Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usulan pemotongan belanja Rp70 triliun masih dibahas di internal pemerintah. Tambahan pemangkasan anggaran ini belum diusulkan kepada DPR.

"Kalau usulan itu  rasanya belum . Baru di dalam pemerintahan," katanya seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (13/6).

Pemangkasan anggaran yang lebih besar diperlukan karena penerimaan negara ternyata masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 baru sekitar Rp 364,1 triliun atau 26,8% dari target Rp 1.360,2 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari sektor minyak dan gas juga anjlok cukup besar, di mana target produksi atau lifting dalam APBN-P 2016 turun menjadi 810.000 barel per hari (bph) dari sebelumnya 830.000 bph. Sedangkan harga acuan minyak (Indonesian Crude Price/ICP) diturunkan dari US$50 per barel menjadi US$35—US$40 per barel.

Pemangkasan anggaran yang lebih besar diperlukan guna menjaga defisit anggaran tidak kian membangkak. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menaikkan batas defisit anggaran menjadi 2,48%, dari target semula 2,15%.

Penurunan target lifting migas serta ICP tentu saja menggerus penerimaan negara dari sektor tersebut hingga 41% menjadi US$6,9 miliar dibandingkan dengan asumsi APBN 2016 sebesar US$11,7 miliar.

"Diperkirakan penerimaan negara sekitar US$6,9 miliar ," ujar Deputi Bidang Pengendalian Keuangan SKK Migas Parulian Sihotang, Senin (13/6).

Berdasarkan sensitivitas penerimaan negara, setiap penurunan ICP sebesar US$1 per barel, maka diperkirakan penerimaan negara akan berkurang sekitar US$300 juta. Bila asumsi ICP naik US$5 per barel, maka penerimaan negara naik sebesar US$1,5 miliar. Sementara itu, dari sisi lifting, ujar Parulian, setiap penurunan sekitar 10.000 barel setara minyak per hari (Mboepd) diperkirakan penerimaan negara akan berkurang sekitar US$50 juta.

Dengan menurunkan target lifting dari 830.000 bph menjadi 810.000 bph, maka penerimaan negara akan terpangkas US$100 juta.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4/2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, presiden Joko Widodo memandatkan pemangkasan anggaran sebesar Rp50,02 triliun.

Dalam Inpres disebutkan belanja operasional dipotong sebesar Rp20,95 triliun, sedangkan Rp29,06 triliun sisanya merupakan efisiensi belanja lain. Dalam potongan itu, juga terdapat Rp10,91 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp1,43 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Darmin melanjutkan masing-masing kementerian/lembaga akan menyampaikan pemotongan anggaran sesuai dengan angka pemangkasan baru. Sembari menunggu usulan tersebut, Kementerian Keuangan akan mencoba memangkas anggaran kementerian/lembaga yang dirasa tidak perlu.

TOLAK PEMOTONGAN

Menurut dia, kementerian/lembaga berpotensi menolak tambahan pemotongan anggaran ini. Namun, pihaknya meminta kementerian/lembaga menyadari keterbatasan anggaran yang tersedia. "Dananya tidak ada," tegasnya.

Pemerintah terpaksa menambah pemangkasan anggaran karena penerimaan tahun ini tidak sesuai dengan harapan. Sebelumnya Darmin menyebutkan penerimaan tahun ini tidak akan sebagus tahun lalu. Realisasi penerimaan sepanjang 2015 mencapai 81,5% atau senilai Rp1.055 triliun dari target Rp1.294,25 triliun.

Potensi penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) sekitar Rp165 triliun yang tengah digodok pemerintah bersama DPR pun masih belum mampu menambal defisit APBN. "Kelihatannya tetap akan berat," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo membenarkan pemerintah telah mengusulkan pemotongan anggaran sebesar Rp70 triliun. Dia menilai pemotongan anggaran tersebut sesuai dengan kondisi perekonomian global yang sedang melambat, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Pemotongan anggaran ini tentu akan berpengaruh ke laju pertumbuhan ekonomi. Namun, dia enggan memberikan pandangan sebelum postur APBN-P selesai.

Sebelumnya, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini di level 5% hingga 5,4%. "Kami lihat bagaimana pembahasan terakhir," tambahnya.