KOMPAS/AGUS SUSANTO

Rini Soemarno

Kementerian Badan Usaha Milik Negara membina dan mengelola setidaknya 115 perusahaan BUMN dengan total aset Rp 7.200 triliun pada 2017. Jumat (13/4/2018), Kementerian BUMN merayakan ulang tahun ke-20.

Dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN berupaya menjadikan BUMN sebagai korporasi yang profesional, transparan, modern, dan berdaya saing. Dengan cara itu, BUMN sebagai entitas bisnis dapat memberikan kontribusi pajak dan dividen bagi negara, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

Bagaimana sepak terjang dan ke mana arah Kementerian BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia? Berikut wawancara Kompas dengan Menteri BUMN Rini Soemarno selaku menteri ke-8 di Kementerian BUMN, di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Apa makna ulang tahun ke-20 Kementerian BUMN?
Sebelum Reformasi 1998, Pak Harto (presiden ke-2 RI) menyatukan BUMN di satu kementerian. Sebelumnya, BUMN ikut di kementerian teknis. Konsepnya, BUMN harus dikelola secara profesional, transparan, dan menjadi korporasi yang seharusnya, bukan sebagai tangan dari kementerian teknis untuk implementasi kebijakan. Mengapa? Kalau BUMN menempel pada kementerian teknis, swasta bisa mengatakan, jangan-jangan ada konflik kepentingan. Setahu saya, waktu itu pemikirannya begitu. Seperti di Singapura dan Malaysia, BUMN tidak ditempel di kementerian teknis. Diperjelas lagi dengan UU BUMN. Pertama saya datang ke sini, tiga tahun lalu, saya menanyakan bagaimana proses pengawasan dan pembinaan pada BUMN-BUMN ini. Ada yang mengatakan, kalau BUMN, kita tidak bisa terlalu banyak ikut campur di BUMN yang dimiliki publik. Saya tanya, siapa yang bilang? Kita pemegang saham mayoritas, justru mempunyai tanggung jawab menjaga perusahaan ini betul-betul dikelola secara profesional, baik untuk kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Saya katakan, pemilik saham publik pasti akan melihat pemegang saham mayoritas. Kita harus menjaga dan membuat program-program dan investasi agar perusahaan bisa dikelola dengan baik.

Mengapa program-program harus dijaga? 
Kita mempunyai tanggung jawab di UU BUMN, bahwa BUMN harus dikelola dengan profesional, transparan, dan mengikuti asas tata kelola yang baik. Yang utama, BUMN ini dimiliki negara, berarti BUMN milik rakyat dan harus bertahan ratusan tahun ke depan. Ini buat anak, cucu, dan cicit kita. Oleh karena itu, kita harus mengerti betul programnya, tambahan modalnya seperti apa, apa saja yang akan dilakukan ke depan. Kelemahannya, waktu itu, tambahan modalnya kurang diperhatikan untuk menjaga perusahaan ini bisa bertahan di masa mendatang. Saya menekankan, direksi harus memikirkan.
Ada kritik, semua diambil BUMN sehingga swasta tidak kebagian?
Swasta punya yang lain, kok. Mengapa? Saya punya tanggung jawab, BUMN harus bertahan dulu karena punya rakyat. Tanggung jawab saya bukan ke swasta. Saya harus menjaga agar tidak mati. Dan saya tidak mempunyai tujuan mematikan swasta. BUMN harus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Mereka harus bayar dividen, pajak, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kalau ada, dan perusahaan sehat sehingga nilainya menjadi besar.

Apa yang harus diperankan BUMN dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini? 
BUMN harus betul-betul melakukan fungsi sebagai korporasi yang ikut membantu pertumbuhan ekonomi dengan membangun proyek-proyek secara langsung. Makanya, kita masuk ke jalan tol, pengembangan bandara, pelabuhan, kita mendorong konektivitas, seperti Bandara Silangit di Sumatera Utara. Kita tekankan juga konektivitas dalam komunikasi, kita membangun infrastruktur telekomunikasi BTS. Yang orang suka lupa, BUMN tumbuh bukan dari modal negara, tetapi dari pinjaman komersial. Meskipun menggunakan pinjaman komersial, kita berkomitmen membayar dividen, pajak, dan PNBP serta meningkatkan nilai perusahaan. Keseimbangannya harus terjadi dengan baik. Kalau nilai perusahaan naik, kekayaan negara juga bertambah. Aset BUMN Rp 7.200 triliun pada 2017, sedangkan pada 2014 baru Rp 4.500 triliun.



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri), Presiden Joko Widodo, dan Menteri BUMN Rini M Soemarno (kanan) saat meninjau proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (7/11/2016). Proyek pembangunan Tol Becakayu Sesi 1 sepanjang 11 kilometer itu direncanakan selesai akhir 2017.

Bagaimana rencana pembentukan superholding? 
Saya melihat, yang paling utama sebagai pemegang saham adalah menjaga aset BUMN dan aset dapat dikelola dengan baik, berkelanjutan, dan memberi kontribusi bagi bangsa, baik dari sisi keuangan maupun abstrak, apakah pembinaan masyarakat, CSR, program pemberdayaan masyarakat. Itu harus terbentuk dan terjaga. Saya melihat pembinaan juga perlu dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, saya membentuk perusahaan induk sehingga perusahaan-perusahaan di bawahnya betul-betul melakukan strategi dengan jelas. Induk perusahaan melakukan strategi secara menyeluruh dan terintegrasi untuk perusahaan di bawahnya. Yang melakukan ini harus orang profesional, mempunyai kemampuan tinggi, dan mendapat kompensasi yang seharusnya. Saya belum memikirkan superholding. Namun, itu memang mimpi saya sehingga BUMN lebih tertata secara profesional dan dinamis sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia.

Perusahaan induk apa lagi yang akan dibentuk setelah sektor pertambangan dan migas? 
Saya mengharapkan BUMN di sektor usaha konstruksi dan perbankan. Mengapa konstruksi? Perusahaan konstruksi kita memikirkan bagaimana membangun (construct). Namun, yang harus dipikirkan juga bagaimana mengembangkan (develop). Bagaimana suatu area dapat dikembangkan dengan baik, rapi, dan berkelanjutan. Saya ingin BUMN menjadi pionir dalam banyak hal.

Apa manfaat ekonomi dari proyek kereta api cepat?
Sederhananya begini. Sekarang Anda naik mobil pada akhir pekan, Jakarta-Bandung berapa jam? Kereta cepat 45 menit. Berapa biaya ekonomi yang Anda keluarkan? Kedua, daerah berkembang dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Di Walini (Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat) ada 1.200 hektar dan 1.100 hektar. Lahan itu milik PTPN VIII. Mereka memiliki hak pengelolaan lahan. Yang 1.200 hektar mereka sewakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China  selama 50 tahun sebesar Rp 3,5 triliun. Yang 1.100 hektar tetap punya PTPN. Kalau 1.200 hektar sudah berkembang, nilainya berapa? Lalu, kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah dan tumbuh perekonomian baru. Saya bicara dengan Pemerintah China. Mereka mulai KA cepat kalau tidak salah tahun 2005. Sampai akhir 2017, panjang jalur KA mencapai 25.000 kilometer. Mereka mengatakan, KA cepat membantu pertumbuhan ekonomi yang mereka capai sekarang karena konektivitas antarwilayah. Kalau dulu tumbuh di daerah pantai, sekarang mereka bisa masuk ke dalam.

Bagaimana perkembangan proyek kereta cepat sekarang?
Engineering harus detail karena area berbukit. Jumlah terowongan 13. Belum lagi ada beberapa jembatan. Kami siapkan 22 titik yang krusial. Artinya, pembangunan paling lama 27 bulan. Sekarang sudah 17 titik dikerjakan. Awal Mei 2018, 22 titik itu sudah harus dimulai. Kami harapkan pembangunan dalam 27 bulan dan minimal sudah selesai secara menyeluruh. Oleh karena itu, kita targetkan akhir 2020 testing. Sudah jalan. Nilai proyek meningkat karena tambah terowongan menjadi 5,9 miliar dollar AS dari sebelumnya 5,6 miliar dollar AS. Pada tahap awal kita harapkan pinjaman dari Bank of China sebesar 500 juta dollar AS sampai 700 juta dollar AS.

Apa yang Anda inginkan pada Kementerian BUMN dan korporasi BUMN setelah HUT ke-20 ini?
Yang ingin saya bentuk budaya BUMN sebagai keluarga besar korporasi yang dimiliki negara dan bangsa. Oleh karena itu, selain profesional dalam mengelola korporasi, transparan, akuntabel, tata kelola yang baik, kita harus mempunyai empati pada bangsa karena Indonesia belum mencapai status negara yang maju. Kita masih negara berkembang. Lihatlah negara Singapura, Malaysia, China, India, Nigeria, Pakistan, Bangladesh. Tahun 1970-an, mereka juga mempunyai orang miskin. Yang tingkat kemiskinannya banyak menurun mana? Singapura, Malaysia, dan China. Mengapa? Karena dia punya BUMN yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan investasi agar menyerap tenaga kerja, mengambil alih teknologi, dan memproduksi barang yang dibutuhkan negara dan melakukan ekspor.

Soal Freeport, kapan bisa diambil alih?
Kita lagi negosiasi. Negosiasi jalan terus. Target Mei 2018 selesai pengambilalihan saham sebesar 51 persen. Kita membeli saham yang dimiliki Freeport McMoran dan Rio Tinto.

Apa suka dan duka menjadi Menteri BUMN?
Saya mengajak direksi-direksi BUMN keluar dari kantor dan ke lapangan, ke daerah-daerah. Sukanya, saya menumbuhkan kebersamaan dan kekeluargaan dan itu mulai terbentuk. Saya ajak mereka ke sejumlah daerah sehingga bisa mengenal Nusantara. Sedihnya, kalau bisa 24 jam tambah 24 jam sehari, kerja 48 jam karena banyak sekali yang harus dilakukan. Misalnya, saya merasa belum betul-betul membantu nelayan seperti di Maluku atau Sulawesi. Masih banyak yang perlu diperbuat.