JAKARTA–Pemerintah memberi sinyal akan meminta perubahan kembali asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan 2016 sebesar 5,1%, sesuai dengan keputusan rapat kerja dengan Komisi XI DPR awal pekan ini. 

Pernyataan ini dilontarkan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam rapat Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Kamis (9/6), setelah Komisi XI mempertanyakan kesepakatan pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar)yang mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%.  

“Kami akan mengupayakan agar asumsi pertumbuhan tetap di 5,1% yang kami anggap memang kredibel. Tetapi mungkin nanti kalau Banggar berpendapat 5,2% yang terbaik mungkin kami akan perlukan semacam pertemuan khusus untuk memastikan mana asumsi yang dipakai,” tuturnya.  

Pihaknya juga mengaku telah memperjuangkan asumsi laju produk domestik bruto (PDB) 5,1%. Pihaknya juga meminta agar ada komunikasi lebih lanjut di tingkat internal legislatif khususnya Komisi XI dengan Banggar DPR.  

Karena masih berada di tingkat panitia kerja (panja) Banggar, lanjut dia, patokan asumsi bisa berubah lagi. Namun, dia memastikan tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi postur, terutama penerimaan jika menggunakan asumsi laju PDB 5,1% atau 5,2%.  

Menilik sensitivitas RAPBNP 2016 terhadap asumsi makro, setiap ada perubahan 1% pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan penerimaan sekitar Rp1 triliun – Rp1,6 triliun.  

Sementara, dari sisi belanja, ada penurunan hanya sekitar Rp0,1 triliun setiap ada penurunan asumsi laju PDB sekitar 1%. Seperti diketahui, dalam RAPBNP 2016, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. 

Dalam pembahasan RKAKL kemarin, pemerintah dan komisi XI DPR akhirnya menggunakan asumsi laju PDB 5,1%. Sementara asumsi inflasi 4%, suku bunga SPN 3 bulan 5,5%, dan nilai tukar rupiah Rp13.500 per dolar AS.  

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat Panja A di Banggar DPR, Rabu (8/6), pemerintah dan anggota dewan menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Padahal, pada Selasa malam (7/6) asumsi diturunkan menjadi 5,1% sejalan dengan usulan pemerintah teranyar di depan Komisi XI DPR. 

Dimintai informasi lebih lanjut terkait posisi pemerintah ini seusai rapat, Bambang enggan berkomentar lebih lanjut. “Ya pokoknya kita lihat nanti APBNP-nya,” tegasnya. 

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir mengatakan kondisi ini membuat bingung karena pijakan awal untuk postur berubah kembali. “Kita melihat di Banggar terjadi beberapa perubahan asumsi tersebut. Ini yang membuat kita menjadi confused,” katanya. 

Sebelumnya sebelum mengambil keputusan di panja A, Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan asumsi yang awalnya ditetapkan pemerintah sebesar 5,3% menjadi 5,1% merupakan asumsi yang pesimistis. Laju PDB itu dinilai bisa tercapai tanpa adanya penggenjotan berbagai potensi kebijakan pemerintah.  

"Kalau 5,1%, pemerintah tidur saja ini juga bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2% dengan inflasi 4% dan nilai tukar Rp13.500 per dolar AS," katanya.

Belanja Modal

Sesuai rapat Banggar, Kamis (9/6), saat dimintai konfirmasi, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyatakan sebenarnya sudah mengajukan angka 5,1% sebagai posisi yang realistis.  

Namun, anggota Banggar, lanjutnya, meminta agar pemerintah lebih optimistis karena melihat ada perkembangan penyerapan anggaran pemerintah yang membaik dari tahun lalu. Selain itu, dengan segala reformasi struktural dan pelonggaran moneter, pertumbuhan ekonomi 5,2% dinilai masih bisa dicapai.  

“Jawaban saya, kami berterima kasih karena percepatan penyerapan itu sudah bisa dilihat anggota Banggar. Kami siap kerja untuk mencapai 5,2% dengan menggenjot penyerapan anggar sehingga ada uang berputar di masyarakat, konsumsi naik, dan investasi juga naik,”katanya.  

Belanja modal pemerintah hingga 31 Mei 2016 mencapai Rp27,2 triliun atau sekitar 13,5% dari pagu APBN 2016 senilai Rp201,6 triliun. Periode yang sama tahun lalu, belanja modal hanya mencapai Rp16,7 triliun atau 6,6% dari pagu Rp252,8 triliun. 

Askolani, Dirjen Anggaran Kemenkeu mengaku optimis dengan realisasi belanja modal tersebut. Dengan pijakan data terakhir, diharapkan ada peningkatan penyerapan anggaran dari kuartal ke kuartal. Pihaknya memproyeksi pola penumpukan belanja yang biasa terjadi pada akhir tahun tidak terjadi tahun ini.  

“Enggak juga . Sekarang kan sudah mulai seimbang,” tuturnya.