PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

Utang Luar Negeri Ditingkatkan

 



JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menambah rencana pinjaman luar negeri sebanyak US$6,50 miliar untuk pendanaan proyek infrastruktur dan noninfrastruktur pemerintah hingga 2019.

Deputi Pendanaan Luar Negeri Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, dengan adanya revisi buku biru (bluebook) daftar rencana pinjaman luar negeri, total pinjaman luar negeri Indonesia hingga 2019 men capai US$47,80 miliar, yang terdiri dari US$42,06 miliar untuk infrastruktur dan US$5,70 miliar untuk non-infrastruktur.

“Dalam penambahan ini, yang menarik itu kira-kira untuk tourism infrastructure. Dari sepuluh destinasi wisata prioritas, yang akan kami carikan pendanaan luar negeri adalah untuk tiga daerah, yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika,” ujarnya, Jumat (23/09).

Pinjaman untuk pengembangan destinasi wisata itu termasuk dalam program Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Area dengan total pinjaman US$300 juta.

Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk penataan kawasan di tiga destinasi tersebut dan tidak termasuk akses penunjang, seperti jalan tol yang sedang dibangun.

Ketika ditanyai alasan pemilihan tiga ruas ini, Kennedy menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapat arahan dari pemerintah. Meski demi kian, dia mengatakan masih harus dipastikan kesiapan teknis ketiga kawasan tersebut sebelum mela kukan proses penandatanganan perjanjian pinjaman.

Selain itu, rencananya beberapa proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR, yang masuk ke dalam kegiatan tambahan pinjaman luar negeri adalah program National Urban Development Project dengan nilai pinjaman US$225 juta dan National Affordable Housing Project dengan nilai pinjaman US$450 juta.

Data Bappenas menyebutkan, pinjaman luar negeri terbanyak dalam kegiatan tambahan akan dikucurkan kepada Kementerian Perhubungan, dengan nilai total US$3,50 miliar, di antaranya untuk pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap I senilai US$1,70 miliar, pembangunan rel kereta api Bitung—Gorontalo— Isimu sebesar US$505,47 juta, rel kereta Pare-Pare—Mamuju US$399 juta.

Dari sisi pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga akan memperkuat permodalan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan total pinjaman luar negeri senilai total US$800 juta.

Sementara itu, kementerian/lembaga lain yang akan mendapatkan pinjaman luar negeri adalah Kementerian Agama US$59,93 juta, Kementerian Pertahanan US$290 juta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) US$107,95 juta, Badan Informasi Geospasial US$200 juta, dan pemerintah daerah Lampung dan Aceh senilai total US$286,6 juta.

“Dengan penambahan ini, penyerapan ditargetkan US$5 miliar per tahun. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan serapan ada karena lagi ingin dorong infrastruktur, tapi kapasitas melaksanakannya yang rendah,” ujarnya.

Adapun sejauh ini, dari total US$47,80 miliar, perjanjian pinjaman luar negeri yang telah ditandatangani dan sudah dilaksanakan proyeknya baru sekitar US$3,30 miliar dan di an taranya untuk program pem ba - ngunan empat ruas jalan tol yang menggunakan pinjaman China senilai total US$775 juta, program pembangunan air minum senilai US$350 juta, dan program penanganan kawasan kumuh senilai US$329,70 juta yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, proyek lainnya yang tengah berjalan yaitu pengembangan perkeretaapian dengan pinjaman US$1,07 miliar untuk proyek MRT Jakarta, dengan pelaksana Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan, program pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PT PLN senilai US$635,60 juta, dan program peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi oleh Kemenristekdikti dengan pinjaman mencapai US$176,77 juta.

Untuk menunjang kawasan pari - wisata Danau Toba, pemerintah tengah merancang pembangunan jalan tol Tebingtinggi—Pematang Siantar—Parapat sepanjang 98,50 kilo meter. Jalan tol yang menjadi bagian dari Trans-Sumatra itu akan ditugaskan kepada PT Hutama Karya dan bekerja sama dengan perusahaan pelat merah lainnya, seperti PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Karya Tbk.

DIATUR PERPRES 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kerja sama Hutama Karya dengan badan usaha lainnya dimungkinkan oleh Peraturan Presiden No. 117/2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100/2014 tentang Per - cepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.

Pasal 4 perpres tersebut berbunyi PT Hutama Karya dalam pelaksanaan penugasan dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan. Dengan catatan, dalam pembentukan anak perusahaan ter - se but, PT Hutama Karya menjadi pe me gang saham mayoritas.

“Oleh Pak Menteri PUPR ditugaskan ke Hutama Karya. Rencananya mau dibentuk JV antar perusahaan sehingga saling membahu,” ujarnya.

Menurut Herry, saat ini pemerintah tengah mematangkan trase jalan tol tersebut, dari yang semula direncanakan sepanjang 98,50 kilometer, di optimalkan menjadi 93 kilometer. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp8 triliun.