JAKARTA, KOMPAS — Komisi X DPR tidak menyetujui usulan pagu anggaran Kemenpora yang disampaikan pada Senin (17/9). Persetujuan itu ditunda karena Kemenpora dinilai tidak punya rencana pasti untuk mencukupi anggaran biaya penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games di Jakarta dan Palembang pada 2018 terancam kacau karena kekurangan dana Rp 3,01 triliun. Dalam Rencana APBN 2018, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 senilai Rp 1,79 triliun, jauh lebih kecil dari kebutuhan Rp 2,959 triliun. Pemerintah juga hanya mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Asian Para Games 2018 senilai Rp 826,3 miliar dari total kebutuhan Rp 2,67 triliun.

“Kami meminta Kemenpora segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas kekurangan alokasi anggaran dalam RAPBN 2018 itu. Kami menunggu jawaban tertulis Kemenpora paling lambat Jumat (22/9),” kata Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Menpora Imam Nahrawi.

Dinilai tidak serius

Asian Games adalah kejuaraan olahraga multicabang empat tahunan tingkat Asia. Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games Jakarta-Palembang 2018, yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus-2 September 2018. Sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia juga wajib menggelar Asian Para Games 2018 kejuaraan multicabang atlet difabel tingkat Asia pada 6-13 Oktober mendatang.

“Komisi X meminta ada kepastian anggaran Asian Games dan Asian Para Games 2018. Itulah mengapa kami meminta Kemenpora berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Diharapkan ada dana cadangan pemerintah yang bisa dipakai untuk menambah alokasi anggaran penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018,” kata Riefky.

Selain menanyakan solusi Kemenpora atas kekurangan dana itu, anggota Komisi X My Esti Wijayati juga menegaskan, Indonesia bertanggung jawab atas kesediaan menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018. “Pemerintah harus segera punya solusi atas kekurangan itu. Ini bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab Indonesia setelah tiga tahun lalu menyatakan komitmennya menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018,” ujar Esti.

Esti juga mempertanyakan rencana Kemenpora menyediakan anggaran persiapan Asian Para Games tahun ini. “Rencana pemerintah untuk mengalihkan anggaran Olympic Center tidak disetujui Kementerian Keuangan. Lalu apa yang akan dilakukan agar anggaran Rp 86 miliar bagi persiapan Asian Para Games pada tahun ini tersedia?” katanya.

Anggota Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, bahkan menilai Kemenpora seperti tidak serius mempersiapkan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018. “Dalam rapat dengar pendapat pekan lalu ada hal mendasar yang akhirnya perlu dibicarakan, serius tidak sih Indonesia menyiapkan Asian Para Games 2018? Kalau tidak siap, mengapa dulu menyatakan kesiapan? Kalau bicara Rp 2,6 triliun kebutuhan hanya dipenuhi Rp 826 miliar, banyak yang bolong,” kata Ledia.

Anggota Komisi X DPR, Vanda Sarundajang, meminta Kemenpora ikut memastikan berapa potensi sponsor yang dapat diraih Pelaksana Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia (Inasgoc). “Kalau kami tahu berapa sponsor yang bisa didapatkan Asian Games 2018, sebagian alokasi anggaran mereka dipindahkan untuk Asian Para Games 2018. Alternatif lainnya, sinergi biaya penyelenggaraan antara Inasgoc dan Inapgoc,” katanya.

Menpora optimistis

Menpora menyatakan tetap optimistis Indonesia akan mampu menyelenggarakan Asian Para Games 2018. “Untuk penyediaan Rp 86 miliar anggaran persiapan Asian Para Games tahun ini, kami akan menyisir dari anggaran yang sudah ada di Kemenpora. Anggaran unit kerja yang penyerapan anggarannya rendah akan kami alihkan,” kata Imam.

Kepastian anggaran itu kian berkejaran dengan waktu penyelenggaraan rapat koordinasi Komite Paralimpiade Asia (APC) pada 3 Oktober. APC juga akan meresmikan hitung mundur 1 tahun Asian Para Games 2018 pada 6 Oktober nanti. (ROW)