PROSES revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang tengah dilakukan DPR dinilai salah kaprah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus berpendapat revisi terbatas yang hanya ditujukan menambah kursi pimpinan di MPR, DPR, dan MKD sebagai tradisi politik yang buruk.

"Itu menunjukkan DPR telah dikuasai untuk mengakomodasi kepentingan parpol," ujar Lucius saat dihubungi <>Media Indonesia di Jakarta, kemarin (Senin, 2/1).

Kursi pimpinan MPR dan DPR yang berjumlah lima direncanakan masing-masing akan ditambah satu untuk mengakomodasi PDIP sebagai pemenang pemilu. Adapun kursi pimpinan MKD yang berjumlah empat akan ditambah satu yang diklaim menjadi milik PKS.

Lucius menyebut mulusnya pembahasan revisi UU MD3 yang dinisiasi PDIP tidak lepas dari rentetan kompromi sejak Setya Novanto dengan mudah bisa diterima kembali menjadi ketua DPR.

Kompromi yang sangat pragmatis tersebut menjadi sinyal terus melemahnya fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah. "DPR akan kembali menjalankan praktik sebagai rubber stamp bagi kebijakan pemerintah," tukasnya.

Lucius menilai jika DPR benar-benar ingin melakukan revisi UU MD3, lebih baik revisi tersebut dilakukan untuk pembahasan yang lebih luas dan tidak dalam waktu singkat. Revisi seharusnya dilakukan untuk memperkuat kinerja DPR, baik dari segi tata kerja, mekanisme persidangan, maupun reses.

Lebih jauh, menurut Lucius, perilaku DPR yang dengan mudahnya mengubah undang-undang membuat lembaga itu ringkih dan mudah dikendalikan kekuasaan.

Begitu pula dengan wacana penambahan kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hal itu tidak akan membuat MKD kuat. Lucius menyebut justru MKD akan menjadi lembaga yang hanya sebagai sarana untuk menyingkirkan anggota DPR yang tidak sesuai dengan jalan parpol.

Untuk itu, kata dia, fraksi-fraksi lain harus mengambil sikap mengkritisi usulan revisi tersebut seperti yang dilakukan NasDem agar wajah DPR tidak menjadi seragam dan tanpa dinamika.

- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/85686/tambah-kursi-tradisi-buruk-politik/2017-01-03#sthash.m2fide56.dpuf