Sumber: tungkumenyala.bolg

Ringkasan

UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Survei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pengawasan DPR terhadap kebijakan seputar Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang meliputi pemenuhan unsur upah, penyelesaian pekerjaan, hak-hak normatif dan perlindungan terhadap PRT dilakukan untuk menjamin masuknya berbagai ketentuan pada UU PPRT. Diantara hal yang menjadi lingkup pengawasan adalah mengenai upah, perlindungan, jaminan, dan lain sebagainya.