JAKARTA - Pemerintah memastikan subsidi listrik tahun ini membengkak akibat tertundanya implementasi kebijakan pengalihan subsidi bagi golongan rumah tangga 900 volt ampere (VA) ke 1.300 VA.&nbsp;

Pembengkakan subsidi ditaksir mencapai Rp20,65 triliun akibat tidak tepat sasaran. &rdquo;Akibat penundaan kebijakan subsidi tepat sasaran, anggaran bertambah. Perhitungan satu bulannya bertambah Rp1- 2 triliun,&rdquo; kata Kepala Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sujatmiko di Jakarta kemarin.&nbsp;

Menurut dia, tahun ini subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 ditetapkan sebesar Rp38,387 triliun. Dengan tertundanya eksekusi pengalihan subsidi 900 VA ke 1.300 VA pemerintah berpotensi meminta tambahan subsidi melalui APBN Perubahan 2016. Rencananya tambahan subsidi listrik akan dibahas bersama Komisi VII DPR hari ini.&nbsp;

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah pelanggan rumah tangga golongan 450 VA sebanyak 22,8 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah pelanggan rumah tangga golongan 900 VA sebanyak 22,3 juta rumah tangga. Adapun berdasarkan verifikasi data TNP2K, hanya 4 juta pelanggan 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi.&nbsp;

Sekitar 18 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan dialihkan ke golongan nonsubsidi 1.300 VA. Menteri ESDM Sudirman Said mengusulkan pengalihan subsidi dilaksanakan Juli mendatang. Meski begitu, pembahasan akan diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.&nbsp;

Dia mengatakan, jika pengalihan subsidi dilakukan sejak Juni, tambahan subsidi yang diperlukan sebesar Rp18,7 triliun. Jika pengalihan subsidi 900 VA ke 1.300 VA dilaksanakan Juli 2016, dipastikan tambahan subsidi mencapai Rp20,65 triliun. Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends meminta verifikasi data dari TNP2K dicocokkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).&nbsp;

&rdquo;Sinkronkan dulu data dari TNP2K dengan BPS jangan serta-merta mencabut subsidi,&rdquo; ujar dia. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa sebelumnya menyarankan agar kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga diputuskan dengan cermat.&nbsp;

Menurutnya, tidak mudah mendata ulang jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dalam waktu singkat. &rdquo;Apalagi hanya mengandalkan data TNP2K dan data PLN yang tidak sinkron,&rdquo; kata Fabby.

nanang wijayanto