ANGGARAN

Penting, Ketepatan Sasaran Program

JAKARTA, KOMPAS — Keberpihakan terhadap sektor atau pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam penumbuhan ekonomi dinilai bukan semata tergantung dari besaran anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menganggap ketepatan sasaran program adalah hal penting.

"Dalam mendesain program harus betul-betul dirasakan rakyat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (21/9).

Rapat membahas penetapan hasil konsinyering rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2017 itu. Saat itu, sejumlah anggota DPR sempat menyoroti anggaran di kementerian/lembaga mitra Komisi VI yang dinilai relatif minim.

Anggota Komisi VI, Lili Asdjudiredja, mencontohkan, to-tal anggaran tahun 2017 bagi lima kementerian yang menjadi mitra Komisi VI hanya Rp 8,339 triliun.

Pagu anggaran di Kementerian Perindustrian Rp 2,94 triliun, Ke- menterian Perdagangan Rp 3,512 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1,11 triliun, Kementerian BUMN Rp 243,8 miliar, serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Rp 524 miliar.

"Padahal, kita tahu lima kementerian dan lembaga ini adalah motor penggerak ekonomi yang seharusnya mendapat fokus anggaran cukup besar," ujar Lili.

Sri Mulyani mengatakan, tidak ada perbedaan pandangan pemerintah dan DPR bahwa kunci penumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah gerakan ekonomi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, prioritas pembangunan infrastruktur harus terus dijaga untuk mengurangi kesenjangan desa-kota, Jawa-luar Jawa, bagian timur Indonesia-bagian barat Indonesia, dan ketimpangan lainnya.

Terkait dengan keinginan Komisi VI agar ada penambahan anggaran di kementerian/lembaga mitranya, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan berdasarkan prioritas tiap kementerian/lembaga tersebut.

Sri Mulyani menyatakan, ada kekhawatiran bahwa anggaran yang lebih banyak akan berakhir dengan tambahan honorarium pegawai, perjalanan dinas, lebih banyak instruktur ketimbang UKM yang dibina, dan lainnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tentu akan mendukung apabila anggaran betul-betul untuk UKM. Dukungan bagi UKM pun tidak selalu harus melalui APBN di kementerian/lembaga.

Sri Mulyani mencontohkan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 30 triliun lebih untuk subsidi kredit usaha rakyat. "Kita bisa mendiskusikan dan mendebatkan apakah targetnya betul atau mereka benar-benar UKM," ucap Sri Mulyani. (CAS)