AGATS, KOMPAS — Tim relawan penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, kesulitan mendatangi sejumlah kampung untuk mengantarkan bantuan dan mengevakuasi anak-anak yang sakit. Ini disebabkan pasokan bahan bakar yang dapat dibawa dalam perahu motor terbatas.

Pasokan bahan bakar yang dapat dibawa perahu tim relawan hanya cukup untuk perjalanan pergi-pulang ke lokasi dengan waktu tempuh paling lama 4 jam dari Agats, ibu kota Asmat.

 

Daya angkut perahu berukuran 1-1,5 gros ton dengan kekuatan mesin rata-rata 40 PK terbatas. Perahu kecil adalah sarana transportasi utama untuk menyusuri wilayah Asmat yang terdiri dari rawa, sungai, dan laut. Perahu besar tidak bisa beroperasi di sungai kecil.

Kondisi itu diperparah dengan ketiadaan fasilitas pengisian bahan bakar minyak di distrik-distrik pedalaman. Agen dan pengecer premium serta solar hanya ada di Agats. Di tingkat pengecer di Agats, harga premium Rp 20.000 per liter.

Pastor Linus Dumatubun Pr saat ditemui di Kampung Warse, Distrik Jetsy, Selasa (23/1), mengatakan, kondisi itu menyulitkan tim untuk menyisir kampung-kampung lebih jauh.

Kondisi yang sama dialami relawan di Kampung Kapi, As, Aou, dan Atat di Distrik Pulau Tiga. Sabtu pekan lalu, dua perahu motor yang mengangkut pasien kehabisan bahan bakar di tengah laut. Setelah menghubungi pos komando di darat lewat radio, mereka mendapatkan bantuan bahan bakar.

Sementara itu, DPRD Provinsi Papua akan menerjunkan tim ke daerah-daerah yang mengalami masalah kesehatan, seperti Asmat dan Pegunungan Bintang. Tim akan mengevaluasi penggunaan dana kesehatan yang bersumber dari anggaran otonomi khusus (otsus).

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Papua Carolus Boli mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah dana otsus di pos kesehatan mencukupi. ”Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan pelayanan kesehatan tidak optimal,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2017, anggaran kesehatan dari dana otsus untuk Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 103 miliar dan Pemkab Asmat Rp 46 miliar.

Pegunungan Bintang

Upaya pengobatan terhadap warga yang diserang berbagai penyakit di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, diintensifkan. Tim dari pemerintah daerah dan TNI mendatangi warga dari rumah ke rumah.

Tercatat 9 orang dewasa dan 64 anak di kampung itu menderita infeksi saluran pernapasan akut, diare disertai dehidrasi, dan gizi kurang. Akibatnya, 27 warga meninggal pada 2017 dan 1 warga meninggal pada Januari 2018.

Selasa pagi, Kompas ikut tim TNI ke Kampung Pedam untuk meninjau posko kesehatan dan menyampaikan bantuan makanan. Dari Jayapura, tim menggunakan helikopter dengan lama penerbangan sekitar 1,5 jam.

Wakil Bupati Pegunungan Bintang Decky Deal, di Kampung Pedam, mengatakan, pemkab dan TNI mendirikan posko kesehatan di Pedam selama beberapa hari ini. ”Untuk sementara, difokuskan di Kampung Pedam. Jika dipandang perlu, akan ke kampung lain,” kata Decky.

Pada Senin, Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan bantuan bagi warga Kampung Pedam berupa 27 boks berisi susu, susu bayi, dan makanan untuk ibu menyusui.

Menyeluruh

Presiden Joko Widodo meminta jajaran di pusat dan daerah tidak hanya mengatasi persoalan gizi buruk dan penyakit di Kabupaten Asmat dalam jangka pendek, tetapi menyeluruh.

”Presiden memberikan penegasan agar targetnya jangka panjang, meliputi ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar, dan perubahan masyarakat,” ujar Bupati Asmat Elisa Kambu yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa malam. Ia didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Nduga Yairus Gwijangge, dan sejumlah menteri.

Selasa siang, seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengidentifikasi masalah kesehatan di setiap kabupaten di Papua agar tidak terjadi lagi krisis seperti di Asmat. Akan ada pola intervensi khusus yang komprehensif.

”Masalah di Papua sangat kompleks. Tidak bisa diselesaikan sendirian oleh Kemenkes,” katanya.

Beberapa persoalan yang dikoordinasikan dalam rapat yang dipimpin Menko PMK Puan Maharani adalah soal ketersediaan sumber air bersih, bahan bakar, dan pasokan listrik untuk pelayanan kesehatan. (FRN/FLO/ESA/ETA/*/ADH)