terletak pada pemisahan tegas antara pertanyaan ”apakah aturan ini valid secara hukum?” dengan pertanyaan ”apakah aturan ini secara moral harus dipatuhi?” (Hart, 1997, 210).

Di sinilah kita sampai pada tesis Hart yang paling radikal, yakni mengenai keunggulan moral (moral advantages) doktrin pemisahan hukum dan moralitas itu sendiri. Penganut teori hukum kodrat sering kali menawarkan kenyamanan moral yang semu: seolah jika suatu aturan dilabeli ”bukan hukum”, problem kepatuhan selesai. Bagi Hart, mencampuradukkan keduanya justru sangat berbahaya karena bisa memberikan ”cek kosong” bagi kultus kepatuhan buta warga negara terhadap penguasa atas nama legalitas formal.

Pemisahan konseptual ala Hart tidak sedang menjauhkan moral dari hukum, tetapi sedang mempersenjatai nurani kita untuk menuntut tanggung jawab moral personal yang jauh lebih tinggi. Seseorang dipaksa untuk menghadapi dilema secara jujur dan berani menyatakan: ”Kami mengakui pasal ini adalah hukum yang sah secara formal di negara ini, tetapi ia terlalu buruk dan zalim untuk dipatuhi!” Dengan begitu, legalitas suatu aturan tidak pernah otomatis menggugurkan hak moral warga negara untuk mengujinya secara radikal di ruang publik.

Dibatalkannya Suket Penyetaraan oleh MA bermula dari keberanian seorang warga negara (HM Subhan) yang secara kritis menggugat produk tata usaha negara tersebut hingga tingkat kasasi. Pemisahan konseptual antara hukum dan moralitas ala Hart mengajarkan satu keunggulan moral yang radikal: kita boleh mengakui sebuah surat atau keputusan sah dikeluarkan oleh institusi negara, tetapi kita menolak memberikan ”cek kosong” berupa kepatuhan buta. Pemisahan ini membangkitkan otonomi warga untuk secara lantang berkata: ”Kami mengakui produk ini dikeluarkan oleh otoritas yang sah, tetapi isinya cacat secara substantif dan harus diuji!”

Pertanyaannya: jika keberanian diskresi dari hakim (seperti dalam kasus Delpedro dkk) dan keberanian kritis dari warga (seperti dalam gugatan suket) adalah idealnya, mengapa keadilan substantif semacam ini masih terasa sebagai barang langka di republik ini?

Akar persoalannya terletak pada realitas muram di dalam tembok fakultas hukum kita. Pengajaran di banyak institusi pendidikan tinggi hukum saat ini masih terbelenggu oleh pendekatan dogmatika hukum yang linier. Mahasiswa sejak dini dilatih sekadar menjadi ”teknisi pasal”; mereka dicekoki silogisme kaku untuk mencocokkan premis mayor (teks hukum) dengan premis minor (fakta dalam persidangan) tanpa dibekali pisau analisis filosofis untuk menguji bobot moral teks tersebut.

Pendidikan etika sering kali hanya berupa hafalan normatif, bukan landasan nalar kritis yang membebaskan. Akibatnya, perguruan tinggi kita terus mereproduksi sarjana hukum yang miskin empati saat berhadapan dengan moralitas publik.

Namun, secercah harapan yang menggembirakan justru mulai merekah di lembaga peradilan tertinggi kita. Sadar akan bahaya laten formalisme ini, Mahkamah Agung mengambil langkah struktural melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA.

Beberapa tahun terakhir ini, BSDK MA secara progresif mendidik para calon hakim dan hakim senior dengan materi-materi hukum yang tidak formalistis. Materi-materi seperti filsafat hukum, hak-hak asasi manusia dan hukum, teori kritis hukum, serta filsafat hukum lingkungan hidup, diberikan dalam kursus bagi para hakim guna membongkar cara berpikir kaku dan menanamkan keberanian diskresi moral di ruang sidang.

Membebaskan peradilan kita dari belenggu formalisme legal menuntut perombakan radikal dalam cara mendidik para ahli hukum kita. Dua putusan minggu ini—finalitas pembebasan Delpedro dkk dan pembatalan suket penguasa—membuktikan bahwa keberanian moral di dalam ruang hukum positif itu nyata dan sanggup meruntuhkan otoritarianisme teks.

Ketika Mahkamah Agung telah memulai langkah berani mendidik para hakimnya untuk tidak lagi menjadi robot undang-undang, tantangannya kini terpulang pada fakultas-fakultas hukum kita: siapkah mereka menyusul langkah ini untuk mulai melahirkan ahli-ahli hukum yang bernurani?

Pada akhirnya, membebaskan peradilan kita dari belenggu formalisme legal bukanlah dengan meruntuhkan sistem hukum tertulis, melainkan dengan mendudukkan esensi penalaran hukum secara jujur. Ketika aturan hukum mulai kehilangan kemanusiaannya, di sanalah positivisme hukum kontemporer ala Hart berdiri sebagai jangkar rasionalitas. Ia memastikan tatanan bernegara tetap tertib secara formal demi menghindari kesewenang-wenangan.

Namun, pada saat yang sama, ia menuntut hakim untuk berani menggunakan diskresi moralnya di ruang sidang berdasarkan tekstur hukum yang terbuka serta memanggil warga negara untuk terus mengaktifkan hak kritiknya di ruang sosial dan politik berdasarkan pemisahan konseptual yang jernih.

Hukum yang hidup dan berkeadilan tidak akan lahir dari mesin AI penegak teks, tetapi dari kejernihan nalar yang berani menguji setiap lembar hukum positif di atas timbangan moralitas yang inklusif.

Ketika warga negara (terutama para mahasiswa dan kaum mudanya) tidak lagi percaya dengan cabang eksekutif dan legislatif mampu menjadi pilar-pilar demokrasi, maka harapan diberikan kepada cabang yudikatif. Semoga mereka berani memenuhi harapan itu dengan menjadi cabang yudikatif yang cadas, cerdas, dan berintegritas sesuai dengan moto BSDK MA.

Antonius Widyarsono, Dosen Filsafat STF Driyarkara, Jakarta