Ringkasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan telah dibahas selama hampir dua dekade, tetapi hingga kini belum mencapai tahap penyelesaian. Padahal, regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat kewenangan daerah, serta mengurangi kesenjangan layanan publik di wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil dan terpencil. Proses pembahasannya masih menghadapi perbedaan substansi serta belum kuatnya dukungan politik pemerintah. Sejumlah pemangku kepentingan kemudian mendorong agar RUU tersebut mengatur karakteristik daerah kepulauan secara lebih komprehensif dalam kebijakan nasional.

Dalam aspek energi, Sekretaris Jenderal Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Juan Tarigan, menilai bahwa penetapan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai sektor prioritas merupakan langkah strategis. Menurutnya, hilirisasi energi di daerah kepulauan perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat rantai pasok, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, seperti depo mini dan stasiun pengisian bulk elpiji. Infrastruktur energi yang memadai dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, menurunkan harga energi, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Pembangunan infrastruktur energi secara permanen juga dinilai dapat memperkuat ketahanan energi melalui ketersediaan cadangan pasokan, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sektor perikanan dapat memperoleh manfaat melalui jaminan pasokan bahan bakar minyak bagi nelayan serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Namun, pengembangan hilirisasi energi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan berupa tingginya kebutuhan modal dan risiko investasi. Juan Tarigan menekankan pentingnya kepastian hukum, jaminan kegiatan usaha, insentif khusus, serta perlindungan bagi investor lokal. Tanpa dukungan tersebut, potensi energi di daerah kepulauan dinilai sulit dikembangkan secara optimal.

Dari perspektif fiskal, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai RUU Daerah Kepulauan perlu memuat kebijakan afirmasi fiskal yang mempertimbangkan karakteristik ekonomi setiap daerah. Wilayah kepulauan umumnya menghadapi skala ekonomi yang lebih kecil serta keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, penelitian, inovasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, apabila RUU mengatur dana khusus kepulauan atau skema penerimaan daerah, diperlukan kriteria alokasi yang jelas agar dana tersebut tepat sasaran dan tetap menjaga keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai alternatif, Esther mengusulkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik bagi wilayah kepulauan karena mekanismenya telah tersedia dan dinilai dapat mengurangi perubahan besar terhadap sistem fiskal yang sudah berjalan.

Selain aspek ekonomi, energi, dan fiskal, perlindungan masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong agar regulasi tersebut secara tegas mengakui hak masyarakat adat di wilayah pesisir dan kepulauan, termasuk wilayah kelola perairan adat atau hak ulayat laut. AMAN juga menekankan perlunya perlindungan masyarakat adat dari kerusakan ekologis, dampak perubahan iklim, serta tekanan investasi yang berlangsung di wilayah adat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dinilai menjadi pijakan penting untuk memastikan arah pembangunan Indonesia berjalan selaras dengan jati dirinya sebagai negara kepulauan. Melalui rancangan regulasi tersebut, pembangunan tidak lagi dipandang semata-mata dari perspektif daratan, tetapi disusun dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, ekonomi, dan kemaritiman yang menjadi kekuatan utama Indonesia.

RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kesinambungan arah pembangunan nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi acuan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan, sehingga setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah memiliki perspektif yang sama dalam membangun wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, pembahasan RUU Daerah Kepulauan menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga mencakup penguatan sektor energi, kebijakan fiskal yang sesuai dengan karakteristik kepulauan, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, serta perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan. Karena karakteristik wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah daratan, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus daerah kepulauan melalui dukungan infrastruktur, kepastian investasi, afirmasi fiskal, serta perlindungan sosial dan ekologis.