REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta DPR untuk menolak pengurangan alokasi anggaran kementerian atau lembaga negara oleh pemerintah. Hal ini menyusul pengajuan proposal APBN Perubahan 2016 oleh pemerintah ke DPR yang isinya terjadi pengurangan sekitar Rp 50 triliun.

“Kami meminta kepada wakil rakyat di DPR untuk menolak Presiden Jokowi melakukan mutilasi anggaran ini,” ujar Ucok dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6).

Ia menilai, rencana pengurangan anggaran yang akan menembus angka Rp 70 triliun tersebut hanyalah membuat rakyat menjerit. Alih-alih bertujuan untuk penghematan anggaran, justru menganggu kepentingan atau pelayanan publik.

Ucok mengatakan, semestinya pemerintah menambah keuangan kementerian atau lembaga yang mempunyai kinerja baik di mata publik, bukan malah menguranginya. Untuk itu, sudah saatnya DPR sebagai wakil rakyat menolak pengurangan anggaran yang akan merugikan kepentingan publik.

Menurutnya, jika pemerintah jadi melakukan pengurangan anggaran, setidaknya akan ada 10 korban yang tumbang, yaitu:

1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, anggaran dimutilasi sebesar Rp 8,4 trilun
2). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran dimutilasi 6,6 triliun.
3). Kementerian Pertanian, anggaran dimutilasi sebesar Rp 3,9 triliun
4). Kementerian Perhubungan, anggaran dimutilasi sebesar Rp 3,7 triliun
5). Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggaran dimutilasi sebesar Rp 2,8 triliun
6). Kementerian Petahanan, anggaran dimutilasi sebesar Rp 2,8 triliun.
7). Kemen Ristek dan Dikti, anggaran dimutilasi sebesar Rp 1,9 triliun
8). Kementerian Sosial, anggaran yang dimutilasi sebesar Rp 1,5 triliun
9). POLRI, anggaran dimutilasi sebesar Rp 1,5 triliun.

“Termasuk Komisi Yudisial tidak akan bisa lagi melakukan pengawasan atas hakim-hakim yang nakal lantaran tidak punya anggaran. Dan dengan contoh ini, apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan DPR?” kata Ucok.