JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Jumat (25/11), menemui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di rumah kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Selain meminta nasihat, Ade mengklarifikasi kemungkinan pengembalian jabatan Ketua DPR dari dirinya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dilatarbelakangi oleh keinginan Megawati.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNGKetua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin (tengah) didampingi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Utut Ardiyanto (kiri) dan Wakil Sekjen PDI-P Enrico Sotarduga (kanan) memberikan keterangan tentang pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (25/11). Selain menjalin silaturahim, keduanya juga membahas kondisi bangsa terkini.

"Ibu (Megawati) mengatakan tidak sama sekali sebab tidak pada posisi itu (menginginkan). Yang terpenting untuk beliau adalah taat aturan," kata Ade, yang dalam keterangan persnya, seusai diterima Megawati hampir dua jam, didampingi juga oleh Ketua PDI-P Utut Adianto dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga.

Menurut Ade, Megawati menegaskan dirinya tak mencampuri urusan Partai Golkar. "Taat hukum lebih penting. Patuh pada aturan yang berlaku di DPR ataupun patuh pada aturan partai jika sebagai kader," kata Ade.

Terkait nasihat yang diminta kepada Megawati, Ade mengatakan hal itu ia lakukan karena Megawati adalah salah seorang negarawan dan presiden kelima RI. "Saya dulu dapat didikan mengenai nasionalisme dan kebangsaan dari almarhum Taufiq Kiemas, suami Megawati," kata Ade.

Sebelumnya, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Senin (21/11), yang dipimpin Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, memutuskan mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Novanto. Meskipun tak dihadiri Novanto, rapat dihadiri Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Partai Golkar lainnya.

Novanto, yang mundur dari jabatannya Desember 2015, sebelumnya dilantik menjadi Ketua DPR Oktober 2014. Novanto kemudian mundur setelah semua fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan menilainya melanggar etika terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Posisinya kemudian digantikan Ade Komarudin (Kompas, 23/11).

Sementara terkait penggantian Ade, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, seusai rapat internal Dewan Pembina Partai Golkar, menyatakan, dewan pembina belum bersikap. Keputusan mengenai hal itu akan dibicarakan lebih dulu dengan DPP. Pasalnya, pengisian pimpinan lembaga negara merupakan salah satu kebijakan strategis yang harus diputuskan bersama. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan Novanto untuk membahas penggantian tersebut.

Sebaliknya, seusai silaturahim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dengan Novanto di Bali, DPD Partai Golkar justru mendukung keputusan DPP Partai Golkar sebelumnya. Pernyataan dukungan dibacakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko. (INA/REK/COK)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 November 2016, di halaman 2 dengan judul "Ade Klarifikasi Penggantian kepada Megawati".