swandi, keuchiek (kepala desa) Gampong Kubu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, mengatakan sejak bencana banjir dan longsor November tahun lalu, kampungnya telah mengalami tiga kali banjir besar. “Setiap kali hujan kami terus berjaga, karena banjir pasti datang”, ungkapnya datar.

Lain lagi dialami Gampong Riseh Teungoh. Daerah ini terkenal sebagai “kampung hilang” karena 40 persen area pemukiman, perkantoran, dan fasilitas ibadah tidak bisa lagi digunakan setelah diterjang ribuan balok kayu dan batu-batu besar berbobot 3-7 ton. Kini kampung itu mirip destinasi wisata bencana.

Sampai hari ini masyarakat di kedua kampung itu belum mendapatkan “Huntap” (hunian tetap) – istilah untuk rekonstruksi rumah yang hancur atau hilang tertelan banjir. Memasuki bulan kesepuluh, Huntap yang dijanjikan belum juga direalisasikan.

“Kami hanya menunggu, sementara mereka hanya ongkang-ongkang kaki. Jika ini musim Pemilu pasti banyak yang turun,” ujar Geuchiek Syukri sarkartis.

Mungkin judul naskah drama Samuel Beckett, Waiting for Godot, lebih tepat mengungkapkan perasaan penyintas bencana hidrometereologi Siklon Tropis Senyar 95B yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu. Mereka menunggu sesuatu yang tak pasti. Hanya ada imajinasi harapan dalam tabir keheningan.

Proses tanggap darurat pada awal bencana diharapkan hadir melalui status bencana nasional, sehingga ada empati global seperti gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Namun itu tidak terjadi. Gerakan filantropi akhirnya merambat secara sporadis di tingkat nasional karena tersulut rasa kemanusiaan setelah melihat nasib para korban tanpa makan dan listrik di media.

Pada awal bencana, pemerintah terlihat gagu dan tidak proaktif. Akhirnya lambannya penanganan diambil alih oleh masyarakat sipil dan figur publik seperti Ferrry Irwandi, Pras Teguh, Chiki Fauzi, termasuk Kang Dedi Mulyadi. Keberadaan mereka lebih harum dibanding institusi negara. Pada awal bencana, penulis bersama LazisNU bergerak menyalurkan bantuan ke titik-titik pengungsian yang tidak populer, karena pasti belum tersentuh.

Pemerintah sendiri baru membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pada 1 Agustus 2026 atau sembilan bulan pascabencana. Ketua Satgas PRR dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan Posko Wilayah Aceh diemban Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal. Dengan kompleksitas bencana sedahsyat itu jabatan super body dipegang oleh orang yang memiliki tupoksi pemerintahan di tingkat nasional. Tidak seperti kepala BRR Aceh-Nias, Kuntoro Mangkuburoto, yang menjabat penuh tanpa jabatan lain.

Di tengah fenomena multiplikasi jabatan kementerian dan Wantimpres yang tidak efesien, justru PRR melakukan efesiensi dengan menggandakan peran pada seorang pejabat. Artinya kerja yang akan berlangsung hingga 2028 itu tidak menunjukkan diagram keseriusan. Anggaran tiga tahun PRR sebesar Rp 100,66 triliun, 58,97 persennya untuk Aceh bak sirkus singa, terpana sesaat, hampa selamanya. Pada tahun ini Aceh menghabiskan Rp 24,2 triliun hanya dalam empat bulan!

Pekerjaan PRR sendiri melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Uniknya tidak ada peran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup – dua kementerian yang dipecah pada masa Prabowo-Gibran. Lagi-lagi, Pemerintah tidak sungguh-sungguh menormalisasi kehidupan sosial seperti sebelum banjir. Padahal motto yang digunakan adalah build back better, safer, and sustainable.

Meskipun PRR dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui rencana induknya (renduk), data yang digunakan sebagai peta pembangunan tidak tunggal.

Saat pelaksanaan kick off meeting Task Force Percepatan Rebilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera oleh BRIN pada 16 September 2026, ada masalah terbesar muncul, yaitu sinkronisasi data. Data versi Bappenas, PRR-Kemendagri, BNPB, dan BRIN beragam. Hal ini dikeluhkan oleh Jusuf Kalla yang pernah menjadi penanggungjawab rekonstruksi Aceh-Nias 2004. Perencanaan pembangunan menjadi kehilangan kompas, di samping memperlambat proses pemenuhan hak para penyintas sebagai subyek terdampak (Kompas.com, 16 September 2026).

Salah satu kelemahan PRR adalah menghitung seluruh penyerapan anggaran sejak era tanggap darurat ke dalam “renduk”. Alhasil, ketika dokumen itu dipublikasi, anggaran yang tersisa “hanya” 1,59 persen atau Rp 384 miliar lagi.

Ini aneh, karena PRR telah menghitung pembiayaan yang keluar pada masa tanggap darurat, termasuk proyek yang “dikapling” TNI-Polri dan memiliki indeks kemahalan tinggi, seperti proyek sumur bor seharga Rp 150 juta (Kompas.com, 7 Januari 2026). Dari temuan penulis di lapangan, perangkat gampong tidak berani menolak proyek “selangit” itu.

Hal lain, yang juga tidak diperhitungkan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah rekonservasi bagi wilayah yang selama ini menjadi penyangga lahan dan air. Salah satu dampaknya adalah daerah-daerah parah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah selalu menghadapi siklus banjir lebih intensif karena tutupan hutan telah hilang demi perkebunan sawit dan kopi, serta “hilirisasi” lahan yang bersimbiosis antara pelaku pusat – daerah dan sipil – militer. Ibarat kepala tanpa rambut, siraman hujan dengan cepat menenggelami wilayah hilir termasuk pemukiman, fasilitas sosial, dan umum.

Demikian pula struktur lembaga adat pelestari hutan dan gunung seperti Pawang uteun dan Pawang gle tidak menjadi penanda berdaulatnya wilayah itu. Peran masyarakat rural dan hadih maja (pepatah Aceh) yang menjadi simbol kognitif dan identitas sosial belum bisa mengorganisasi lembaga adat, tidak solid, dan tercerai-berai menghadapi kekuatan negara dan korporasi dalam menggergaji ruang ekologis dan vegetisasi.

Akhirnya, melahirkan tatanan kehidupan seperti sebelum banjir November 2025 sulit terwujud. Sebab rekonstruksi ekologis dan kultural tidak dimiliki PRR dalam membangun kembali Aceh-Sumatera menjadi “lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan”.

Sebab hutan-hutan telah menghilang. Daya resiliensi hanya terpaku pada aspek ekonomi untuk bertahan hidup, tidak lagi pada aspek sosial, politik, dan kultural.

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Ekologi Universitas Malikussaleh; terlibat pada tim peneliti BRIN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabanjir November 2025