Cari Isi Kliping
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | KLHK Jamin Penegakan Hukum Lingkungan Semakin Diperkuat |
| Tanggal | 15 Februari 2020 |
| Surat Kabar | Rakyat Merdeka |
| Halaman | 6 |
| Kata Kunci | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana, Badan Musyawarah |
| AKD |
- Komisi VII |
| Gambar Artikel |
 |
| Kembali ke sebelumnya |