Politik Harus Dikendalikan Investor Mulai Tidak Nyaman 17 Januari 2017 0 komentar JAKARTA, KOMPAS — Para pebisnis mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi 2017, tetapi kondisi politik di dalam negeri harus dikendalikan. Investor dari luar negeri tengah memperhatikan dinamika politik dalam negeri dan menunggu perkembangan selanjutnya. YUNIADHI AGUNGPresiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan), menaiki panser amfibi, Anoa Amphibious produksi PT Pindad, saat menyeberangi danau di kompleks Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Uji coba panser amfibi ini berlangsung saat Presiden hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI  2017. Sejumlah pemimpin perusahaan besar yang ditemui dan dihubungi Kompas, pekan lalu, di Jakarta dan beberapa kota lain, merasakan perkembangan politik dalam negeri yang mulai mengganggu. Chairman dan Founder Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan, kondisi politik dalam negeri yang belum stabil membuat pengembang masih ragu-ragu untuk berinvestasi. Saat ini, pengembang properti masih dalam kondisi berdiam diri dan menunggu perkembangan politik setelah pemilihan kepala daerah pada Februari. Pengembang saat ini fokus menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan dan mengerem ekspansi. Untuk bisa mendorong aliran investasi ke dalam negeri, pemerintah harus bisa meyakinkan pemilik modal bahwa penempatan dana di Indonesia akan mendatangkan tingkat keuntungan yang optimal. Apabila situasi politik tidak kondusif, pemilik modal dikhawatirkan enggan menempatkan uangnya di dalam negeri meski ada program pengampunan pajak dari pemerintah. ”Pemerintah diharapkan bisa mengendalikan keadaan politik. Kalau iklim politik beres, semua orang akan membawa dananya ke Indonesia karena Indonesia pada dasarnya pasar yang menarik,” ujarnya. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq juga mengatakan, tantangan ke depan adalah kondisi keamanan di dalam negeri. ”Aksi-aksi (demonstrasi) telah memakan energi dan membuat orang takut, terutama bagi orang dari luar negeri. Kalau sampai itu terjadi terus-menerus, orang dari luar takut, maka membuat dana dari luar negeri tidak masuk. Kalau dana dari luar negeri susah masuk, jangan berharap ekonomi akan bergerak cepat,” kata Choliq. Direktur Bahana Securities Harry Su yang baru saja pulang seusai bertemu dengan klien di Singapura mengatakan, para investor memperhatikan keadaan politik di Indonesia.     ”Banyak perusahaan pengelola dana (fund manager) di Singapura menyatakan, stabilitas politik merupakan persyaratan penting untuk investasi. Dalam pertemuan, bahkan ada klien besar yang mempertimbangkan untuk menjual semua kepemilikannya sebelum Pilkada Jakarta karena khawatir terjadi kerusuhan,” kata Harry. Risiko politik ada di pasar, khususnya jika situasi yang kondusif tidak dapat dijaga dengan baik. Pada November lalu, perusahaan pengelola dana lokal sebagian besar memegang uang tunai hingga 20 persen. Jika pilkada berlangsung dengan aman dan para pelaku pasar mengasumsikan pemerintah dapat menjaga keamanan, dana tunai ini tentu akan masuk ke pasar modal lagi. Kondisi global Di samping masalah dalam negeri, pengusaha juga mengamati perkembangan global. Kondisi luar negeri dinilai belum menguntungkan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam mengatakan, pengusaha dan pemerintah perlu mengantisipasi atas kebijakan ekonomi Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden negara itu. Sebagaimana kita ketahui, Donald Trump terpilih sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Presiden Trump adalah akan menarik keikutsertaan AS dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Kebijakan proteksionisme dikhawatirkan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, tekanan dari AS juga datang dari rencana kenaikan suku bunga The Fed yang lebih tinggi. Hal ini memicu ketidakpastian ekonomi dan potensi pembalikan arus modal ke AS yang pada akhirnya akan memicu persaingan yang ketat di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari kenaikan suku bunga The Fed bisa memicu capital outflow. Ketiga, kebijakan ekonomi Uni Eropa yang lebih protektif dan ketidakpastian pertumbuhan negara-negara Uni Eropa berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.   KOMPASTVPresiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan), menaiki panser amfibi, Anoa Amphibious produksi PT Pindad, saat menyeberangi danau di kompleks Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Uji coba panser amfibi ini berlangsung saat Presiden hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI 2017. Keempat, pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menggambarkan kondisi rebalancing makroekonomi sebagai dampak dari pengurangan kapasitas industri. Potensi pelemahan ekonomi akan tetap terjadi seiring dengan perekonomian Tiongkok. Chief Executive Officer PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, kondisi bisnis tahun ini dipengaruhi kondisi politik mancanegara dan kondisi ekonomi global yang masih datar. ”Tahun ini banyak negara melakukan pemilihan presiden atau kepala negara dan keadaan ekonomi global masih tampak datar,” kata Iwan yang berada di luar negeri saat dihubungi. Iwan mengatakan, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan kalangan pelaku usaha. Dia mengatakan, dukungan yang dibutuhkan di antaranya sumber dana yang murah. Di samping itu, menjaga pintu impor yang bisa mengakibatkan fundamental ekonomi negara turun, seperti penyelundupan, impor barang bekas, dan peredaran narkoba. ”Pajak pendapatan diturunkan bagi sektor padat karya,” katanya. Sementara itu, CEO Unilever Hemant Bakshi mengatakan tetap optimistis terhadap perekonomian Indonesia tahun ini dan tetap yakin bisnisnya di Indonesia akan terus bertumbuh. ”Kami tetap optimistis dan positif dengan perekonomian Indonesia walaupun mungkin ada kenaikan dan penurunan,terutama ketika perekonomian melambat belakangan ini. Namun, dalam jangka panjang, kami tetap positif,” kata Bakshi. Menurut dia, tantangannya, antara lain, adalah gejolak yang lebih besar belakangan ini. Misalnya, kurs rupiah dan harga komoditas yang naik turun karena dampak eksternal. ”Mengenai politik, saya rasa Indonesia lebih stabil dibandingkan dengan negara lain,” kata Bakshi. Direktur PT Niramas Utama Adhi S Lukman mengatakan, pelaku usaha industri makanan dan minuman optimistis pada 2017 pertumbuhan industri makanan dan minuman semakin membaik. Pada tahun lalu, pertumbuhannya 8,2-8,5 persen, sedangkan pada 2017 diproyeksikan tumbuh minimal 8,5 persen. (NAD/RWN/APO/ HEN/LKT/JOE)