I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Presiden Joko Widodo, Rabu (7/3), memberikan keterangan pers seusai membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Tangerang, Banten.

TANGERANG, KOMPAS — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rabu (7/3), melaksanakan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional. Redistribusi aset menjadi salah satu hal substantif yang dibahas.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset perlu segera dilakukan karena 1 persen penduduk menguasai aset ekonomi sebesar 49 persen. Redistribusi aset dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5,4 persen pada tahun ini tidak hanya dinikmati segelintir orang.

Untuk itu, salah satu upaya yang ia tempuh salah satunya adalah dengan meminta pengusaha yang tergabung dalam Hipmi tak hanya memikirkan korporasi atau perusahaannya, tetapi juga menumbuhkan komitmen terhadap negara.

Selain itu, Bahlil juga menilai pemerintah perlu menaikkan persentase penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 20 persen menjadi 30 persen. Aspek persaingan usaha juga diminta untuk terus dikawal. Hipmi mengusulkan agar pemerintah memberikan peran strategis terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

”Jangan sampai ada monopoli dan oligarki ekonomi,” kata Bahlil ketika memberikan sambutan pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Hipmi di Tangerang, Banten.

Undang-Undang Kewirausahaan yang kini menjadi Program Legislasi Nasional, kata Bahlil, dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru yang nasionalis. Melalui undang-undang tersebut, ia berharap jumlah pengusaha terus berkembang sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapata negara.

”Pajak usaha paling besar itu dari dunia usaha. Maka, kita harus mengembangkan jumlah pengusaha di Indonesia,” ujarnya.

Dalam sidang pleno ini, tolong dirumuskan cara agar pelaku usaha bisa naik kelas. Konglomerat baru, jika bisa, tak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga daerah-daerah.

Presiden Joko Widodo menanggapi, DPR perlu segera menyelesaikan UU Kewirausahaan. Hal itu karena undang-undang tersebut menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha pemula. Jokowi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pengusaha di Indonesia yang saat ini mencapai 3,01 persen dari sebelumnya 1,6 persen.

”Dalam sidang pleno ini tolong dirumuskan cara agar pelaku usaha bisa naik kelas. Konglomerat baru jika bisa tak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga daerah-daerah,” ucap Jokowi.

Terkait usulan Hipmi yang meminta penyaluran kredit UMKM dinaikkan menjadi 30 persen, Jokowi sepakat jumlah penyaluran kredit saat ini yang sebesar 20 persen masih sangat kecil. Untuk itu, ia akan mengumpulkan bank-bank pada pekan depan untuk membahas kenaikan kredit usaha agar lebih dari 30 persen. (DD10).