Ringkasan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos diatur tentang Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pos; Prangko dan Kode Pos; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kiriman; Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos; Penyidikan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana.

Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Visi Logistik Indonesia 2025 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)”.

Misi dari Sistem Logistik Nasional adalah:

1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global.

2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan hub pelabuhan internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan sebagaimana diuraikan diatas, pengembangan Sistem Logistik Nasional bertumpu pada 6 (enam) faktor penggerak utama yang saling terkait, yaitu:

1. Komoditas Penggerak Utama;

2. Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik;

3. Infrastruktur Transportasi;

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia;

6. Regulasi dan Kebijakan. 

Sumber Kutipan: http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_38.pdf