Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019
Disiapkan oleh Pemerintah
Tahap Awal
PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut.
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember 2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah.
RUU itu kemudian disepakati untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Dus, Sri Mulyani mengharapkan pembahasan RUU dapat dilakukan sesegera mungkin agar bisa diimplementasikan di Tanah Air.
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan mengatur hal-hal yang komprehensif terkait reformasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi, dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, aturan tersebut akan merevisi sejumlah undang-undang terkait sektor keuangan, seperti UU Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384179/ruu-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-sudah-siap
Lain-lain 
https://www.antaranews.com/berita/2053570/anggota-dpr-ruu-pengembangan-penguatan-sektor-keuangan-tidak-urgenLain-lain 
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-kajian-reformasi-sistem-keuangan/Lain-lain 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201127165945-4-205270/rencana-besar-di-balik-ruu-omnibus-law-bi-ojk-lpsBadan Keahlian 
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/jurnal_kepakaran/Negara%20Hukum-4-2-November-2013.pdf?1616485847Katalog Perpustakaan 
http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=12519&keywords=bank+indonesia Dokumen tersedia di PerpustakaanKatalog Perpustakaan 
http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=33785&keywords=keuangan Dokumen tersedia di PerpustakaanKatalog Perpustakaan 
http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=30552&keywords=otoritas+jasa+keuangan Dokumen tersedia di PerpustakaanHak Cipta ©
Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi - Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI | Design by W3layouts