ASTRI NOVARIA
						
					
				
			

			

			 

			 

			 

			Sebagai pengadu, Menteri Sudirman Said justru diperlakukan bak terdakwa dalam sidang pertama di MKD. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com

			SIDANG perdana Mah kamah Kehormatan De wan (MKD) DPR terkait dengan perkara `papa minta saham', kemarin, kian menguak dugaan keterlibatan Setya Novanto. Menteri ESDM Sudirman Said yang dimintai keterangan sebagai pengadu membeberkan secara gamblang peran Ketua DPR itu.

			Dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia dan PLTA di Papua tersebut juga terungkap dari rekaman utuh 1 jam 20 menit yang diperdengarkan dalam sidang. Rekaman itu berisi pembicaraan antara Novanto, pengusaha M Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

			Nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan pun sering disebut, yakni 66 kali dalam rekaman itu. Saat mengadu ke MKD pada 16 November silam, Sudirman hanya menyerahkan rekaman berdurasi 11 menit 38 detik.

			Di depan sidang terbuka, Sudirman menilai Novanto telah melakukan tindakan yang tak patut sehingga ia mengadukan ke MKD. “Saya berpendapat, seorang pimpinan DPR yang terhormat menjanjikan keputusan pada pihak yang sedang bernegosiasi dengan negara seraya meminta saham perusahaan adalah tindakan yang tidak patut,“ tegasnya.

			“Lebih tidak patut lagi, tindakan ini melibatkan seorang pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat pembicaraan.Kami merasa apa yang sedang kami kerjakan terganggu oleh pihak-pihak yang bukan tugasnya kemudian ikut intervensi,“ imbuh Sudirman.

			Menurutnya, pertemuan ketiga di Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015 tersebut merupakan inisiatif pihak Novanto, sedangkan perekaman pembicaraan inisiatif Maroef. Novanto disebut menjanjikan bisa memperpanjang kontrak Freeport yang berakhir 2021 dengan imbalan 20% saham yang menurutnya akan dibagikan kepada Jokowi dan JK. Untuk pihaknya, ia meminta 49% saham PLTA di Timika, Papua “Kalau didengar rekamannya secara utuh, meski yang mengatakan (minta saham) Pak Riza, tetapi yang mengondisikan, merespons, dan memberikan penekanan-penekanan adalah Pak SN,“ ujar Sudirman.

			Seusai rekaman diperdengarkan, anggota MKD dari Partai NasDem Akbar Faizal mengatakan amat jelas ada upaya permintaan saham oleh Novanto dan Riza Chalid kepada PT Freeport. “Ini adalah permufakatan dua orang yang mencoba melobi dengan Freeport. Jangan lanjutkan ja hatnya, kita belum bahas itu,“ paparnya.

			Anggota MKD dari PDIP Marsiaman Saragih juga menegaskan pertemuan dan pembicaraan antara Novanto, Riza Chalid, dan Maroef seperti yang dilaporkan Sudirman memang ada. Dari situ dapat dilihat adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan Novanto.Penghakiman Persidangan yang dipimpin oleh Ketua MKD Surahman Hidayat itu melebar ke manamana, bahkan menjadi ajang penghakiman terhadap Sudirman sebagai pengadu. Anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar terus bermanuver untuk menggagalkan persidangan. Ridwan Bae, misalnya, kembali mempersoalkan bukti awal.

			Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar Kahar Muzakir juga mencecar Sudirman dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Ia, umpamanya, menanyakan apakah Sudirman memberikan izin membuang limbah beracun di Papua ke pada Freeport. Meski sudah dijawab, Kahar kembali mencecar pertanyaan itu dan mengungkit visi Sudirman memberantas pemburu rente bahkan mencurigai yang bersangkutan bagian dari pemburu rente.

			Sudirman pun tak terima.“Saya keberatan dengan tuduhan yang mulia. Yang mulia menuduh saya, mengakimi saya melanggar hukum. Tolong diulangi pertanyaannya tadi, saya akan catat.“

			Pengamat dari Formappi, Sebastian Salang, menilai sejumlah unsur di MKD ingin mengalihkan masalah substansial.“Mereka harusnya mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Novanto berdasarkan bukti yang telah diserahkan ke MKD. Saya melihat pertanyaan yang dilontarkan malah seputar pribadi pengadu.“

			Hari ini, MKD akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengar kesaksian Maroef dan Riza Chalid.(Ind/Pol/X-9) astri@mediaindonesia.com MS: Assalamuallaikum, Pak.SN dan MR: Widiiiihh....SN: Gakk keluar, Pak?
			MS: Enggak Pak, ada tahlilan.SN: Gakk ke Solo?
			MR: Besok?
			MS: Ke Solo kan lusa.SN: Kan acaranya 11, Kamis, ya.MR: Bukan 12, kata Lucas. Pak Luhut pesan mesti ketemu dia.SN: Yang bayar duluan.MR: Gua duluan, ya.MS: Wah ramai.MR: Lu mau ngikut t pesawat gua gak?
			SN: Pak Luhutnya kan.MR: Gua sebentar, gua salaman, gua ketemu Pak Luhut gua kabur ke airport. Habis mau ngapain lagi lama-lama, yang penting buat kita nongol, salaman, ketemu Pak luhut sudah.MS: Airportt sama kota kan dekat.MR: Iya.MS: Cuma macetnya Solo itu.MR: Kalau gak k naik itu, bisa jam 3 hari hari.Kalau mau. Tapi kira-kira kan bapak kira-kira sudah dapat Garuda kan. Freeport nyupport?
			(untuk pernikahan anak Jokowi) MS: Nggak k ada. Nggakk ada kita.MR: Maklumlah presidennya, sudah banyak.(ketawa) MS: Tidak mungkin juga terbatas kali. Bikinnya kan di Solo. Kalau seperti Pak SBY dulu bikinnya di istana, kan besar-besaran. Kapasitasnya juga besar.MR: Ini cuma 2.000, 3.000.MS: Itu yang diundang. Belum keluarga. Kapasitas terbatas.SN: Saya ditanyain wartawan di kita, Pak itu kan dibatasi oleh Menteri PAN hanya 400.Presiden sudah 2.000-3.000. Ya nggak k ada masalah, namanya masyarakat pengin ketemu presiden. MS: Menteri PAN kan kadang masih ecekecek. Dia pikir, entar gua ngawinin, gua a sudah pensiun. Ya kan, anaknya Menteri PAN kan masih kecil-kecil. Bayangin aja 400.MR: Suka-suka dia, Pak.MS: Susah Pak, budaya orang Indonesia kan ndak k bisa begitu, Pak. Bagi orang Barat 400 sudah besar banget.MR: Pak Syaf waktu ngawinin anaknya, banyak, pokoknya gua gak k peduli. Pesta gua yang bikin.SN: Syaf siapa?
			MR: Syafruddin.SN: Ooo....MR: Banyak yang datang.MS: Mana mungkin itu, Pak.MR: Tapi jangan saya, katanya gitu. Ada aja alasannya.MS: Susah, Pak, budaya kita budaya kekeluargaan.SN: Nanti saya Desember. Eh membengkak.MR: 9.000 lebih. Yang bikin acaranya caranya gitu. Jadi caranya undangan yang kanan untuk besan saja, yang kiri kita. Jadi bukan saya yang undang, tapi besan saya. Selesai.SN: Saya itu, Pak, sudah ketemu Presiden, waktu itu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada Ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, Bapak ke Papua. Iya kata Presiden.Padahal di sana gak k ada yang jemput. DPRDnya, bupatinya, gubernurnya. Kesal juga. Soal PSSI macam-macam.

			Saya bilang bikin itu saja istana di Papua.Setuju, Pak, kata Presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada.Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng g dia.

			Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin Menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 juta untuk 51%.Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter.MR: Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak k sependapat Pak ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliun. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita 35 T. Ndak k imbang.Tapi kan itu udah dibantu CSR. Iya tapi tidak cukup Pak Ketua. Kita besar sekali.

			Kedua kalau smelter. Kalau di sana bangun smelter r di sana lebih banyak rawa. Jadi kuatirnya waktu. Kalau lihat gitu saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun“. Ya kalau gitu.

			Habis itu baru Timika, Pak Ketua. Yang mana duluan Pak. Dia diam saja. Yang ketiga, soal apa Pak Ketua.

			Soal penyerahan soal sahamnya itu, kan sudah 30% diminta 51%. Itu tidak mungkin. Pak.Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu ha itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin.Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, Presiden samperin saya.SN: Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat.Bagusnya kalau bisa segera. Ngobrol-ngobrol itu. Oh iya sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.

			Lalu saya pulang. Saya mau rundingan dengan sama Pak.... Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, si Darmo dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta di-clear-ken.Saya akan ngomong g ke Pak Luhut. Ya udah.Makanya perlu ketemu itu. Hahahahaa....MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?
			MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari pak menteri.MS: Oh tidak begitu.MR: Jadi tetap di Gresik.MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu.PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri.PP-nya juga begitu, pemurnian itu dilakukan 100% di dalam negeri. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi. Salah satu di antara enam itu harus menentukan exact location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua. Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.SN: Terus janji Presiden?
			MS: Ya betul, kemudian Presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun. Kalau kita bangun di Papua, siapa yang mau kasih. Di Gresik saja sudah Rp2,3 M. Kalau di Papua bisa hampir Rp4 M. Dari mana mau dananya.Gak k mungkin bangun di Papua.MR: Ya, ya. Jadi begini Pak. Soal itu saya ngomong g sama Darmo. Saya bilang Darmo siap ya. Dia kan ngurusi semua. Dia akan melihatnya ini kalau perlu biayanya besar juga.SN: Pengusaha juga.MR: Kalau ini tugasmu untuk mengamankan.Jadi saya sudah bicara. Pak Jokowi, urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua.MR: Soal saham itu ada pemikiran, PLTA.MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa, Pak?
			MR: Ada nominenya, punya Pak Luhut.MS: Pak Luhut.MS: Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.SN: Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob (Presiden Direktur Freeport McMoran) di Amerika.MR: Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya, Pak. Diolah gitu....MS: Pak, itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional.MR: Apa?
			MS: Arbitrase internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 Juli lah Pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guarantee-nya kalau permintaan itu dipenuhi. Ini juga keluar. Apa garansinya kalau permintaan itu ada signal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to, Pak. Apa garansinya.MS: Ini kan masih di Solo.MR: Ya ketemunya di sinilah. Ketemu Pak Luhut, ini kan masih ada kesibukan. Habis itu baru. Habis itu Jumat ke Pak Luhut. Harus ditugasin itu dia. Kalau bisa tuntas dan minggu depan sudah bisa settlement. Tanggal 22, seperti usul lalu, itu yang sekarang sudah kerja. Kita sudah approach beberapa kali.Benar. Kalau Freeport memiliki 15%, kita pasti bilang.MS: Kalau tidak salah, ada feasibility study.Coba ditinjau lagi. Kalau tidak salah, Freeport itu off taker.MR: Itu tadi, Pak. Saran saya jangan off r dulu. Kalau Bapak off taker taker r dulu itu akan ada di kedua belah pihak.MS: Dari mana....MR: Dari third parties yang....MS: Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing guarantee lho Pak.MR: Oh ya betul.MS: Ketergantungan bukan dari third party, tapi dari kita dong.MR: Oh iya, tapi kan kalau Bapak ikut bikin kan, Bapak ikut mengendalikan. Bapak bikin PLTA-nya, Bapak ikut mengendalikan.MS: Artinya investasinya patungan, 49, 51. MR: Iya.MS: Investasi patungan. Tapi off taker r kita juga.MR: Iya.MS: Kalau gitu double dong.MR: Enggak double Pak.MS: Modal dari kita, kita juga yang off taker.Anu, kita bicara dulu di depan, supaya kita bisa mengolahnya.MR: Pak off taker itu hanya sugar guarantee.MS: Iya purchasing guarantee.MR: Purcahsing guarantee itu tidak ada uang keluar. Hanya guarantee. Maka cuan. Uang keluar itu hanya untuk pembangunan. Kalau itu Bapak juga harganya bisa dikontrol pada yang wajar.SN: Harga itu sektor terbesar.MR: Iyalah itu kira-kira. Harga perlu di kendalikan yang wajar. Atau kalau terbalik, kalau pure itu, itu kan satu deal.Misalnya Jim bilang Freeport gak k usah ikut. Silakan yang lain, murni. Investor ba nyak yang mau, gak k susah kalau Freeport.Marubeni ngotot mau masuk situ, cuma harga tinggi. Itu maksud saya, Pak. Justru kita sebagai lokal, merasa nyaman kalau itu opsinya sama Freeport. Dibandingkan kalau sama orang luar. China pun ada yang mau, Pak.MS: Ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharmawangsa itu kan.MR: Iya. Itu harganya yang wajar. Bukan harga yang tidak ketinggian tidak kerendahan. Kan PT-nya milik Bapak juga, 51%.Nanti Bapak juga jangan sampai menekan ke induk usaha Freeport, pertambangan.MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining g baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.MR: Betul perpanjangan. Ini komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum, Pak. (Nyu/Nov/P-2)
			
			
			 

			

			

			EMAIL
			astri@mediaindonesia.com 
			interupsi@mediaindonesia.com 
			
			URL
			http://metrotvnews.com