Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 20 Agustus 2024
Era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak pada semakin meningkatnya transaksi lintas negara dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dan mengatur perkara yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Pemerintah berusaha mengakomodir kebutuhan hukum tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Kepala...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 20 Agustus 2024
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa RUU PPRT hadir untuk bisa memberikan keadilan kepada para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja dalam sektor domestik dan memberikan jaminan adanya perlindungan hukum kepada PRT. Willy menganggap, PRT kerap mengalami...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 13 Agustus 2024
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang bertujuan merevisi UU existing, UU Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikan di fakultas kedokteran terakreditasi yang memiliki kualitas akademik setara uji kompetensi dapat langsung memakai gelar...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 12 Agustus 2024
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Pengasuhan Anak. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani mengatakan banyak peraturan perlindungan anak yang belum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Mendorong (disahkannya RUU Pengasuhan Anak), karena memang sangat diperlukan arena banyak gap yang masih belum...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 30 Juli 2024
RUU Daerah Kepulauan akan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera, tetapi juga mencapai pulau-pulau kecil dan terpencil. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan. Supaya mencapai langkah dan kebijakan strategis...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 24 Juli 2024
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Revisi UU Wantimpres akan mengubah Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Gagasan mengubah Wantimpres menjadi DPA lewat revisi undang-undang tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak mengkritik perubahan...
DetailDiposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum. pada 20 Juni 2024
Merunut Jejak Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Meski dihadapkan pada gelombang penolakan dan menimbulkan polemik, UU Kesehatan akhirnya disahkan oleh DPR. Dengan bertolak dari latar belakang masalah kesehatan yang begitu terstruktur dan genting, UU sapu jagat ini dinilai penting untuk disahkan. Oleh Topan Yuniarto Senin, 31 Juli 2023 05:00:07 WIB Masyarakat Indonesia telah memiliki oleh undang-undang...
DetailDiposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum. pada 20 Juni 2024
Urgensi Pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas perairan sebesar 6.400.000 km². Luas wilayah kedaulatan NKRI yang terdiri dari daratan dan lautan memiliki dampak pada luas dan ketinggian kedaulatan negara di ruang udara. Indonesia mempunyai kekayaan...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 07 Juni 2024
Undang-Undang Tapera merumuskan Tapera sebagai penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tapera, tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 30 April 2024
UU Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi, Ini Alasannya Rezkiana Nisaputra, September 18, 2023 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. (Foto: Istimewa) Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai perlunya revisi undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Hal ini guna memberikan gambaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 07 Februari 2024
DPR RI melakukan Seminar Nasional dengan tema "Urgensi Rancangan Undang Undang (RUU) Permuseuman", untuk mendorong museum di Indonesia bertransformasi. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Perlemen (BKSAP) DPR, Putu Suparma Rudana menyebut permasalahan pengelolaan permuseuman, dan optimalisasi pengelolaan museum membutuhkan payung hukum dan anggaran melalui UU. Dengan adanya RUU ini diharapkan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 29 Januari 2024
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI DPR RI turut menanggapi maraknya impor produk tekstil ilegal di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data BI, BPS, APSyFI yang diolah Indotextile, jumlah impor produk tekstil ilegal mencapai 320.000 ton pada 2022 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 285.000 ton. Impor produk tekstil ilegal pada...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 25 Januari 2024
DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-12 secara fisik dan virtual dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jumat (16/7). Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI mengesahkan RUU tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diinisiasi...
DetailDiposting oleh Rini Widyastuti, A.Md. pada 01 Desember 2023
Usia Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama 41 tahun sebagai hukum formil. KUHAP pun telah berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya tak sedikit yang dikabulkan MK, sehingga banyak norma yang mengalami perubahan. Karenanya, mengaudit KUHAP menjadi penting sebagai bahan perubahan KUHAP di masa mendatang. Ada sejumlah isu penting...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 01 Desember 2023
Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ini Poin-Poin yang Perlu Diperhatikan KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR menetapkan 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023. Salah satu RUU yang masuk adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menanggapi hal...
DetailDiposting oleh SEPTIANI PUJI RAHAYU, S.Hum pada 28 Nopember 2023
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 strategis karena bergulir di tengah tahun politik jelang Pemilu 2024. “RPJPN 2025-2045 ini adalah sangat strategis karena ini pada posisi ada transisi atau peralihan kepemimpinan, entah nanti...
DetailDiposting oleh SEPTIANI PUJI RAHAYU, S.Hum pada 27 Nopember 2023
Paten, sebagai salah satu objek pelindungan hak kekayaan intelektual, memberikan landasan pelindungan hasil olah intelektual yang diwujudkan baik dalam bentuk produk ataupun proses dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Sebagai hasil olah intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, kontribusi paten tersebut memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 26 Nopember 2023
RUU Kefarmasian merupakan rancangan regulasi yang dibuat sebagai payung hukum terkait hal-hal yang berhubungan dengan kefarmasian yang diajukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). RUU Kefarmasian sudah mangkrak selama lima tahun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, dan hingga menjelang para wakil-wakil habis masa jabatannya pada Oktober 2019, belum ada progres yang...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 25 Nopember 2023
Implementasi UU tentang Ombudsman telah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU tentang Ombudsman menyebutkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha...
DetailDiposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 01 Nopember 2023
DPD tengah menyusun RUU tentang Bahasa Daerah. Anggota Komite III DPD, Abdul Aziz Qahar Mudzakkar mengatakan, penyusunan RUU ini bertujuan agar bahasa-bahasa daerah di Indonesia tak punah. Setidaknya, terdapat 13 bahasa daerah di Nusantara memiliki penutur terbanyak sehingga jauh dari ancaman punah. "Ada 13 bahasa daerah yang punya penutur terbanyak dan...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 06 September 2023
DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya, berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR RI,...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 05 September 2023
Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 04 September 2023
RUU ini termasuk salah satu dari Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023 atas usul DPR dengan status terdaftar. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 01 September 2023
Pertanahan sebagai aset penting bagi sebuah negara mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Masalah pertanahan diberbagai pelosok daerah seperti adanya mafia tanah, sengketa tanah, dan aspek regulasi yang beririsan satu sama lain dapat berpengaruh yang besar bagi perekonomian, perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan stabilitas sosial bagi masyarakat. Untuk...
DetailDiposting oleh IKHSAN DWITAMA PUTERA, S.Hum. pada 20 Juli 2023
Perkuat Sektor Maritim, UU Keamanan Laut Dinilai Mendesak 13-09-2021 / KOMISI I Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bakamla. Foto: Jaka/Mr Komisi I DPR RI menilai pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut untuk memperkuat sektor maritim dengan membangun sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi. Mengingat,...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 23 Juni 2023
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk 2020 pada 24 Januari 2020 mengatakan bahwa validitas data merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Data yang akurat menjadi faktor penting untuk membuat keputusan yang tepat. Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan, "Data hasil Sensus Penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat...
DetailDiposting oleh IKHSAN DWITAMA PUTERA, S.Hum. pada 22 Juni 2023
Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) Indonesia mengatur pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota baru, Nusantara, yang dibangun di Kalimantan Timur. Undang-undang tersebut disahkan untuk menetapkan ibu kota baru yang akan menunjukkan persatuan dan keragaman negara. Tujuan UU IKN adalah untuk membuat kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berteknologi maju dengan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 01 Mei 2023
Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Kelautan. "Undang-Undang Kelautan merupakan hal yang sangat vital bagi republik ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Paonganan, di Jakarta, Minggu (19/9). RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR RI yang harusnya...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos. pada 31 Januari 2023
Pengertian Konsumen, Barang, dan Jasa Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris “consumer”. Secara harafiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. KBBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil priduksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Sedangkan Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 06 Desember 2022
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen merupakan inisiatif pemerintah dalam hal ini lingkup sektor kelautan dan perikanan. Melalui keputusan DPR RI RUU Landas Kontinen telah ditetapkan di dalam Rapat Paripurna masuk ke dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022. Pelaksanaan eksplorasi eksploitasi terhadap sumber daya alam, pemanfaatan dan pengelolaan...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 22 Nopember 2022
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan RUU Ekonomi Syariah sudah masuk dalam skala prioritas tahun 2022. "RUU Ekonomi Syariah ini sudah ada di Prolegnas longlist pemerintah periode 2020-2024, Komisi XI kemudian melakukan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 20 Nopember 2022
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disetujui menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 05 September 2022
Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) masih berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan, RUU P2SK sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR. Proses ini juga mencakup sektor keuangan syariah yang masuk dalam RUU P2SK. Pasal krusial di dalamnya...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos. pada 18 April 2022
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September 2019. "Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang...
DetailDiposting oleh Rini Widyastuti, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 17 Maret 2022
Sumber daya panas bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi dengan energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Panas bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus menerus sepanjang masa selam kondisi lingkungan terjaga keseimbangannya. Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas...
DetailDiposting oleh Rini Widyastuti, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 16 Maret 2022
Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dapat berwujud padat, cair atau gas, dan berdasarkan komponen penyusunnya berbentuk tunggal atau persenyawaan (campuran) yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Pemanfaatan bahan kimia yang berasal dari sumber daya alam baik yag tidak dapat diperbaharui (non-renewable) maupun yang dapat diperbaharui (renewable)...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 15 Maret 2022
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR tak dapat menolak usulan RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR dari anggota ataupun dari fraksi. Munculnya RUU itu dinilai bukan dadakan meski disoroti oleh publik. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna di Kompleks Parlmen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). Rapat paripurna ini merupakan pembukaan...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 17 Januari 2022
RUU IKN menjadi salah satu prioritas di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah menargetkan akan memulai pemindahan ibu kota negara pada semester I/2024, sebagai tahap pertama. Selanjutnya, tahap kedua akan dilaksanakan selama 2024-2029. Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos. pada 10 Januari 2022
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar mampu kompetitif baik di lingkup pasar nasional maupun internasional. Hal ini diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undangan (RUU) Desain Industri oleh pemerintah dan DPR RI. Seluruh fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk melanjutkan RUU Desain Industri dengan...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 22 Juli 2021
Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini alasannya menurut Istana Kompas.com - 16/06/2021, 16:31 WIB Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyampaikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo belum menyampaikan surat presiden (surpres) rancangan undang-undang ibu kota negara...
DetailDiposting oleh Yat Afiatna Sisyadi pada 22 Juli 2021
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...
DetailDiposting oleh Widya Chalid, S.H. pada 21 Juli 2021
Pada Hari Senin, 19 Juli 2021 Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang merujuk pada perubahan kedia atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Alasan dilakukan perubahan UU tersebut diantaranya (1)bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; (2)...
DetailDiposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum. pada 21 Juli 2021
Rancangan Undang-Undang tentang Kenghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas 2021-2024. RUU PKS tidak hanya mengatur tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. RUU...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 14 Juli 2021
RUU Praktik Psikologi diyakini dapat tingkatkan kompetensi psikolog Sabtu, 13 Maret 2021 12:32 WIB Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum ada UU Praktik Psikologi di Indonesia Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desy Ratnasari mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi dapat meningkatkan kompetensi psikolog di Tanah...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 11 Juli 2021
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 28 Juni 2021
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diusulkan pemerintah pada tanggal 17 Desember 2019 Usulan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah lolos dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Diharapkan dengan adanya perubahan rancangan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 26 Maret 2021
Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos. pada 25 Maret 2021
Revisi UU Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). "Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan UU Kejaksaan, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 25 Maret 2021
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan...
DetailDiposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 24 Maret 2021
Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional....
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 23 Maret 2021
Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 Disiapkan oleh Pemerintah Tahap Awal PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember 2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah. RUU...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 23 Maret 2021
INDONESIA saat ini dinilai dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan revisi Rancang-an Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi, kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati belakangan semakin sulit ditanggulangi UU Konservasi Sumber Daya...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 23 Maret 2021
Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 14 September 2020
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 14 September 2020
Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan nasional. Tanpa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang...
DetailDiposting oleh Lusida Rismaria Sitompul pada 14 September 2020
Dikutip dari situs Kementerian Sosial Indonesia, PKH adalah Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat PKH. Program ini secara langsung diberikan dari Pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk dana bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang berhak menerimanya yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH tersebut. Sebagaimana yang...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 14 September 2020
RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Pengusul : Pemerintah OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan draf RUU...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 04 September 2020
Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Kompas.com - 30/06/2020, 17:58 WIB Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan dan RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan...
DetailDiposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 04 September 2020
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai prekursor....
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 27 Agustus 2020
Landas Kontinen merupakan daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 26 Agustus 2020
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 23 Agustus 2020
RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap : Terdaftar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP. pada 20 Agustus 2020
KOMISI X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, RUU SKN dibuat untuk merevisi UU SKN yang masih berlaku. Fikri mengungkapkan, pembahsan kali ini, yaitu mengenai...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 19 Agustus 2020
Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Untuk mengoptimalkan peran Badan...
DetailDiposting oleh Yat Afiatna Sisyadi, Ridwan Faridan, S.Sos. pada 11 Agustus 2020
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 11 Agustus 2020
Sistem Pendidikan Nasional KOMPAS.com - Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 06 Agustus 2020
RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020) Tahap Terdaftar Hasil Evaluasi Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai diantaranya adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 03 Agustus 2020
LAPORAN WORLD BANK World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB JAKARTA, DDTCNews - World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui...
DetailDiposting oleh Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 30 Juli 2020
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2020. Terbitnya PP tersebut menjadi landasan penting bagi Badan Pengelola ( BP) Tapera untuk segera beroperasi dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP. pada 29 Juli 2020
RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2020 HASIL EVALUASI YANG TELAH DISEPAKATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR (16 JULI 2020) PENGUSUL : DPR Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonornian suatu negara. Demikian...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 24 Juli 2020
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 23 Juli 2020
Energi terbarukan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi pada 14 Juli 2020
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya...
DetailDiposting oleh Lusida Rismaria Sitompul, Rosidah, A.Md. pada 13 Juli 2020
Rancangan undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat dan makanan masuk dalam pembahasan prolegnas 2020-2024. RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada periode 2014- 2019 namun tak kunjung selesai hingga saat ini. Dalam RUU tersebut, anggota komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuturkan adanya RUU tersebut diharapkan bisa memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos. pada 09 Juli 2020
PENGERTIAN Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. EFEK SAMPING Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO...
DetailDiposting oleh Yat Afiatna Sisyadi, Ridwan Faridan, S.Sos. pada 08 Juli 2020
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea...
DetailDiposting oleh Widya Chalid, S.H. pada 07 Juli 2020
RUU Daerah Kepulauan menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD yang masuk Prolegnas 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai penginisiasi. RUU ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan wilayah kepulauan ...
DetailDiposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi pada 07 Juli 2020
Psikolog (bahasa Inggris: psychologist) secara umum adalah seorang ahli psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikolog secara khusus merujuk pada seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi. Seorang ahli psikologi yang tidak menempuh pendidikan profesi psikologi disebut ilmuwan psikologi. Psikolog di Indonesia tergabung dalam organisasi profesi bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), memiliki Sertifikat...
DetailDiposting oleh Widya Chalid, S.H. pada 07 Juli 2020
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hubungan bilateral Indonesia dan Australia karena Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, kerja keras kedua Pemerintah dalam proses perundingan dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan...
DetailDiposting oleh Widya Chalid, S.H. pada 06 Juli 2020
Beberapa issue yang mengemuka untuk dibahas dalam RUU Pemilu tahun 2020 meliputi: 1. sistem pemilu, 2. ambang batas parlemen, 3. sistem penghitungan konversi suara ke kursi di parlemen, 4. soal jumlah besaran kursi per partai per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD, 5. ambang batas pencalonan presiden ...
DetailDiposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos., Mustika Wati, S.Sos., M.Hum. pada 06 Juli 2020
UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Sruvei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 06 Juli 2020
Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus...
DetailDiposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 06 Juli 2020
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 06 Juli 2020
Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat...
DetailDiposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 06 Juli 2020
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. pada 06 Juli 2020
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan. Adapun sistem pengelolaan keuangannya tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan...
DetailDiposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos. pada 04 Juli 2020
Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,...
DetailDiposting oleh Lusida Rismaria Sitompul, Magfira, S.IP. pada 04 Juli 2020
KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan yang kini sedang dibahas dengan pemerintah, tidak akan melemahkan institusi penegak hukum manapun, terutama yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan Narkotika. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, nantinya pada kejahatan khusus, seperti korupsi dan narkotika perlu...
DetailDiposting oleh Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Indira Nadya Paramitha, S.Hum. pada 03 Juli 2020
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang...
DetailDiposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Djati Ardjani, S.IP. pada 03 Juli 2020
Tiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda. Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti...
DetailDiposting oleh Magfira, S.IP., Lusida Rismaria Sitompul pada 02 Juli 2020
Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga...
DetailDiposting oleh Djati Ardjani, S.IP., Rini Widyastuti pada 01 Juli 2020
Tahap Pembahasan : Tingkat I atau Panitia Kerja (Panja) Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting pada era digital seperti sekarang ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke...
DetailDiposting oleh Rini Widyastuti, Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum. pada 01 Juli 2020
Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan...
DetailHak Cipta ©
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts
